Nelayan mencari ikan di laut/ist

Produk Perikanan RI Dilarang Masuk China, Ini Penjelasan KKP

Agrofarm.co.id-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa ekpor tetap berjalan seperti biasanya ke China. Pasalnya tersiar kabar adanya larangan produk perikanan Indonesia untuk diekspor ke Tiongkok.

KKP telah mendapatkan notifikasi dari General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) pada 18 September 2020. Atas notifikasi tersebut, KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk Perikanan (BKIPM) telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, melakukan komunikasi dengan Atase Perdagangan RI di Beijing dan berdasarkan surat GACC maka ekspor PT PI dihentikan sementara ke Tiongkok selama 7 hari terhitung sejak tanggal 18 September 2020.

Kedua, atas kasus tersebut, maka KKP melakukan penghentian sementara pelayanan Health Certificate (HC) dengan menerbitkan Internal Suspend terhadap PT. PI dan saat ini sedang dalam proses investigasi.

Ketiga, sejak Tahun 2020 pihak GACC telah melakukan pengawasan dengan mengambil 500.000 sampel produk makanan termasuk produk perikanan yang masuk ke Tiongkok. Hasilnya, telah ditemukan 6 sampel yang terkontaminasi Covid 19 , dimana salah satu dari 6 sampel tersebut adalah ikan beku layur berasal dari Indonesia.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk Perikanan (BKIPM) Widodo Sumiyanto menekankan bahwa temuan tersebut terdapat pada kemasan terluar, bukan di dalam ikan. “Otoritas Tiongkok hanya akan menangguhkan impor produk perikanan dari PT. PI selama seminggu mulai 18 September 2020,” kata dia dalam keterangan resminya, Minggu (20/9/2020).

Menurut dia, kegiatan ekspor perikanan, termasuk ke China tetap berjalan seperti biasanya kecuali untuk 1 perusahaan yang ditangguhkan selama sepekan ke depan.

Guna menjaga keamanan dan mutu produk perikanan, baik yang diekspor maupun di pasar domestik merupakan prioritas KKP. Langkah-langkah untuk menjamin ini di antaranya: Pertama, pada bulan Maret 2020, BKIPM meningkatkan kewaspadaan dengan menyampaikan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 kepada Unit Pelaksana Teknis BKIPM dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk mematuhi protocol COVID-19 sesuai standar WHO.

Kedua, BKIPM menerbitkan surat kepada UPI Nomor : 760/BKIPM.3/TU-210/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Pengendalian Covid-19 Dalam Kegiatan Produksi.

Ketiga, pada tanggal 23 Juni 2020, BKIPM telah menerbitkan surat Nomor : 1214/BKIPM.3/TU-210/VI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Tatanan Baru kepada UPT BKIPM sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam masa pandemi COVID-19.

Keempat, pada bulan Juli 2020, BKIPM menggelar sosialisasi melalui pertemuan virtual dan webinar dengan menghadirkan pakar dan akademisi serta instansi terkait Remote Inspection pada industri perikanan.

Pada Juli 2020, GACC telah melakukan pertemuan virtual dengan BKIPM membahas COVID-19 dengan kesepakatan sebagai berikut : Pihak GACC dan BKIPM berkomitmen untuk menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor ke Tiongkok.

“Apabila ditemukan ketidaksesuaian mutu dan keamanan hasil perikanan, maka UPI dikenakan Internal Suspend, dan dilakukan investigasi untuk menemukan akar permasalahan kasus tersebut. Hal ini mengacu pada SOP Penanganan Kasus yang telah dituangkan dalam MRA kedua belah pihak. Pencabutan Internal Suspend apabila telah memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (SJMKHP),” terang Widodo.

Pihak GACC dan BKIPM akan saling menginformasikan apabila terjadi paparan/suspect COVID-19 di UPI. “Kami tekankan bahwa yang dilarang ekspor hanyalah PT. PI sedangkan yang lainnya tetap bisa melakukan kegiatan ekspor seperti biasa,” ujar dia. Bantolo