Agrofarm.co.id, Jakarta- Produksi padi nasional meningkat dan harga gabah naik selama dua tahun pemerintahan Prabowo – Gibran.
Produksi padi nasional pada 2025 mencapai 60,207 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 53 juta ton.
Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya luas tanam padi dari sekitar 10 juta hektare menjadi 11,3 juta hektare. Sementara harga gabah kering giling (GKG), tertinggi dalam periode 2020–2025.
Angka itu meningkat sekitar 13,29 persen dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya. Luas panen juga bertambah dari sekitar 10 juta hektare menjadi 11,32 juta hektare.
Hal itu disampaikan Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Ladiyani Retno Widowati, dalam diskusi publik Agri Pulse: Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Prabowo, dari Kebijakan ke Dampak bagi Petani di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Forum diskusi itu menghadirkan dari Kementerian Pertanian, DPR, organisasi mahasiswa, dan akademisi hukum pidana. Para pembicara tentunya memberikan apresiasi terhadap kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Ladiyani mengatakan peningkatan tersebut didukung upaya percepatan swasembada pangan melalui penguatan sarana produksi dan modernisasi pertanian.
“Luasan tanam yang biasanya berkisar di angka 10 juta hektar pada tahun 2024, di tahun 2025 dapat ditingkatkan hingga 11,3 juta hektar. Seiring bertambahnya luasan, produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang biasanya berada di kisaran 53 juta ton kini meningkat menjadi 60,2 juta ton,” ujarnya.
Untuk menjaga tren tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah strategi dalam Blueprint Swasembada Pangan 2024–2029.
Langkahnya meliputi penggunaan benih unggul, penyederhanaan regulasi pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, serta penguatan irigasi melalui pompanisasi dan irigasi perpipaan.
Modernisasi budidaya juga dilakukan melalui mekanisasi pertanian. Menurut Retno, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti traktor, transplanter, dan combine harvester, kini semakin umum di sentra produksi padi, terutama kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).
“Pemandangan alat mesin pertanian seperti traktor roda dua dan empat, transplanter, serta combine harvester kini sudah menjadi hal lazim di sentra-sentra sawah intensifikasi, khususnya di kawasan Pantura,” katanya.
Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pemerintah juga menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram, menurunkan harga pupuk bersubsidi, dan memperluas penggunaan alat mesin pertanian.
Selain produksi, harga gabah menjadi salah satu kebijakan yang disoroti Kementan. Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram.
Ladiyani menyebut harga gabah di sejumlah daerah telah melampaui Rp7.000 per kilogram. Di Madiun, harga gabah disebut mencapai Rp8.200 per kilogram, sedangkan di daerah lain mencapai Rp8.700 per kilogram.
Ia membandingkan harga tersebut dengan kondisi sebelumnya ketika petani menjual gabah sekitar Rp4.500 hingga Rp5.400 per kilogram saat puncak panen.
“Kalau kita bertemu petani dan bertanya, mereka bilang Alhamdulillah sekarang pendapatan kami bisa naik,” ujarnya.
Ladiyani juga menyampaikan perkembangan nilai tukar petani (NTP). Rata-rata NTP pada 2025 tercatat 123,38 dan meningkat menjadi 125,35 pada Desember 2025.
Menurut dia, kebijakan pertanian kini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan petani.
Anggaran pemerintah, kata dia, juga diarahkan dari belanja birokrasi menuju bantuan langsung, seperti benih bersertifikat dan sarana produksi.Dalam paparannya,
Ladiyani turut menghitung kebutuhan beras nasional. Dengan asumsi konsumsi 100 kilogram per orang per tahun dan jumlah penduduk 280 juta jiwa, kebutuhan beras diperkirakan mencapai 28 juta ton per tahun.
Ia menyebut produksi beras hingga sekarang berada di atas angka kebutuhan tersebut sehingga terdapat surplus.
Persoalan pupuk bersubsidi turut menjadi pembahasan dalam diskusi. Ladiyani menyebut aturan yang sebelumnya mengatur pupuk telah disederhanakan dari 145 regulasi menjadi satu regulasi.
Menurut dia, penyederhanaan tersebut dilakukan untuk memperpendek jalur penyaluran pupuk kepada petani. Pemerintah juga merencanakan keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam distribusi pupuk.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Rozak, juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen.
“Indonesia merdeka, baru ini harga pupuk diturunkan,” kata Hanan.
Menurut Hanan, penyederhanaan aturan membuat akses pupuk lebih mudah dari sisi waktu, tempat, jumlah, dan harga. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat persoalan dalam pelaksanaannya.
Salah satu persoalan muncul ketika petani tidak menebus pupuk bersubsidi karena tidak melakukan penanaman saat kemarau panjang.
Di sisi lain, kios yang sudah menebus stok pupuk dari pabrik dapat menghadapi kendala ketika penjualan harus mengikuti ketentuan penebusan berdasarkan musim tanam.
Hanan juga menyoroti dugaan penyimpangan berupa pemindahan pupuk bersubsidi ke karung nonsubsidi untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Ia menyebut selisih harga yang mencapai lebih dari Rp3.000 per kilogram menjadi salah satu pemicu praktik tersebut.
“Barang subsidi tidak boleh diperjualbelikan, makanya istilahnya menebus, bukan membeli,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat melaporkan kios yang melakukan pelanggaran. Menurut Hanan, pelanggaran dapat berujung pada penutupan kios.
Selain pupuk, Hanan menyinggung bantuan pompa irigasi yang tidak selalu dapat diberikan kepada semua pemohon. Ia menjelaskan bantuan hanya disalurkan apabila calon petani dan calon lokasi (CPCL) telah lolos verifikasi serta memiliki sumber air yang tersedia.
Di sisi lain, Hanan menilai modernisasi pertanian menjadi kebutuhan penting karena usia rata-rata petani kini mendekati 50 tahun. Sementara itu, tenaga kerja untuk kegiatan tanam semakin sulit diperoleh, terutama pada lahan sawah seluas setengah hektare ke atas.
Karena itu ia memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas perhatian terhadap mekanisasi pertaniansejak 2014.
Menurut Hanan, kebijakan tersebut membantu mendorong penggunaan teknologi dalam kegiatan usaha tani. “Ini bukan muji-muji, saya ada di lapangan,” katanya.
Hanan mengatakan kebijakan pemerintah berjalan bersamaan antara dukungan teknis, penggunaan teknologi, dan kebijakan sosial ekonomi, termasuk penetapan HPP gabah.
Ia juga menilai harga jual yang baik mendorong petani lebih bersemangat melakukan penanaman. “Petani sekarang tidak perlu diperintah-perintah, tidak perlu diajari lagi,” ujarnya.
Meski memberikan apresiasi, Hanan mengingatkan agar pelaksanaan program tetap dijaga. Ia menyebut penyimpangan distribusi pupuk dan persoalan bantuan pertanian masih perlu mendapat perhatian.Berita Pertanian
Selain modernisasi dalam bentuk mekanisasi Pertanian, Hanan sendiri meminta agar lembaga Perakitan Varietas di Kementan untuk mengembangkan varietas kedelai yang sesuai dengan iklim Indonesia dan memiliki produktivitas hingga empat ton per hektare.
Hanan menyebut kedelai masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan pertanian nasional. Menurutnya, kedelai merupakan tanaman subtropis yang menghadapi tantangan ketika dibudidayakan di wilayah tropis.
Dalam bidang penyuluhan, Hanan mengusulkan perubahan pola pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan petani.
Menurut dia, petani sekarang lebih aktif mencari informasi sehingga penyuluh perlu memperkuat peran dalam menyediakan informasi mengenai benih, harga, dan pemasaran.
Ia juga mengusulkan agar balai penyuluhan pertanian (BPP) berfungsi sebagai pusat layanan informasi bagi petani.
Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Pertanian yang telah menarik seluruh Penyuluh Pertanian ke Pusat agar mempermudah koordinasi, informasi dan komando Pertanian ke daerah.
Pemerintah juga merencanakan bantuan sepeda motor serta perbaikan kepangkatan dan tunjangan.
Di tingkat tata kelola Penyuluhan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan sudah mengetok palu agar koordinasi Penyuluh yang selama ini ada di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dipindah ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) melalui Permentan 19/2026.
Sehingga, Pusat Penyuluhan Pertanian dilebur ke dalam BRMP menjadi Pusat Penerapan Penyuluhan Modernisasi Pertanian.
Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Aulia Furqon, juga merupakan anggota Brigade Pangan Bersambut di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Aulia mengapresiasi tiga kebijakan pemerintah, yakni kenaikan harga gabah, penurunan harga pupuk bersubsidi yang disertai penyederhanaan regulasi, serta pemberdayaan anak muda di sektor pertanian.Berita Pertanian
Menurut dia, keterlibatan generasi muda perlu diwujudkan melalui kesempatan nyata untuk mengelola usaha tani, bukan sekadar menjadi bagian dari agenda pemerintah.
“Brigade Pangan KAMMI Bersambut memiliki 15 anggota. Tujuh orang merupakan anak petani yang tidak melanjutkan kuliah. Empat di antaranya berasal dari keluarga petani gurem, sedangkan anggota lainnya merupakan lulusan baru perguruan tinggi yang kembali ke kampung halaman untuk bertani,” jelasnya.
Kelompok tersebut mulai bekerja pada Oktober 2025, sebelum menerima bantuan pemerintah. Pada tahap awal, mereka menggarap lahan seluas delapan hektare secara swadaya dan menghasilkan sekitar 2,5 ton gabah per hektare.
Hasil panen itu kemudian dibawa untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian pada awal Ramadan. Sekitar tiga pekan kemudian, bantuan alat dan benih mulai diterima.Berita Pertanian
Pada musim tanam kedua, lahan yang dikelola brigade tersebut meningkat menjadi 41 hektare. Saat diskusi berlangsung, mereka telah memasuki musim tanam ketiga.
Aulia mengatakan penggunaan alat mesin pertanian berdampak pada biaya pengolahan lahan. Di wilayahnya, biaya pengolahan lahan per hektare turun dari sekitar Rp1,5 juta menjadi Rp900 ribu setelah semakin banyak petani menggunakan jasa traktor. Biaya jasa panen menggunakan combine harvester juga disebut turun dari sekitar Rp1.100 menjadi Rp700 per kilogram.
Brigade KAMMI Bersambut tidak hanya menggunakan alat untuk menggarap lahan sendiri, tetapi juga menyewakannya kepada petani lain. Kelompok tersebut mendapat pendampingan penyuluh dan bimbingan teknis setiap kali menerima alat baru.
“Produksi aman, tapi belum tentu harga di lapangan terkendali,” kata Aulia.
Ia mengusulkan lima langkah perbaikan, yaitu mengintegrasikan bantuan alsintan dengan sarana produksi, menyesuaikan pengadaan alat dengan kebutuhan petani, mengevaluasi bantuan berdasarkan kinerja aktual, memperkuat harga jual dan posisi tawar petani, serta memperkuat kelembagaan dan kemandirian Brigade Pangan.
Di sisi lain, Aulia menegaskan mahasiswa akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
“Ketika ada yang kurang tepat, harus kita suarakan,” ujarnya.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, mengapresiasi Kementan khususnya Menteri PertanianAmran Sulaiman yang ingin membereskan mafia Pangan. Berita Pertanian
Namun dirinya menilai pembenahan regulasi pangan perlu diikuti pengawasan dan penegakan hukum.
Ia menyebut Kementan telah melaporkan 11 kasus prioritas dugaan praktik mafia beras kepada kepolisian. Azmi juga menyampaikan angka kerugian konsumen akibat praktik curang pada 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp98 triliun.
Selain itu, ia menyebut sekitar 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk telah dicabut.
Menurut Azmi, penindakan perlu dilakukan terhadap pelaku usaha maupun aparatur pemerintah apabila terbukti melakukan pelanggaran. Ia menyinggung kasus pungutan liar dalam bantuan alat mesin pertaniansebagai salah satu persoalan yang perlu ditangani.
Azmi menyebut perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menangani pelanggaran di sektor pangan mencakup Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai pemalsuan, dan tindak pidana pencucian uang.
Karena itu dirinya meminta kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan bekerja sesuai kewenangan masing-masing. “Regulasinya sudah ada, pengawasan jangan sampai kendor,” kata Azmi.
Pada akhirnya, Dua tahun transformasi pertanian era Presiden Prabowo Subianto mencatat sejumlah perubahan, mulai dari peningkatan produksi padi, penurunan harga pupuk bersubsidi, penyederhanaan regulasi, hingga penguatan mekanisasi dan pelibatan anak muda melalui Brigade Pangan.Berita Pertanian
Namun bagi petani, keberhasilan program tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga dengan kemudahan memperoleh sarana produksi dan kepastian usaha tani.
