10.3 C
New York

Kemenperin Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Industri Kecil Pangan Terdampak Bencana di Aceh Timur

Published:

Agrofarm.co.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat upaya pemulihan industri kecil yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memberikan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi 19 industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas produksi sekaligus meningkatkan kualitas, daya saing, dan akses pasar produk industri kecil.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan, pemulihan industri kecil pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan produksi, tetapi juga harus diiringi penguatan kapasitas usaha agar pelaku industri mampu berkembang secara berkelanjutan.

Menperin juga menyampaikan, industri kecil memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjaga keberlangsungan pendapatan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kepada pelaku industri kecil yang menghadapi kesulitan akibat bencana.

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 telah berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas industri kecil. Kerusakan sarana dan peralatan produksi menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami penurunan kapasitas produksi, bahkan harus menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara waktu.

Dalam kondisi tersebut, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) melaksanakan kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Aceh Timur pada 10–12 November 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan industri kecil sekaligus mendorong pemenuhan standar produk.

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan nilai tambah, serta membuka peluang perluasan pasar bagi produk industri kecil. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, serta bahan gunaan yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus dipenuhi paling lambat 17 Oktober 2028, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Namun demikian, Menperin mengakui bahwa pemenuhan sertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku industri kecil dan menengah (IKM), terutama mereka yang tengah berupaya memulihkan kegiatan usaha setelah terdampak bencana.

Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong berbagai program pembinaan dan fasilitasi agar industri kecil semakin tangguh menghadapi tantangan, mampu memenuhi standar produk, serta memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar domestik maupun global.

Pendampingan Berkelanjutan

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong penguatan kapasitas industri kecil melalui berbagai program pembinaan, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan standardisasi, fasilitasi sertifikasi, hingga perluasan akses pasar.

Menurut Reni, pemenuhan sertifikasi halal tidak semata-mata berkaitan dengan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk industri kecil.

“Melalui pendampingan yang terarah, kami berharap pelaku usaha dapat memahami proses sertifikasi halal, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan produksi. Dukungan ini menjadi semakin penting bagi industri kecil yang sedang memulihkan usahanya setelah terdampak bencana,” ungkap Reni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11).

Dalam pelaksanaannya, Ditjen IKMA melalui Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembinaan dan pendampingan langsung kepada pelaku industri kecil agar memahami tahapan, prosedur, serta persyaratan sertifikasi halal.

Reni menjelaskan, sebanyak 19 industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta merupakan pelaku usaha yang terdampak bencana banjir dan longsor serta masih memiliki usaha aktif atau telah memulai kembali kegiatan produksinya setelah bencana.

“Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan sekaligus praktik mengenai kebijakan dan ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH), penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan baku dan proses produksi, serta penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal,” paparnya.

Selain itu, peserta mendapatkan pendampingan mengenai tata cara pengajuan sertifikasi halal melalui sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Reni berharap, melalui kegiatan tersebut, para pelaku industri kecil tidak hanya mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal, tetapi juga dapat menerapkan sistem produksi yang sesuai standar secara konsisten dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa fasilitasi yang diberikan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan selama tiga hari. Pendampingan akan dilanjutkan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) selama satu bulan.

Pada tahap lanjutan tersebut, pendamping akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi produksi masing-masing industri kecil untuk memverifikasi kesesuaian dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan kondisi aktual di lapangan.

“Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan penerapan proses produksi yang sebenarnya,” jelas Budi.

Sebagai bentuk dukungan konkret dalam meringankan beban pelaku usaha terdampak bencana, Kemenperin juga memberikan fasilitasi biaya sertifikasi halal kepada setiap peserta melalui mekanisme self declare sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Budi menambahkan, rangkaian pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu industri kecil memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis sertifikasi halal, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dalam kegiatan produksi sehari-hari.

“Kami harap program pendampingan dan fasilitasi ini dapat mempercepat pemulihan usaha industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur sehingga dengan terpenuhinya standar dan persyaratan produk dapat meraih peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas jangkauan pemasaran,” pungkas Budi.irsa

 

 

Related articles

Recent articles