Agrofarm.co.id-Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University Prof Muladno Basar menilai industri perunggasan dalam negeri masih carut marut hingga kini karena adanya krisis kepercayaan terhadap industri ini. Salah satunya adanya perbedaan data populasi ayam ras antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Pertanian (Kementan).
“Di indonesia terjadi krisis kepercayaan dalam indusri perunggasan hingga kini. Semua tidak percaya, antar pengusaha saling bersaing dan antar instansi tidak sama datanya. Selama tidak ada kepercayaan tidak ada gunanya memperbaiki industri perunggasan karena data masih carut-marut,” ungkap dia dalam webinar Evidence Based Policy untuk industri perunggasan di Indonesia yang digelar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan PATAKA di Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Untuk mengikis kepercayaan public, menurut Muladno, paling tidak melibatkan tiga kementerian karena selama ini yang terlibat hanya Kementan. “Menteri Pertanian diberi kewenangan khusus untuk pembinaan teknis dan non teknis perusahaan integrartor yang mencakup bisnis pembibitan, pembiakan, dan produksi ayam pedaging atau petelur,” jelas dia.
Hal itu karena perusahaan integrator vertikal berskala besar cukup dominan menguasai industri unggas karena memiliki ternak ayam grand parent stock (GPS), parent stock (PS) dan final stock (FS). Kewenangan terhadap pembinaan perusahaan integrator ini harus ditangani langsung oleh Ditjen PKH Kementan.
Kemudian, Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan Walikota melakukan Pembinaan perusahaan mandiri pembiakan (ayam PS) maupun para peternak mandiri. Peternak mandiri agar membentuk koperasi supaya mempunyai posisi tawar (bargaining position) terhadap perusahann besar .
“Apabila memleihara ayam 200-5.000 ekor lama-lama bisa dijatuhkan terus atau mati. Sebah keniscayaan apbila peternak mandiir brkoperasi supaya mempunyai poulasi yang besar, sehinga mempunyai bargaining position terhadap perusahann besar,” terang Muladno.
Terakhir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membentuk konsorsium perguruan tinggi tingkat nasional untuk melakukan akreditasi terhadap perushaan integrator besar. “Tiga kementerian ini bisa diformulasikan sedemkina rupa, maka ada independensi dan integritas data yang dihasilkan,” ujar dia.
Achmad Dawami, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU) menambahkan, pandemi Covid-19 memukul industri perunggasan karena berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. “Pelaku usaha integrator dan peternak jika rugi, maka mereka akan menjerit, namun kalau untung diam,” kata dia.
Untuk itu, dia meminta pemerintah menetakan target konsumsi masyarakat indonesia disesuaikan dengan pertumbuhan populasi ayam. “Setelah ditetapkan per kapita bisa dikalkulasi kembali ke belakang untuk menetukan PS dan GPS berapa,” jelas dia.
Menurut dia, keseimbangan supply and demand menjadi penting agar industri unggas nasional menjadi harmonisasi. “Saat ini pemerintah sedang mencari keseimbangan melalui pengurangan populasi, afkir dini dan tunda penetasan,” tandasnya. Bantolo
