Agrofarm.co.id-Pengamat Kebijakan Public, Alamsyah Saragih mengatakan, organisasi Bulog yang awalnya sebagai Public Service Obligation (PSO), kedepan harus menjadi kearah komersil.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukkan bencana alam dan keperluan stabilisasi harga, namun komersil tidak terlalu berkembang komposisi yaitu 10% komersil dan PSO 90%.
Menurutnya posisi Bulog dilematis dan menjadi korbannya, Kementerian Pertanian akan menjadi kebingunan arahnya kemana.
“Maka harus sadar betul, dimana investasi public untuk Kawasan produksi cadangan padi cukup tinggi karena harga tanah mahal, persediaan lahan yang cocok langka. Biaya komparatif produksi sudah tak kompetitif secara global, dan daur ulang stok dan CBP sudah tak bisa lagi mengandalkan PSO,” ungkap dia pada Webinar Pataka dengan tema Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Masa PPKM, Kamis (19/8/2021).
Alam mengusulkan, focus reformasi yaitu reorienstasi manajemen rantai pasok. Pertama mengubah system persediaan pasif menjadi persediaan berjalan. Kedua, mengintegrasikan system persediaan domestic ke persediaan global.
Semua bisa dilakukan dengan memenuhi prasayarat perubahan posisi Perum Bulog dengan pergeseran komposisi fungsi komersial vs fungsi stabilisator, penguatan lini hulu yaitu infrastruktur pengadaan kepetani yang lebih ofensif dan system pembiayaan dan pengadaan, serta penetrasi ke pasar komersil, baik domestic maupun regional. Juga melakukan pembaruan administrasi keuangan dari bias public finance ke corporate finance.
Sementara itu, Pengamat Pertanian Sadar Subagyo mengatakan, soal cadangan pangan, paying hukum sudah jelas UU No 18 Tahun 2012 Tentang pangan, pasal 14,23,27,28,29,30 dsb. Didukung pula peraturan pemerintah no 17 tahun 2015 mengenai ketahanan pangan dan gizi.
“Aturan sudah ada namun pelaksanaannya yang harus dirundingkan bersama mengacu pada Bulog dahulu dari Raskin di ubah menjadi BPNT akibatnya Bulog diperintahkan untuk mengumpulkan, membeli, mengelola namun penyalurannya menunggu ada bencana. Sama saja disuruh makan tapi kebelakangnya nunggu sakit perut,” ujar dia.
Bulog diminta mengelola cadangan pangan jangan hanya pembelian dari hulu saja lalu penyimpanannya namun juga penyalurannya. Karena jika sudah ada cadangan maka secara berkala harus ada rotasi inventory, atau dikeluarkan melalui operasi pasar namun rutin dimana tidak dibutuhkan namun terus dilakukan operasi pasar.
Maka kebujakan harus direformasi total. UU sudah jelas aturan pelaksanaannya yang belum ada. Ia mengusulkan presiden segera menentukan jenis pangan pokok tertentu mencakup beras yang kemudian dikatakan sebagai cadangan pangan pemerintah jika sudah ditentukan maka Bulog bisa bekerja.
Sementara itu, Ketua Dewan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, UGM Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan dalam regulasi CBP diperuntukkan 5 hal yaitu, bencana alam, darurat pangan, stabilisasi harga melalui OP, bantuan pangan dan Kerjasama internasional.
Faktanya, terjadi pengadaan penurunan dalam negeri selama 5 tahun terkahir dan harga turun. Implikasinya petani pada posisi tidak terlindungi atau tidak ada insentif bagi produsen untuk tetap berusaha karena harga rendah akibat daya serap Bulog rendah.
Kemudian dari sisi penyaluran terus menurun. Tentu, kata Dia, tidak bisa menyalahkan Bulog karena Bulog adalah operator karena itulah Bulog penting untuk dijadikan salah satu organ. CBP di pegang Bulog, artinya Pemerintah ingin mendesain Bulog seperti apa. Jadi penyerapan semakin mengecil kemudian dipsoposal juga semakin mengecil.
Semestinya program harus dilhat secara komprehensif dan terintegrasi menjadi tiga level yaitu hulu, tengah dan hilir.
Kemudian yang harus dijamin adalah tengah, jika tidak menjadi problem. Ketika terjadi pandemic, semua negara produsen melakukan treat barrier resstrection melakukan penundaan terhadap komitmen untuk melakukan trip karena tidak ingin mempertaruhkan warga Negara berkaitan dengan pangan.
Secara historis, lanjut Jangkung, banyak pelajaran penting bahwa pangan harusnya ditempatkan pada posisi yang paling penting bukan karena nilai ekonominya saja tetapi karena memiliki nilai strategis.
Menurutnya Bulog adalah satu lembaga dengan experience yang luar biasa ada dimana-mana, sebanyak 1.600 gudang mestinya harus dijadikan sebagai satu orga yang penting untuk bisa membawa kesejahteraan.
Selamatkan Petani
Sedangkan, Pengamat Pangan, Hermas Prabowo melihat gambaran besar tentang system pangan dan stok saat ini kabur, bahkan semakin kabur Ketika munculnya cadangan beras pemerintah daerah karena pasti akan runyam.
Jika saat ini pengelolaan stok pangan kemudian intervensi pasar baik dalam bentuk PSO maupun dalam operasi pasar dibawah kendali Bulog Ketika ada cadangan beras pemerintah dengan komoditas sama maka akan runyam belum lagi urusan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan daerah belum lagi kepentingan sendiri setiap daerah.
Kebijakan mengenai stok pangan dan cadangan beras pemerintah sangat sinsentif terhadap petani dan berefek pada produksi karena minat petani menurun dan dalam jangka pangjang akan sulit untuk mendongkrak produksi dan produktivitas padi. Efeknya produksi padi dalam negeri turun signifikan.
Persoalan utama Bulog kesulitan menyalurkan beras yang sudah di serap karena adanya perubahan kebijakan baru yang mau tidak mau harus diikuti Bulog. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan maka Bulog akan mati karena Bulog hanya mengelola 1-1,5 juta dengan sumber keuangan komersial lebih dari 2% yang tetap sangat membebani.
Jika langakah pertama sulit dilakukan maka Bulog harus masuk ke komersial bertarung jika tidak maka akan berdampak ke petani. Ego sectoral Kementan, Bulog maupun Kemendag harus dikurangi karena yang harus diselamatkan yaitu petani sebagai produsen.
Jika berfikir dari sisi positif apa yang dilakukan pemerintah sekaligus untuk mendorong Bulog lebih kreatif untuk merubah dirinya berjuang untuk tumbuh menjadi sebuah institusi yang benar-benar bisa mengelola bisnis komersial dari beras.
Hermas khawatir Keberadaan CBP didaerah akan berbenturan dengan penggilingan padi skala kecil yang jumlahnya 170.000 unit. Maka akan berhadapan dengan rice milling milik pemda sehingga akan kalah dan mati. Ada 2 hal yang ingin diselamatkan disatu sisi petani bagaimana melindungi petani sebagai produsen pangan.
Kedua melindungi penggilingan padi skala kecil yang menjadi pilar bagi system produksi pangan. Maka untuk hal ini harus bergerak dari semua sisi tidak bisa menunggu dimna sejak tahun 2016 tren pengadaan turun terus dan jika terus dibiarkan maka bisa saja Bulog tinggal nama saja namun Bulog juga harus merubah diri dengan segala resikonya.
Sementara Pengamat Pertanian, Tonny J kristianto mengatakan, CBP bersifat nasional, namun yang jadi masalah, sumber CBP dimana? Seharusnya di setiap provinsi tersebar sehingga Ketika mau di gunakan sudah siap.
Jadi tidak harus dikirim dari Jakarta. Seharusnya CBP harus di simpan diwilayah yang sangat strategis. Sebab jika CBP tidak di rotasi akan menjadi daed stock. Kalau tidak diputer akan rusak, apalagi dalam bentuk beras
Bagaimana CBP dalam kondisi prima untuk disalurkan karena pemerintah bertujuan mengatasi situasi bencana. Lanjut Tonny, Pandemi juga bagian dari bencana, tergantung dari statemen dari pemerintah apakah pandemic covid bencana nasional atau bukan. Kalau bencana CBP juga bisa digunakan nasional pandemic atau local seperti bencana alam.
Permasalahannya pengelolaan CBP seperti apa dan cara pengelolaan harian seperti apa? Supaya tetap awet, bagus dan siap digunakan kapan saja kirim wilayah bencana, seperti PMK (pemadam kebakaran), langsung turun.
Sebanyak 350 ribu tton sebagai CBP di bulog. Bansos oleh Bulog, sehingga bulog bisa refill Kembali dengan anggaran pemerintah melalui kementerian keuangan. Kebijakan sebelumnya CBP hanya d iperuntukkan bencana, saat ini CBP diterapkan dalam masa PPKM pandemic karena kategori bencana.
Dosen faluktas pertanian, Universitas Padjadjaran, Ronnie S Natawidjaja mentakan, masa PPKM merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani bencana pandemic, pemerintah bertanggung jawab 100% terhadap konsekuensinya sehingga muncul kompensasi, bantuan pangan sebagai kebijakan dari PPKM.
Kebijakan emergency pada penyusunan anggaran belum terbayang adanya pandemic sehingga pemerintah berusaha sebaik mungkin menangani, korban bisa diselamatkan, dan masyarakat masih bisa beraktifitas dengan segala keterbatasan termasuk memperoleh pangan yang biasanya disediakan melalui pasar.
Lanjut Ronnie, kondisi pandemic dijadikan dasar proyeksi kebijakan yang lebih luas menurutnya kurang relevan kebijakan pengadaan cadangan pangan pemerintah termasuk juga upaya stabilisasi merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan UU pangan no 18 tahun 2012.
Pada pasal 126 bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, berdasarkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional perlu dibentuk Lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan sampai saat ini belum diimplementasikan.
Ronnie mengatakan, penanganan pangan jika tidak diselesaikan secara tuntas mungkin saja diskusi maka akan berkelanjutan artinya tidak akan selesai namun yang diselesaikan tidak secara sistematik ditangani.
Sehingga amanat UU harus dijalankan, ia berharap tahun ini bisa diselesaikan supaya ada lembaga tertinggi yang menentukan arah pangan sehingga masalah pangan jangan sampai menguras energi terlalu banyak sehingga hal lain untuk kemajuan bangsa menjadi hilang fokusnya.
Cara intervensi model lama dalam menangani pangan dengan dorongan produksi tentu melalui subsidi dan bantuan kepada petani, intervensi harga tingkat petani dengan harga patokan pemerintah, pembelian ke petani melalui Bulog dengan jumlah ditentukan anggaran yang disediakan.
Membentuk cadangan pangan/beras pemerintahyang dititpkan di Bulog, stabilisasi harga dengan operasi pasar dan melepaskan Sebagian dari stock cadangan pemerintah.
Sementara, Dosen Faperta Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo mengatakan, Isu pangan selalu menjadi isu sentral karena memang menjadi masalah mendasar dimulai dari level Bulog sampai dibawah belum connect.
Cadangan pangan daerah bisa jadi masalah jika tidak berhati-hati. Jika melihat produksi Kementan mengalami surplus. Jangan sampai menambah beban baru. Mangku menyarankan tupoksi Kementan hanya produksi namun Ketika melihat kelapangan, dimana petani harga tidak naik maka stress juga.
Padahal Kementan membuat program untuk kesejahteraan petani membuat penggilingan, lumbung pangan, semuanya semata-mata untuk kesejahteraan. Kadangkala Bulog lambat untuk datang, atau memang Bulog tidak di beri akses.
Sehingga Ketika masuk pemda kesejahteraan masyarakat, jika pemda melakukan maka disparitas harga masing-masing pemda akan semakin runyam sehingga harus dirumuskan peran dari ketiga pemeran utama tentu saja dibawahnya ada civil society dan bisnis sektor.
Bulog memiliki masalahnya sendiri ingin mempunyai outlet ke masyarkat, Kementan ingin produksi petani sejahtera begitu pula pemda kepentingannya sama. Maka stok harus dinamis, stok yang tidak dinamis hanya untuk bencana saja.
Peran Bulog
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Perum Bulog menyalurkan bantuan beras melalui program Bantuan Sosial Beras (BSB) kepada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan beras pemerintah tersebut diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog, namun CBP memiliki persoalan tersendiri terkait manajemen stock. Bulog harus menyerap gabah dari petani dan beras ini harus disimpan Gudang dengan tenggat waktu yang lama, dibutuhkan negara sewaktu-waktu ada bencana alam di Indonesia, termasuk pandemi Covid-19.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 tahun 2016 Tentang Pengugasan Kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Sepanjang tahun 2021, kondisi stock CBP Bulog diatas 1 juta ton, namun terdapat stok beras usia simpan lama tahun 2018 2019. Hal ini karena penyaluran beras Bulog mengalami penurunan.
Ia menegaskan, tujuan adanya pengadaan selain untuk memperkuat stok CBP juga untuk stabilisasi harga ditingkat produsen melalui KPSH (Kegiatan Penyaluran dan Stabilisasi Harga). Sejak 2020 selama pandemi Covid-19 harga beras relatif stabil tentu berpangruh positif untuk mengurai terjadinya inflasi.
Disatu sisi harga turun bertahan beberapa bulan disebabkan peningkatan produksi. Penetapan jumlah CBP oleh presiden tertung secara teknis kepada Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
Keputusan melalui Rakortas tingkat Kementerian, CBP dikelola Bulog sebesar 1 1,5 juta ton. Dalam Perpres 48/2016 stok komersil Bulog bisa dialihkan menjadi CBP dan Bulog bisa melakukan importasi beras apabila tidak cukup. Tentu importasi memerlukan keputusan Rakortas (rapat koordinasi terbatas) karena posisi Bulog sebagai Operator.
Sementara Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Andriko Noto Susanto mengatakan ketersediaan pangan tidak boleh terganggu dikhawatirkan terjadi bencana yang lebih besar.
Unsur ketersediaan menjamin produksi dalam negeri dan cadangan pangan cukup. Pemerintah mengamanatkan Bulog, tetapi cadangan pangan pemerintah daerah tingkat provinsin maupun kabupaten dan masyarakat terus di dorong. Kombinasi tiga item menjadi ukuran cadangan beras untuk memastikan ketersediaan pangan.
Andriko menduga, perkiraan produksi beras hanya 1,8 juta ton (Agustus) sedangkan kebutuhan 2,5 juta ton sehingga kurang 620 ribu ton. Hal ini terjadi karena bulan Juli surplus maka terdapat surplus 10 juta ton hingga akhir September 11,76 juta ton. Minggu kedua Agustus stock sekitar 8,3 juta ton.
Kemudian dikurangi kebutuhan 7,7 juta ton dimana paling banyak rumah tangga 4,4 juta ton (53%), penggilingan 1,5 juta ton, Bulog 1,2 juta ton, pedagang 715 ribu ton, Horeka 354 ribu ton dan PIBC 37 ribu ton.
“Beras secara nasional dari 34 provinsi aman, berkat adanya cadangan di Gudang milik Bulog zona hijau,” ungkap dia.
Sementara Husein Sawit mengatakan, CBP dikenal pada tahun 2005 setelah Bulog menjadi Perum dimana pemerintah menyediakan dana 2 3 triliun setiap tahun melalui APBN yang disebut dengan system persediaan (prabayar), jumlahnya sekitar 250 ribu ton pertahun dan beras tersedia banyak
wilayah. CBP dikelola secara terpusat sangat ampuh dalam akses pangan Ketika emergensi, contohnya Tsunami Aceh dan Palu.
Sejak 2019 perubahan kebijakan CBP ada dua hal yaitu pengadaan dan penyaluran terbesar stok beras Bulog dan CBP dan KPSH. Pentingnya penyaluran beras dalam KPSH tanpa KPSH penyaluran terhambat. Menariknya KPSH ditargetkan setiap hari 15 ribu ton atau 1,4 juta ton dalam setahun.
Dilakukan sepanjang hari tanpa memandang musim sehingga menyalahi prinsip operasi pasar. Dimana tujuan beras Bulog bukan untuk intervensi pasar namun realisasi rendah.
“Kualitas Beras Bulog mungkin kurang diterima pasar, pada saat stabil orang melirik KPSH dan ini menyebabkan stok beras di Bulog menumpuk turun mutu, rusak, susut dan terus perlu perawatan yang nilainya tidak sedikit. Inilah yang membuat Bulog trauma mengusai stok besar. Tidak heran dari waktu ke waktu pengadaan dalam negeri terus merosot hanya 1,3 juta ton rata-rata pertahun. Tahun ini pun walaupun 1,8 juta ton ditargetkan hanya 1,3 juta ton juga yang akan tercapai,” terang dia.
Sementara itu, Pengamat Pangan, Toto Pranolo mengatakan, persoalan CBP bukan jumlahnya namun pembiayaan. CBP bukan soal emergency seperti saat kondisi normal tidak berjalan, Lembaga yang memiliki system logistic yang sangat kuat berada di seluruh provinsi sekitar 1.600 Unit Gudang.
Bulog sedang membangun rice mill besar untuk apa? maka Bulog harus di dorong mejadi komesil, sedangkan lahirnya Bulog sebagai Lembaga stabilisasi. Setelah reformasi perubahan Lembaga stabilisasi mempunyai kegiatan komersil.
Contohnya, Bulog tetap komersil dengan skala tidak di ubah, maka Bulog harus membeli beras untuk kepentingan komersil murni. Jika pemerintah menginginkan harga murah pemerintah bisa meminta Bulog menjual harga murah namun pemerintah harus membayar kerugiannya. Jika tidak seperti itu maka antara pembiayaan dan konsep sudah miss match sehingga mekanisme pembiayan CBP lebih luas lagi mekanisme operasi ketahanan pangan. Bantolo
