Petani kelapa sawit/ist

Perpres 44/2020 Terbit, Petani Sawit Wajib Terapkan Sertifikasi ISPO

Agrofarm.co.id-Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Dalam perpres tersebut mewajibkan petani kelapa sawit menerapkan serttifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Ya, tapi petani, kelompok tani dan koperasi diberi waktu 5 tahun. Penerintah juga membantu dalam proses sertifikasi ISPO kepada petani kelapa sawit,” ungkap Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono kepada agrofarm.co.id, Senin (23/3/2020).

Selai itu, kata dia, pemerintah akan membantu pendanaan melalui APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah. “Dalam perpres, termasuk pendanaan melalui APBN, APBD atau sumber dana lain yang sah,” jelas Kasdi.

Perpres tersebut terdiri dari VII Bab dan 30 pasal. Pada pasal 5 ayat 3 menyebutkan sertifikasi ISPO diajukan oleh pelaku usaha meliputi perusahaan perkebunan dan pekebun. Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh pekebun dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.

Selain itu, Perpres ini juga memuat mengenai sanksi, yang tercatat pada pasal 6 yakni, pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.Dalam Perpres sanksi administratif akan berupa teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari usaha perkebunan kelapa sawit, pembekuan sertifikat ISPO dan pencabutan sertifikat ISPO, bunyi Perpres itu, Senin (23/3).

Tak hanya itu, pendanaan sertifikasi ISPO yang diajukan pekebun pun dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pendanaan tersebut disalurkan melalui kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun atau koperasi dan dapat diberikan selama masa sertifikasi ISPO awal. Bantolo