Petani kelapa sawit/ist

Dukung Petani Swadaya, Pemerintah Lakukan PSR Besar-Besaran

Agrofarm.co.id-Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) memperkirakan jika jika kebun sawit rakyat tidak dilakukan peremajaan (replanting), maka mulai tahun 2024 akan terjadi penurunan produksi. Pada tahun 2035 diperkirakan produksi CPO sebesar 52,39 juta ton.

“Apabila peremajaan sawit rakyat tiap tahun sebesar 180.000 hektarr (ha) diproyeksikan produksi CPO ditahun 2030 sebesar 56,84 Juta,” ungkap Direktur Penyaluran Dana BPDP-KS, Edi Wibowo dalam FGD Sawit Berkelanjutan Vol 7, bertajuk Meningkatkan Peran Petani Sawit Rakyat Melalui Subsidi Replanting dan Subsidi Sarana Prasarana, yang diadakan majalah InfoSAWIT, Rabu (28/4/2021).

Edi Wibowo menjelaskan untuk mendukung petani swadaya salah satu yang dilakukan pemerintah melalui program penanaman kembali (replanting) sawit rakyat besar-besaran.

Program peremajaan sawit rakyat (PSR) ini bertujuan untuk membantu petani swadaya, memperbaharui perkebunan kelapa sawitnya dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas serta mengurangi risiko pembukaan lahan illegal (PenggunaanLahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan -LULUCF)

“Namun demikian untuk memperoleh dukungan tersebut petani harus clean and clear terutama mengenai legalitas. Petani sawit swadaya yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas tanah. Mereka yang tidak, akan menerima bantuan hak,” kata dia.

Adapun peremajaan sawit betujuan untuk meningkatkan produktivitas, dimana standar produktivitas untuk program penanaman kembali dikisaran 10 ton tandan buah segar/ha/tahun dengan kepadatan tanaman sebanyak 80 pohon/ha.

Lebih lanjut Edi, untuk memastikan prinsip keberlanjutan, peserta program ini diharuskan untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen pertama. “Program penanaman kembali mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan, yang meliputi: tanah, konservasi, lingkungan dan lembaga,” jelas Edi.

Untuk realisasi peremajaan sawit rakyat dari tahun 2016 hingga Desember 2020 telah terealisasi sebesar 200.000 ha. Sedangkan target tiap tahun peremajaan sawit rakyat dari tahun 2020 sebesar 180.000 ha per tahun.

Sementara rogram Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit, meliputi bantuan benih pupuk, pestisida, alat apska panen, jalan kebun dan akses ke jalan umum dan atau ke pelabuhan, alat transportasi, alat pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, serta verifikasi/oenelurusan teknis.

Sementara itu, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus darto, sejatinya peremajaan sawit adalah upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, sekaligus untuk memperkuat aspek sustainability kelapa sawit Indonesia dengan memaksimalkan existing plantation melalui peningkatan yield dan mencegah pembukaan lahan baru atau deforestasi.

Sampai saat ini kata Darto, untuk mempermudah menerima dana bantuan BPDP-KS, syarat telah pula disederhakan dari 16 syarat menjadi 2 syarat. Kendati sudah ada kemudahan yang diberikan namun, masih ada yang perlu dikritis, seperti kata Darto, target PSR dari tahun 2017 sampai 2022 yang mencapai 725.000 ha itu di ukur dari mana, apalagi tiap tahun muncul target yang seolah-olah diketahui tempat dan wilayah PSR akan dilakukan.

“Tetapi sayangnya dari sisi capaian dan target, setiap tahun hamper gagal. Termasuk pelibatan Lembaga surveyor, belum ada sisi pencapaian dari target yang ada, bahkan dana PSR hingga 2020 hanya mencapai Rp 5,5 T dan berbanding jauh dengan Biodiesel yang mencapai Rp 57,27 Triliun,” ungkap Darto.

Sebenarnya, akata Darto, petani masih banyak yang belum memahami program PSR. Dampaknya, mereka melakukan peremajaan secara mandiri tanpa melalui program. Saat ini bahkan petani sawit swadaya masih berpencar-pencar dan tidak adanya kelembagaan tani.

“Pendampingan kurang memadai karena SDM dan pendanaan yang minim di tingkat kabupaten/ dinas. Belum ada real data misalnya siapa, dimana, jenis lahan, dan tahun tanam berapa, di level pemerintah. Lantas, beberapa pendamping desa untuk PSR; tidak dibayar, termasuk luas lahan hanya skala kecil sekitar 2 ha, jika di remajakan-akan hilang pendapatan petani,” jelas dia.

Untuk itu kedepan untuk Program PSR, Darto mengusulkan, adanya penambahan dana PSR dari 30 juta per ha menjadi 50 juta per hectare untuk menghindari piutang ke bank, kemudian pengadaan dana pra-kondisi PSR untuk petani swadaya murni.

Sejatinya, kelembagaan tani sebagai point penting untuk pelaksanaan PSR, tapi dana BPDP-KS tidak mendukung pembentukan kelembagaan tani. Kata Darto, apakah dimungkinkan dana BPDP-KS menjadi dana desentralisasi, sehingga pengelolaan dana ke Kabupaten atau provinsi bukan di Jakarta.

Bagi pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, program PSR menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas kebun sawit dan mendongkrak produksi tanpa harus menambah lahan. Sebab itu perusahaan perkebunan kelapa sawit telah berkomitmen menjadikan Percepatan PSR sebagai fokus utama Program Kerja tahun 2021.

Untuk mendukung program PSR tersebut, pihak GAPKI telah melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian pada bulan September 2020, guna membantu percepatan pelaksanaan Program PSR.

Juga melakukan upaya kerjasama dengan Asosiasi Petani untuk memfasilitasi Kelompok Tani/Koperasi untuk dapat Bermitra dengan Anggota GAPKI, memfasilitasi Kelompok Tani/Koperasi Petani untuk dapat Bermitra dengan Anggota GAPKI. Berkoordinasi dan Fasilitasi Surveyor Indonesia untuk mendapatkan mitra kelompok tani/koperasi dengan anggota GAPKI di masing-masing Cabang/Propinsi.

“Melakukan pendataan proses dan progres PSR dari anggota GAPKI di masing-masing cabang GAPKI. Membentuk Satgas PSR,” tutur Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono.

Eddy menuturkan, bentuk kemitraan dengan petani bisa dalam bentuk Pendampingan kultur teknis, kontraktor peremajaan, avalist full commercial dan operator pengelolaan. Beberapa tantangan untuk menjalankan program PSR juga diantaranya, melanjutkan kerjasama kemitraan dengan inti, karena ada sebagian petani plasma yang sudah selesai masa kemitraannya.

“Banyaknya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berpindah tangan atau digadaikan menjadi kendala jaminan Bank, kondisi Koperasi dan Kepengurusan Koperasi yang kurang kondusif. Penghasilan petani saat replanting, serta besarnya biaya replanting, termasuk Banyak bertumbuhnya Pabrik tanpa kebun,” terang Eddy.

Lain halnya dengan Dewan Redaksi InfoSAWIT, Maruli Gultom, kelapa sawit kini telah menjadi satusatunya komoditas yang menjuarai dunia, sementara komoditas ainnya seperti coklat, karet dan lainnya hanya menjadi komoditas nomor tiga dan seterunya.

“Saat ini pelaku kebun sawit lebih didominasi petani mencapai 41%, bila dihitung kontribusi petani terhadap devisa negara menjadi cukup bahkan melebihi nilai ekspor migas. Sekarang ini sekitar 1,2 juta petani yang bekerja di perkebunan kelapa sawit,” kata Maruli.

Namun demikian pertanyaannya apakah petani sawit sudah sejahtera? Padahal kelapa sawit adalah komoditas utama Indonesia di dunia. Bahkan kini industri sawit masih saja diganggu bahkan dibebani beragam pungutan.

“Sebenarnya untuk menolong industri sawit pemerintah tidak usah ikut campur, itu sudah sangat membantu,” ujar Maruli. Bantolo