Agrofarm.co.id-Selama empat tahun kepemimpinan Jokowi JK, pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Salah satunya kesejahteraan petani meningkat.
Sekertaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro mengatakan berbagai kebijakan di bidang pertanian telah memberikan dampak yang signifikan terkait peningkatan produksi.
Dia menjelaskan, keberhasilan tersebut dipertegas dengan data terbaru yang dirilis BPS, yang menyatakan Indonesia surplus beras sebanyak 2,85 juta ton pada tahun ini. Berdasarkan perhitungan luas panen, diperkirakan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 49,65 juta ton hingga September 2018. Sampai akhir tahun, diperkirakan total produksi GKG tahun 2018 mencapai 56,54 Juta ton atau setara dengan 32,42 Juta ton beras.
Konsumsi beras baik secara langsung di tingkat rumah tangga maupun konsumsi tidak langsung yang telah dimutakhirkan menurut BPS untuk tahun 2017 adalah 111,58 kg per kapita per tahun atau 29,57 Juta ton/tahun.
“Dengan demikian, bila diasumsikan konsumsi beras yang telah disesuaikan untuk tahun 2018 sama dengan tahun 2017, maka selama tahun 2018 terjadi surplus beras sebesar 2,85 Juta ton,” ucap Syukur di Gedung PIA Kementan, Rabu (25/10/2018).
Selain itu, katanya, meningkatnya kesejahteraan petani, hal ini terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi tolok ukur daya beli petani. NTP tahun 2018 (Januari hingga September) mencapai 102,25 atau naik 0,27 persen dibandingkan NTP pada periode bulan yang sama pada tahun 2014 yang sebesar 101,98 persen.
“Kesejahteraan petani juga terlihat dari membaiknya Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dalam beberapa tahun terakhir. Data BPS menyebutkan tahun 2014 nilai NTUP (Pertanian Sempit tanpa Perikanan) hanya sebesar 106,05, namun dan 2015 dan 2016 berturut-turut meningkat menjadi 107,44 dan 109,83. Nilai NTUP pada tahun 2017 juga kembali membaik menjadi 110,03,” terangnya.
Disamping peningkatan NTP dan NTUP, angka penduduk miskin di pedesaan, yang merupakan basis pertanian, juga menurun. Pada Maret 2015 penduduk miskin di perdesaan masih sekitar 14,21% (17,94 juta jiwa) dan pada bulan yang sama tahun 2016 dan 2017 turun berturut-turut menjadi 14,11% (17,67 juta jiwa) dan 13,93% (17,09 juta jiwa).
Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di perdesaan kembali turun menjadi 13,47% (15,81 juta jiwa). Kemiskinan keseluruhan secara nasional bahkan ditekan menjadi satu digit menjadi 9,82%, terendah dalam sejarah.
Adapun nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian juga terus membaik. Pada tahun 2013, PDB sektor pertanian hanya sebesar Rp 994,8 triliun, dan meningkat di 2017 menjadi 1.334,7 triliun. Selama 2013-2017, akumulasi peningkatan PDB sektor pertanian mencapai Rp 906,1 triliun. Meningkatnya nilai PDB sektor pertanian ini tidak terlepas dari meningkatnya produksi pertanian yg dihasilkan selama ini.
Pada tahun 2018, nilai PDB sektor pertanian diperkirakan juga akan meningkat menjadi 1463,9 triliun. Tren baik pertumbuhan sektor pertanian ini terlihat dari data Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan II-2018, Pertanian menjadi sektor terbesar kedua setelah industri yang memberikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. BPS merilis Ekonomi Indonesia triwulan II-2018 terhadap triwulan tahun sebelumnya meningkat sebesar 4,21 persen quarter-to-quarter (q-to-q).
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 9,93 persen. Dilihat dari struktur PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha triwulan II-2018 dibanding tahun sebelumnya (y-on-y). Sumbangsih sektor pertanian pada struktur PDB sebesar 13,63 persen, dengan Pertumbuhan Ekonomi 4,76 persen, ujar Syukur.
Menurutnya, pertanian juga turut berkontribusi dalam menurunkan tingkat inflasi. Terkendalinya harga pangan menyebabkan inflasi bahan makanan tahun 2017 sebesar 1,26%, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi bahan makanan 2013 sebesar 11,35%, dan sekaligus tahun 2017 inflasi bahan makanan dibawah inflasi umum yang masih sebesar 3,61.
Menurunnya inflasi bahan makan terjadi karena stabilnya harga pangan yang dapat dinikmati konsumen akibat pasokan produksi dalam negeri sangat memandai, terutama pangan beras yang kontribusinya cukup besar terhadap inflasi bahan makanan.
Keyakinan terhadap kemampuan sektor pertanian dalam perekonomian negara, tertuang dalam Nawacita yang menjadi landasan pemerintah era JokowiJK saat ini. Kebijakan pangan pemerintah bermuara pada tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan petani maupun masyarakat umum. Bantolo
