Agrofarm.co. id, Bali-PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menegaskan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas kelapa sawit tak akan menjadi penghambat. Menurutnya, mekanisme yang akan berlaku 1 Januari nanti justru bisa menguatkan posisi kelapa sawit di pasar global.
Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony menegaskan, kehadiran perusahaannya dalam tata kelola ekspor sawit dirancang untuk memperlancar arus barang ke pasar global, bukan menciptakan rintangan baru bagi pengusaha
“Di Bali, ada Candi Bentar yang tak punya pintu namun menjadi penanda masuk. Kami ingin menjadi pintu, bukan dinding, untuk produk kelapa sawit yang berkualitas dan berintegritas ke dunia,” ujar Luke saat membuka hari kedua 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Jumat (13/11).
Menurut Luke, sejak Presiden Prabowo mengumumkan rencana ekspor satu pintu pada Juni lalu, pihaknya aktif menyerap aspirasi pelaku usaha. Ia memastikan mekanisme baru ini tidak akan mendisrupsi rantai bisnis yang sudah berjalan.
”Kami tidak mengganti pasar. Hubungan dagang antara penjual dan pembeli tetap sama,” tegasnya.
Alih-alih mempersulit, DSI memosisikan diri sebagai penguat ekosistem industri sawit nasional melalui tiga peran utama.
Pertama, sebagai data integrator untuk mempermudah ketertelusuran (traceability) alur ekspor. Kedua, sebagai market enabler yang menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga finansial, pembeli internasional, hingga asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam memperluas akses pasar.
Peran ketiga adalah governance platform, yakni membangun sistem dan standar guna mempercepat kelancaran ekspor. “Ini akan menjadi infrastruktur nasional, bukan sekadar intervensi sementara,” jelas Luke.
Terkait kekhawatiran soal keamanan informasi bisnis, Luke menjamin privasi data ekspor yang dihimpun bakal dijaga ketat dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan verifikasi.
Ke depan, basis data yang kuat tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar pangan dan energi global, sekaligus membantu petani rakyat menjangkau negara tujuan ekspor baru.
Selain menjamin kelancaran arus ekspor, DSI juga memberi sinyal positif soal biaya jasa (service fee) yang sempat menjadi tanda tanya besar di kalangan pengusaha. Luke membocorkan bahwa tarif pungutan tersebut dipastikan tidak akan memberatkan.
“Service fee akan diumumkan Desember nanti. Tapi, kalau saya harus bilang, biayanya hanya mencapai single digit dolar per ton,” ungkap dia.
Ia menambahkan, DSI akan terus membuka ruang dialog bersama GAPKI, bahkan setelah kebijakan ini resmi diimplementasikan tahun depan, demi melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan.
