Agrofarm.co.id-Pandemi telah mengekspos kerentanan sistem pangan kita. Tidak hanya konsumen, petani pedesaan sebagai aktor utama produsen makanan sehari-hari justru menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Selama pandemi, petani pedesaan berada dalam posisi rentan karena terganggunya rantai pasok. Mereka mengalami kerugian ekonomi dan tidak mampu membeli modal untuk musim tanam berikutnya. Langkah cerdas dan cepat diperlukan untuk menyusun strategi untuk mendukung produksi pangan dan rantai pasok petani, terutama untuk mencegah krisis pangan yang mungkin terjadi.
Sejauh ini, pemerintah menerapkan respon pandemi menggunakan pendekatan top-down sehingga bantuan sosial butuh waktu untuk menjangkau wilayah pedesaan. Paket stimulus seperti Program Keluarga Harapan, bantuan makanan non tunai, bantuan tunai sosial akan mencakup kebutuhan dasar rumah tangga.
Transfer tunai Dana Desa juga telah tersedia untuk 10-12 juta rumah tangga. Tantangan utama untuk mendistribusikan bantuan sosial ini adalah mengidentifikasi penerima manfaat yang tepat secara akurat. Pemerintah tingkat desa harus diberdayakan untuk memiliki kapasitas mengelola dan memverifikasi data.
Selain itu, rencana untuk jangka panjang dibutuhkan untuk membekali petani pedesaan dengan rencana darurat untuk mencegah krisis pangan. Yang paling penting untuk dilakukan adalah menjaga pasokan makanan dengan meningkatkan produktivitas pangan. Sayangnya, upaya ini terkendala dengan berkurangnya lahan pertanian akibat pertumbuhan industri dan pemukiman. Peningkatan pasokan makanan dapat diimplementasikan melalui intensifikasi pertanian dan membuka lahan pertanian baru. Ada 8,28 juta hektar sawah potensial di seluruh Indonesia. Jumlahnya terdiri dari 2,98 juta ha lahan sawah rawa dan 5,30 juta ha non-rawa . Jenis-jenis tanah sub optimal ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan.
Yang tak kalah penting, diperlukan strategi untuk mengatur kembali peta dan kegiatan distribusi makanan. Pemerintah harus mengembangkan peta distribusi makanan yang berisi daerah rawan, lokasi alternatif, dan rute distribusi yang efektif. Wilayah dengan kerentanan tinggi merupakan prioritas tinggi untuk pembangunan pedesaan, terutama untuk infrastruktur seperti jalan dan sistem irigasi. Petani pedesaan harus diberikan akses langsung ke pasar untuk mengetahui permintaan dan tren pangan sehingga mereka dapat merencanakan musim tanam berikutnya.
Digitalisasi juga bisa menjadi kunci distribusi makanan. Sektor pemerintah dan swasta dapat mendorong adopsi teknologi pertanian (agritech), terutama untuk penyebaran informasi kepada petani pedesaan. Studi Grow Asia menemukan bahwa petani tidak menggunakan aplikasi mobile mereka untuk praktik pertanian tetapi untuk tetap berhubungan satu sama lain.
Arus informasi yang lebih baik akan membantu petani untuk mengakses lebih banyak input pertanian, mempelajari metode budidaya yang lebih baik, menerima info musim dan pasar, serta membangun jaringan, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur memainkan peran penting untuk meningkatkan produktivitas pedesaan. Paling tidak, jaringan telekomunikasi yang memadai harus mendukung implementasi ini.
*Julian Trilaksana dan Annisa Noyara aktif di Tay Juhana Foundation dan berdomisili di Jakarta.
