Agrofarm.co.id-Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa memperkirakan produksi beras nasional 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menutupi kekurangan stok dalam negeri, impor beras nenjadi salah satu opsi yang realistis.
“Tahun ini jelas produksi beras akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa dikatakan selama tiga tahun bertirut-turut terus mengalani penurunan produksi,” kata dia kepada agrofarm.co.id, Senin (04/5/2020).
Dwi mengungkapkan, turunya produksi akibat adanya pergeseran musim tanam selama 1 bulan, sehingga pada musim tanam kedua memauki muism kemarau. Sehingga luas tanam diperkirakan menurun tahun ini.
Ia mengatakan, berdasarkan data diperkiraan produksi beras periode Januari-Mei 2020 sekitar 15,09 juta ton. Sementara, pada periode sama tahun lalu mencapai 16,3 juta ton sehingga terdapat penurunan sekitar 1 juta ton.
Sementara itu, konsumsi Januari-Mei 2020 diperkirakan 12,47 juta ton, sehingga sisa stok pada akhir Mei 2,56 juta ton. Kemudian ditambah stok Bulog sebesar 1,4 juta ton, maka ketersediaan beras mencapai 3,96 juta ton.
“Ini harus menjadi pertimbangan pemerintah karena produksi beras tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2019. Sementara yang mengatakan surplus beras itu Kementan,” ujar dia.
Untuk itu, dia meminta pemerintah tidak mewacanakan impor beras karena saat ini puncak musim panen padi. Lebih baik nanti di Juli dikaji secara mendalam, sehingga bisa diputuskan untuk menambah stok beras dalam negeri atau impor, ungkap Dwi.
Dia mengatakan, ada beberapa provinsi di Indonesia mengalami defisit beras dan ada daerah surplus. Itu sesuatu hal yang wajar apalagi berbicara komoditas pangan.
“Tidak semua wilayah Inmemiliki infrastruktur yang memadai untuk memproduksi komoditas beras. Daerah yang tidak mempunyai sawah pasti akan defisit beras,” kata dia.
Untuk itu, kata dia, logistik pangan menjadi penting pada situasi saat ini. Sehingga wilayah-wilyah surplus dapat mengirim ke wilayah defisit.
“Pemerintah juga harus betul-betul menjamin logistik pangan ini tidak terhambat terutama yang berasal dari wilayah zona merah pandemi Covid-19 seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenyataannya tidak demikian, saking banyaknya pemeriksaan di pintu-pinu masuk atau keluar provinsi logistik pangan menjadi terhambat saat ini,” ujar Dwi.
“Imbasnya ada beberapa kasus produksi petani tidak bisa terserap ke pasar karena masalah logistik ini. Ditahan disana-sini dan justru disitulah pemerintah harus mampu menjamin bahwa logistik pangan ini bisa berjalan lancar,” kata dia.
Kementan memperkirakan produksi beras selama bulan April, Mei hingga Juni 2020 mencapai 10,56 juta ton, sementara kebutuhan 3 bulan sebesar 7,6 juta ton. Sehingga terjadi surplus beras 6,4 juta ton.
Pemerintah beremcana melakukan program cetak sawah baru oleh BUMN untuk meningkatkan produksi beras nasional, menurut dia, program tersebut tidak akan serta merta mendongkrak produksi dalam negeri.
“BUMN mau mencetak swah itu tidak mungkin karena hasil produksi tiga tahun mendatang. Jadi tidak usah pemerintah membuat program yang aneh-aneh,” ujar Dwi.
Dia mengatakan, langkah sederhana untuk peningkatan produksi tercapai apabla harga di tingkat usaha tani naik. “Gak perlu pemerintah meggunakan program macam-macam cetak sawah atau Upaya Khusus (Upsus) padi,” tandasnya.
Dwi menegaskan, pemerintah serius mejaga harga di tingkat petani itu dengan cepat akan terkonversi kepada peningkatan produksi. “Mau cetak sawah itu semuanya gagal, mana ada program-program tersebut sukses,” kata dia. Bantolo
