Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution/ist

10 Sikap Pemerintah terhadap Diskrininasi Sawit oleh Uni Eropa

Agrofarm.co.id-Pemerintah menyampaikan 10 (sepuluh) poin tanggapan terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap komoditas sawit nasional agar komoditas ini mendapatkan perlakuan yang setara di pasar komoditas UE.

“Pemerintah menyampaikan keberatan atas keputusan Komisi Eropa untuk mengadopsi draft Delegated Regulation yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan berisiko tinggi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang European Unions Delegated Regulation, Senin (18/03).

Langkah ini menjadi tindak lanjut kesepakatan dari 6th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang diselenggarakan pada 28 Februari 2019. Saat itu, 3 (tiga) negara produsen terbesar minyak sawit dunia yaitu Indonesia, Malaysia, dan Kolombia, menyepakati untuk memberikan menanggapi langkah-langkah diskriminatif yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa, yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Darmin mengatakan hal ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE.

Adapun, saat ini, Komisi Eropa telah mengadopsi Delegated Regulation no. C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada tanggal 13 Maret 2019. Dokumen ini akan diserahkan ke European Parliament dan Council untuk melalui tahap scrutinize documentdalam kurun waktu 2 (dua) bulan kedepan.

Sebelumnya, Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok sudah memberikan keterangan resmi terkait tanggapan terhadap diskriminasi UE ini.

“Saya menentang sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Komisi Eropa pada hari Rabu dimana minyak kelapa sawit diklasifikasikan sebagai risiko tinggi. Negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, termasuk Malaysia, telah secara konsisten menjelaskan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Delegated Act tersebut didasarkan pada faktor-faktor yang tidak akurat dan diskriminatif,” ungkap Teresa.

Adapun 10 sikap pemerintah terhadap keputusan Komisi Eropa terkait diskriminasi kelapa sawit.

Pertama, pemerintah Indonesia menentang keras keputusan Komisi Eropa yang mengadopsi Draft Delegated Regulation yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai minyak nabati yang berisiko tinggi berdasarkan kriteria ILUC yang cacat secara ilmiah. Melalui regulasi ini, Komisi Eropa menyetujui bahwa tujuan draf tersebut bukan untuk mendukung keberlanjutan di sektor minyak nabati, melainkan semata-mata untuk melarang impor minyak sawit ke UE dengan tujuan melindungi produk minyak nabati yang dihasilkan oleh UE sendiri.

Kedua, menyesalkan komentar lembaga-lembaga di UE dan pihak-pihak terkait lain yang menyatakan bahwa regulasi ini belum cukup untuk benar-benar melarang kelapa sawit secara penuh. Bagi pihak yang benar-benar peduli pada masalah keberlanjutan dan upaya penyelamatan lingkungan, perlu kiranya mengesampingkan ILUC yang bermotivasi politis dan mengajak untuk bekerja sama dengan negara produsen kelapa sawit untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030. Pemerintah menyambut baik semua pihak yang benar-benar peduli pada masalah lingkungan untuk bekerja sama mewujudkan keberlanjutan.

Ketiga, mengecualikan kelapa sawit dalam delegated regulation sama saja dengan mengesampingkan keberlanjutan di sektor minyak nabati. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa produktivitas kelapa sawit yang mencapai 3,8 MT/ha/tahun dibandingkan dengan biji rapa yang menghasilkan 0,6 MT dan kedelai sebanyak 0,5 MT, merupakan kunci untuk melindungi lahan minyak nabati dunia mengingat permintaan yang terus meningkat. Dalam kaitan ini, pendekatan UE dalam menyikapi keberlanjutan pada minyak nabati tidak cermat, patut disesalkan, dan tidak dapat diterima.

Keempat, membandingkan produktivitas bukan berarti Indonesia akan mengorbankan lahan-lahan dengan keragaman hayati tinggi untuk menutupi rendahnya produktivitas di wilayah lain. Sebaliknya, Pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium pembukaan dan perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit baru. Sementara itu, Pemerintah juga menerapkan sejumlah upaya untuk meningkatkan produktivitas dengan cara peremajaan di lahan milik petani kecil, yakni mengganti pohon tua dengan pohon baru yang mampu mendatangkan hasil yang lebih banyak.

Kelima, sejumlah kalangan mengangkat masalah Produktivitas Kelapa Sawit saat memberikan tanggapan terhadap isi Draft Delegated Regulation. Antara lain tanggapan seperti berikut ini: The lack of an impact assessment, including any examination of the land use or GHG impacts of allowing other vegetable oil crops while phasing out palm oil, which is 4 to 10 times more productive, is unacceptable. (tanggapan disampaikan oleh World Wild Life Fund for Nature)

Keenam, perlu kiranya ditegaskan kembali kontribusi yang signifikan dari kelapa sawit bagi upaya pemenuhan aspirasi sosial dan ekonomi Indonesia dan dalam pengurangan kemiskinan karena kelapa sawit telah menciptakan 17 juta lapangan kerja, di mana 4 juta di antaranya adalah petani. Meskipun Komisi Eropa dan negara-negara anggota UE peduli pada pencapaian SDGs, namun UE tidak menganggap penting kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai oleh kelapa sawit.

Ketujuh, di samping mengupayakan dan memperkuat dialog dengan cara mempromosikan platform dalam SDGs dan menyambut baik masukan dari berbagai pihak yang peduli terhadap masalah lingkungan, Pemerintah Indonesia juga akan mengadukan tindakan diskriminasi oleh UE kepada WTO. UE seolah-olah mendukung sistem perdagangan yang dilandaskan pada azas multilateral, namun ternyata menerapkan standar ganda yang nyata dan jahat terhadap kelapa sawit sehingga Indonesia tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan balasan dengan tidak mengesampingkan upaya litigasi.

Kedelapan, Presiden Indonesia telah menyatakan niat baik terhadap perluasan kerjasama investasi dan perdagangan dengan UE jika diskriminasi terhadap kelapa sawit dihapuskan. Kerjasama strategis antara ASEAN-UE saat ini dihentikan sementara dan Indonesia tengah mengkaji kerjasama dengan negara anggota UE yang jelas-jelas mendukung tindakan diskriminasi yang diusulkan oleh Komisi Eropa.

Kesembilan, Indonesia akan terus melakukan kerjasama yang erat dengan negara produsen kelapa sawit dalam kerangka CPOPC dan juga ASEAN, serta tidak hanya mendukung keberlanjutan tetapi juga mendorong tindakan untuk melawan diskriminasi oleh UE.

Kesepuluh, sebuah Kelompok Kerja Minyak Nabati direncanakan dibentuk dalam kerangka ASEAN-UE dan Indonesia akan mendesak agar dialog difokuskan pada upaya pencapaian SDGs khususnya pada pengentasan kemiskinan yang merupakan agenda utama PBB 2030 yang didukung oleh kepedulian terhadap lingkungan yang kuat, kecuali dalam wilayah yang tidak ada kontribusi ILUC dan yang dinilai tidak relevan untuk mencapai target global. Bantolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *