10.3 C
New York

Dua Tahun Prabowo, Tata Kelola Pupuk Perkuat Swasembada Pangan

Published:

Agrofarm.co.id, Jakarta-Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi periode percepatan pembangunan pertanian, terutama memperkuat produksi dalam negeri. Salah satunya melalui kebijakan perbaikan tata kelola pupuk.

Di tengah tantangan yang semakin besar, dan pro-kontra dalam kebijakan di sektor pertanian, pemerintah meyakini Indonesia kini telah mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri alias swasembada pangan. Bahkan target swasembada yang semula direncanakan empat tahun dipercepat menjadi satu tahun.

Presiden mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan data BPS. produksi beras nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 33,11 juta ton, meningkat 8,11 persen dibandingkan 2024. Sementara produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,39 juta ton, naik 8,25 persen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi mengungkapkan, dalam kurun waktu relatif singkat, produksi pangan nasional menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan, produksi beras mengalami kenaikan jutaan ton ketika luas lahan sawah, jumlah petani, serta sumber daya pertanian tidak mengalami perubahan besar.

Menurutnya, salah satu perubahan besar pemerintahan Prabowo adalah terbitnya 17 regulasi strategis berupa Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden selama periode dua tahun. Regulasi tersebut mencakup penguatan pupuk, irigasi, penyuluhan, pencetakan sawah, pengelolaan beras dan jagung, hingga pengembangan hilirisasi pertanian.

Untuk kebijakan pupuk bersubsidi, pemerintah memperbaiki tata kelolanya. Selama ini, petani kerap menghadapi persoalan pupuk, mulai dari ketersediaan yang terbatas, harga yang mahal, hingga prosedur penebusan yang menyulitkan.

“Pemerintah kemudian melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk melalui kebijakan baru,” kata Suwandi saat webinar Kinerja Sektor Pertanian dalam Dua Tahun Era Presiden Prabowo yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT. Pupuk Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Harga pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20 persen, sementara alokasi pupuk ditingkatkan dari 4,73 juta ton pada 2024 menjadi 9,55 juta ton pada 2026. Menariknya, penurunan harga tersebut tidak dengan mengurangi kebutuhan pupuk petani. Sebaliknya, pemerintah memperbaiki mekanisme pengadaan dan distribusi agar pupuk lebih mudah dijangkau.

Perubahan juga dilakukan pada mekanisme pembayaran dalam pengadaan pupuk. Jika sebelumnya pembayaran setelah proses produksi, kebijakan baru memungkinkan pembayaran bahan baku di muka.

“Perubahan mekanisme ini dinilai memberikan efisiensi dan membantu memperkuat pasokan pupuk nasional,” ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa perubahan kebijakan dapat memberikan pengaruh besar terhadap hasil produksi.

Selama bertahun-tahun menurut Suwandi, luas sawah relatif sama, sekitar 7,3 juta hektare. Petaninya juga relatif sama. Penyuluh dan berbagai sumber daya yang tersedia tidak banyak berubah.

Perubahan Tata Kelola

VP Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO PT Pupuk Indonesia (Persero), Anggy Fajar Maghfiroh mengatakan, salah satu perubahan mendasar pada era Presiden Prabowo adalah pemangkasan regulasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya 145 menjadi satu regulasi utama.

Penataan tersebut diarahkan agar proses penyaluran lebih efektif, dengan pembagian peran yang lebih jelas antara Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, pemerintah daerah, pengecer, dan petani.

Perubahan lainnya yang langsung dirasakan petani adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Untuk pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kg, NPK Phonska dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg, NPK Kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640/kg, ZA dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kg, serta pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kg.

”Sejak 22 Oktober 2025, penebusan pupuk bersubsidi menggunakan HET yang baru,” ujarnya.

Selain harga lebih terjangkau, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam mekanisme penebusan. Petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubsidi. Namun, penerima harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Tidak hanya memangkas regulasi, pemerintah juga mengubah pola distribusi pupuk bersubsidi. Sebelumnya penyaluran melibatkan sejumlah tahapan hingga lini IV, kini PT Pupuk Indonesia bertanggung jawab penuh memastikan pupuk sampai kepada penerima di titik serah.

Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.

“Pembenahan tata kelola mendorong efisiensi pengelolaan subsidi sekaligus memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk pembenahan internal, investasi, dan revitalisasi fasilitas produksi,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Otong Wiranta mengakui, setidaknya ada dua instrumen penting yang memberikan perlindungan kepada petani yakni kebijakan harga gabah dan pupuk bersubsidi.

Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500/kg mendorong petani berusaha tani. Apalagi di lapangan kini harga GKP mencapai Rp 8.500/kg.

Begitu juga harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang turun 20% sejak 22 Oktober 2025. Kebijakan tersebut diakui, sangat berpihak kepada petani, karena akan menurunkan biaya usaha tani. Apalagi alokasi pupuk bersubsidi dua kali lipat lebih besar.

“Jadi petani lebih tenang. Kapan pun petani ingin melakukan pemupukan, karena pasokan pupuk cukup dan harga gabah juga cukup tinggi,” katanya. Namun KTNA mengingatkan pengawasan pupuk bersubsidi harus mendapat pengawalan, baik HET pupuk subsidi, juga stok pupuk di lapangan.

Otong menilai evaluasi dua tahun terhadap kebijakan pertanian sangat penting. Apalagi ukuran keberhasilan harus lebih luas dari sekedar pada produksi.

“Swasembada pangan bukan hanya capaian produksi satu-dua tahun, tapi bagaimana kebelanjutan dalam produksi pangan,” kata Otong Wiranta.

Related articles

Recent articles