Teguh Wahyudi Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)/ist

Pokja Kabupaten dan Propinsi Solusi Percepatan Program PSR

Agrofarm.co.id-Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara Teguh Wahyudi mengatakan, persoalan terkait status tata guna lahan (terutama lahan yang berada di kawasan hutan dan lahan gambut) dan status kepemilikan lahan (sertifikasi lahan) perlu dituntaskan.

“Hal ini sangat penting, karena kedua status lahan tersebut merupakan pintu masuk pertama yang akan menentukan apakah seorang petani memenuhi syarat atau tidak sebagai calon peserta program Peremajaan Sawit Rakyat,” ungkap Teguh pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertema Menyongsong Peremajaan Sawit Rakyat 2019: Harapan dan Tantangan di Bandung, Jumat (07/12/2018).

Selain itu, katanya, strategi penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani berupa koperasi juga penting, agar para petani dapat menyiapkan persyaratan peserta program PSR sejak awal sehingga di masa mendatang program PSR tidak lagi kekurangan jumlah calon petani dan calon lahan (CPCL).

“Koperasi yang sehat yang menjalankan system of governance (Good Corporate Governance/GCG) sangat diperlukan dalam meningkatkan partisipasi aktif para anggotanya. Dan membangun hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan,” jelasnya.

Untuk itu, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di setiap kabupaten dan propinsi menjadi salah satu solusi memperkuat implementasi tugas dan fungsi Tim Peremajaan Kelapa Sawit.

Adapun Pokja ini beranggotakan wakil seluruh instansi terkait program PSR di Kabupaten/ Propinsi dan pembentukannya ditetapkan oleh Bupati/Gubernur berdasarkan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 155/Kpts/ KB.120/4/ 2018.

“Penguatan Tim PSR sangat diperlukan terutama sebagai upaya meningkatkan efektifitas koordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik pada proses persiapan maupun pelaksanaan program PSR,” katanya.

Tugas utama Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten fokus pada kegiatan operasional untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja Tim PSR Kabupaten. Sementara itu, tugas utama Kelompok Kerja (Pokja) Propinsi dan Pusat fokus pada kegiatan fasilitasi kebijakan.

Pertama, melakukan identifikasi mendalam dan merumuskan solusi atas permasalahan yang menghambat berjalannya program PSR, baik terkait peraturan perundang-undangan maupun kinerja pelaksana program (struktur organisasi, kemampuan sumber daya manusia dan kecukupan pendanaan operasional).

Kedua, memperkuat koordinasi dan mediasi multipihak dalam hal perumusan, harmonisasi, dan implementasi kebijakan dan program PSR.

Menurutnya, RPN beserta puslit-puslitnya tetap menjadi referensi kebutuhan teknologi, sarana produksi (termasuk bahan tanam) dan rumusan model kelembagaan ekonomi petani serta model kemitraan antara petani dan perusahaan

Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Syoffinal mengakui, belum ada sosialisasi secara menyeluruh kepada petani sawit tentang rencana peremajaan kelapa sawit dengan memanfaatkan bantuan dana BPDP Kelapa Sawit, mengakibatkan progam ini lamban.

Untuk itu, pihaknya, gencar melakukan sosialisasi petani dan membentuk kelompok kerja percepatan Peremajaan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun anggotanya terdiri dari : dari unsur : Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, Camat terkait, seluruh Kepala Desa terkait, Perusahaan Calon Mitra, Perbankan, dan asosiasi ASPEKPIR. . Bantolo