Tag Archives: #regulasi

CIPS: Penanganan Peredaran Alkohol Ilegal Butuh Reformasi Regulasi

Agrofarm.co.id-Penanganan peredaran alkohol ilegal membutuhkan reformasi regulasi. Tidak hanya itu, dibutuhkan upaya komprehensif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk benar benar efektif menekan dampak kesehatan yang merugikan dan angka kematian. Kebijakan terkait penanganan peredaran alkohol idealnya memperhatikan semua opsi yang ada dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, tujuan peraturan pusat ...

Read More »

Omnibus Law Solusi Tumpang Tindih Regulasi di Sektor Industri Sawit

Agrofarm.co.id-Pemerintah berupaya menyelesaikan tumpeng tindik regulasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi investasi seperti kelapa sawit. RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan terobosan mempaduserasikan aturan di lapangan serta penyederhanaan regulasi. “Industri kelapa sawit menghadapi persoalan tumpeng tindih peraturan. Persoalan ini dapat teratasi melalui RUU Cipta Kerja karena terjadi overlapping regulasi di lapangan. Kami ingin kebijakan komprehensif dan berkelanjutan,” ...

Read More »

Industri Oleokimia Butuh Keberpihakan Regulasi

Agrofarm.co.id-Ragam penggunaan produk oleokimia dapat menopang industri olekimia Indonesia untuk mengisi kebutuhan pasar domestik dan global. Terbukti, perusahaan olekimia terus bertambah sepanjang tiga tahun terakhir dari 16 perusahaan pada 2016 menjadi 21 perusahaan pada 2019. Akan tetapi, industri ini memerlukan sokongan pemerintah dari aspek regulasi antara lain penerapan dana pungutan sawit dan harga gas sesuai Peraturan Presiden No. 40/2016 tentang ...

Read More »

Kementan Genjot Produksi Hijauan Pakan Ternak

Agrofarm.co.id-Pakan hijauan berkontribusi sekitar 60% dalam pengembangan usaha peternakan. Kementan telah menerbitkan regulasi yang mengatur jenis komoditas binaan; pelepasan dan penarikan varietas tanaman pakan ternak serta; produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman pakan ternak. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengembangan dan manfaat Hijauan Pakan Ternak (HPT), perlu dilakukan sosialisasi atas regulasi tersebut. Hal disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan ...

Read More »

FP2SB : Harmonisasi Regulasi Untuk Akhiri Polemik Tata Kelola Sawit

Agrofarm.co.id-Pemerintah perlu menahan diri dan tidak terperangkap dengan membuat pernyataan-pernyataan kontroversi yang dapat membuat citra komoditas sawit semakin terpuruk di pasar global. Hanya saja karena sudah terlanjur, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu bijaksana dan menjelaskan regulasi yang dipergunakan sebagai dasar kebijakan untuk penyebutan sekitar 81 persen perkebunan sawit tidak mematuhi tata kelola sawit dan harus mengakhiri polemik tersebut. Seperti diketahui, ...

Read More »