Agrofarm.co.id, Jakarta– Ancaman fenomena El Nino dan kekeringan diprediksi melanda sejumlah wilayah pertanian nasional.
Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai langkah antisipasi dengan menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk memastikan produksi beras tetap terjaga, sekaligus mencapai target peningkatan produksi 1 juta ton pada 2026.
Sekretaris Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), Kementerian Pertanian, Dhani Gartina, mengatakan, pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan produksi yang telah dicapai pada 2025 melalui berbagai strategi, mulai dari intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada hingga perluasan areal tanam melalui program ekstensifikasi.
Saat webinar bertajuk “Menjaga Produksi Pangan Saat El Nino Datang” yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu, Dhani mengatakan, salah satu fokus utama Kementerian Pertanian adalah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian.
“Melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), berbagai program pengembangan sumber daya air terus diperkuat, termasuk melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum,” katanya.
Berbagai program telah disiapkan untuk mendukung ketersediaan air. Diantaranya, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, embung, dam parit, serta pengembangan sumber air alternatif. Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, khususnya pada sawah tadah hujan yang selama ini hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun.
Melalui pembangunan sistem irigasi yang lebih baik, lahan tadah hujan diharapkan dapat memperoleh suplai air secara berkelanjutan, sehingga frekuensi tanam meningkat dan produktivitas petani bertambah.
“Kami berharap dengan kegiatan tersebut, lahan yang sebelumnya hanya satu kali tanam bertambah menjadi dua kali tanam, kemudian yang dua kali tanam bisa tiga kali tanam. Jadi ada peningkatan indeks pertanaman,” ujarnya.
Infrastruktur Air Skala Besar
Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan distribusi infrastruktur air dalam skala besar, meliputi pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, serta 3.000 unit bangunan konservasi air yang akan difokuskan pada sentra-sentra produksi padi dan wilayah rawan kekeringan.
Selain pembangunan infrastruktur, Ditjen LIP juga telah melakukan pemetaan potensi cekungan air tanah, sumber air permukaan, sawah irigasi, hingga lahan rawan kekeringan untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran.
“Strategi menghadapi kekeringan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pendekatan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi,” katanya.
Pada aspek antisipasi, pemerintah memperkuat perencanaan musim tanam, penyediaan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur air. Strategi adaptasi dilakukan melalui penerapan pola tanam hemat air, penggunaan varietas padi tahan kekeringan, serta pengelolaan lahan yang lebih efisien.
”Adapun langkah mitigasi dilakukan melalui program asuransi pertanian, manajemen risiko produksi, serta bantuan pemerintah berupa pompa air, irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan,” tuturnya.
Sementara untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Kementerian Pertanian juga melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.
Selain itu, identifikasi sumber-sumber air potensial untuk pengembangan irigasi alternatif yang dapat dimanfaatkan pada musim kemarau (Bendungan/Irigasi, Sungai, Mata Air, Air Tanah).
Kementerian Pertanian juga telah pengusulan dukungan infrastruktur kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah.
”Saat ini kami terus menginventarisasi data dan progres usulan kegiatan peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi berbasiskan Inpres No. 2 Tahun 2025 melalui aplikasi SIPURI,” ungkapnya.
Dhani menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pertanian, balai pengelola irigasi, hingga Bappeda menjadi faktor penting agar seluruh intervensi berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap seluruh upaya yang dilakukan dapat menjaga semangat petani untuk terus berproduksi. Pemerintah akan terus hadir memastikan ketersediaan air dan dukungan infrastruktur agar produksi pangan nasional tetap terjaga,” katanya.
Ketersediaan Pupuk Subsidi
Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi dan peningkatan produktivitas pertanian. Vice President Manajemen Stakeholder PT Pupuk Indonesia (Persero), Susatyo Jati mengatakan, pihaknya memastikan kesiapan pasokan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Pada tahun 2026, alokasi pupuk subsidi untuk sektor pertanian mencapai 9,5 juta ton, terdiri atas 4,45 juta ton pupuk urea, 4,5 juta ton pupuk NPK, 500 ribu ton pupuk ZA, serta pupuk organik.
“Kami terus menjaga kapasitas dan kesehatan pabrik agar mampu memenuhi alokasi yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Susatyo.
Saat ini, kapasitas produksi Pupuk Indonesia mencapai 8,8 juta ton untuk pupuk urea, 4,6 juta ton pupuk NPK, serta sekitar 1,5 juta ton untuk produk pupuk lainnya. Kapasitas tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan pupuk secara tepat jumlah dan tepat waktu bagi petani di seluruh Indonesia.
Hingga 31 Mei 2026, penyaluran pupuk subsidi telah mencapai sekitar 4 juta ton atau setara 45,17 persen dari kontrak yang diperjanjikan atau sekitar 41 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian. “Dengan capaian tersebut, realisasi penyaluran tahun 2026 berpotensi melampaui pencapaian tahun sebelumnya,” kata Susatyo.
Dalam menghadapi potensi El Nino, Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan stok pupuk di berbagai daerah. Per 8 Juni 2026, total stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia mencapai 1,17 juta ton, terdiri atas 836 ribu ton pupuk bersubsidi dan 338 ribu ton pupuk nonsubsidi.
Jumlah stok pupuk bersubsidi tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 23 hari ke depan dengan rata-rata penebusan harian sekitar 37 ribu ton. Di saat yang sama, aktivitas produksi terus berjalan sehingga pasokan pupuk tetap terjaga.
”Kami telah menyiapkan pupuk di lapangan untuk membantu petani dalam menghadapi iklim El Nino,” katanya.
Tak hanya memantau stok di tingkat produsen dari lini I hingga lini III, Pupuk Indonesia juga mengawasi ketersediaan pupuk di tingkat distributor dan kios pengecer resmi. Saat ini terdapat sekitar 488 ribu ton stok pupuk yang tersebar di jaringan distribusi di seluruh Indonesia.
“Kami terus melakukan monitoring agar stok pupuk tersedia saat petani membutuhkan, terutama pada masa tanam,” ujarnya.
Sebagai operator pupuk bersubsidi nasional, Pupuk Indonesia menegaskan kesiapan untuk mendukung ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim dan potensi El Nino.
Melalui jaminan ketersediaan stok dan optimalisasi distribusi, perusahaan berupaya memastikan kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi demi menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
