Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud/ist

Inilah Upaya Pemerintah Mempercepat Pelaksanaan PSR

Agrofarm.co.id-Dalam upaya mempercepat pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) pemerintah telah mengubah regulasi dan melibatkan surveyor dalam melakukan verifikasi persyaratan petani sawit.

Hal itu dikatakan Musdhalifah Machmud Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Diskusi bertema Penguatan Kelembagaan untuk Mendukung Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat di Hotel Arya Duta, Pekanbaru, Riau.

Dia mengatakan, dalam upaya percepatan pelaksanaan kegiatan PSR, Pemerintah telah mempermudah proses pencairan atau penggunaan dana PSR yang telah disalurkan ke rekening petani sawit.

“Dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor 5 Tahun 2018, pencairan dana PSR sudah tidak lagi menunggu adanya ketersediaan dana pendamping,” ujar Musdalifah, Selasa (09/10/2018).

Adapun proses pemenuhan dana pendamping dipenuhi oleh petani, bersamaan dengan pelaksanaan proses PSR di periode P0 dilakukan. Pemenuhan dana pendamping tetap menjadi hal yang penting untuk keberlanjutan proses PSR. Hal ini dikarenakan, dana PSR sebesar Rp 25 juta/hektare diperkirakan hanya cukup untuk pembiayaan kegiatan di periode P0.

Dia menambahkan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pemerintah sedang menyusun konsep Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, dan sarpras perkebunan kelapa sawit.

“Diharapkan dengan adanya Permentan dimaksud, program PSR dapat berjalan lebih cepat dan dapat meningkatan kesejahteraan petani sawit,” jelas Musdhalifah.

Selain itu, katanya, pemerintah akan membuka opsi untuk melibatkan surveyor yang akan ditunjuk oleh BPDP-KS. “Dalam melakukan verifikasi, surveyor akan selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat,” ucapnya.

“Dengan melibatkan surveyor, diharapkan progres PSR akan semakin cepat, serta semakin banyak petani maupun masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari program PSR,” tambahnya.

Untuk memastikan keberhasilan Program PSR, lanjutnya, pemerintah juga telah membuka ruang kerjasama kemitraan antara pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan petani swadaya.

“Kerjasama kemitraan ini tidak hanya menempatkan pelaku usaha sebagai off taker, tetapi pelaku usaha juga dapat berfungsi sebagai availis yang berfungsi melakukan pendampingan pekebun dan menjadi penjamin kepada bank atau lembaga keuangan jika pekebun membutuhkan akses pembiayaan tambahan diluar dana bantuan PSR dari BPDP-KS,” terangnya. Bantolo