Pakar IPB : Sawit Bukan Penyebab Deforestasi

Agrofarm-Industri kelapa sawit di Indonesia bukan penyebab kerusakan hutan atau deforestasi. Deforestasi disebabkan lebih banyak oleh mismanajemen dalam pengelolaan. Sebaliknya deforestasi bisa ditoleransi sepanjang kelapa sawit memberikan kemakmuran bagi rakyat.

Hal tersebut mengemuka dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di IPB International Convention Cente, Bogor, Kamis (12/4).

FGD yang digelar Pusaka Kalam bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan IPB Bogor itu dibuka keynote speech Ir Musdhalifah Machmud MT, Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian yang diwakili oleh Asisten Deputi Kemenko Perekonomian Dr Ir Willistra Danny.

FGD menghadirkan pembicara antara lain Prof Dr Ir Dodik Nurrochmat MSc, Dr Ir Sudarsono Soedomo MS, Prof Dr Ir Yanto Santosa DEA, dan Prof Dr Ir Supiandi Sabihamm MSc.

Prof Supiandi Sabihamm dalam paparannya mengemukakan bahwa sawit merupakan tanaman yang bersifat strategis dalam menopang kehidupan masyarakat yang berhasil dan berdaya guna, namun harus dikelola dengan bijaksana.

Masyarakat lebih banyak beralih ke sawit karena sawit mampu menghasilkan yang dapat memberikan hidup lebih layak, katanya.

Atas tuduhan deforestasi, Supiandi pun dengan tegas menyatakan bahwa sawit bukan penyebab deforestasi secara umum.

“Kerusakan hutan lebih banyak mismanajemen saat pengelolaan lahan untuk pembangunan dan bisnis kayu secara besar-besaran karena sawit sudah menempati hutan yang rusak dan lahan pertanian,” ucapnya.

Sedangkan Prof Yanto Santosa mengungkapkan bahwa sejak 2006 industri sawit di tanah air selalu diterpa isu deforestasi karena lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan peneliti membayangkan komoditas tersebut ditanam di hutan primer dan menurunkan keanekaragaman hayati.

“LSM internasional bersumber dari LSM di Indonesia seperti Greenpeace, Sawit Watch, dan Walhi. Tudingan deforestasi berulang terus, lalu tahun 2017, parlemen Eropa menuding hutan berkurang disebabkan peningkatkan produksi dan konsumsi komoditi salah satunya sawit,” katanya.

Sayangnya, lanjut dia, sampai tahun 1996, definisi deforestasi masih ngawur karena secara definisi belum jelas sehingga data berubah-ubah.

“Yang menjadi pertanyaan perkebunan sawit siapa atau yang mana lahannya hasil deforestasi jika tudingan berdasarkan hasil pengamatan sampling apakah valid mengatakan kebun sawit Indonesia hasil deforestasi?,” ujarnya mempertanyakan.

Hal itu, tandas Yanto, tidak bisa disebut deforestasi karena setiap kebun punya riwayat berbeda bergantung kebijakan wilayah dan adat istiadat setempat.

Yanto mengatakan, deforestasi dapat bermakna positif apabila menggunakan RTRW, karena RTRW wujud kedaulatan bangsa yang melibatkan semua komponen bangsa. Sementara deforestasi merugikan jika melanggar RTRW yang berlaku.

Oleh karena RTRW wujud kedaulatan bangsa untuk itu harus dipertahankan. “Perlu ketegasan pemerintah terhadap pelaku deforestasi negatif dan pihak yang secara sistematis menyebarkan isu deforestasi tanpa data akurat dan valid. Juga diperlukan keberanian semua pemangku kepentingan terkait perkebunan sawit untuk memperkarakan secara hukum,” katanya.

Perpres ISPO

Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Willistra Danny mengatakan bahwa pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) standar sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) bisa dirampungkan pada pertengahan 2018.

Menurut Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) ISPO tersebut, pembahasan ISPO sudah berjalan sejak awal 2016 atau selama dua tahun dan hingga saat ini pihaknya terus melaporkan perkembangannya ke Presiden.

“Perpres segera dilakukan, targetnya pertengahan tahun ini atau paling lambat akhir 2018,” kata Willistra.

Dia menjelaskan, salah satu pembahasan yang dimasukkan dalam Perpres ISPO tersebut nantinya adalah aspek keterlacakan atau treacibilityterhadap produk minyak sawit (crude palm oil/CPO) sehingga diketahui asal-usul produksinya, produsen (petani, perusahaan swasta atau perusahaan negara) bahkan hingga luasan perkebunan produsen CPO tersebut.

Pentingnya memasukkan aspek treacibility, lanjut dia, untuk dapat memperkuat data base sehingga memudahkan dalam penyusunan kebijakan maupun membuat perencanaan.

“Selain itu dengan treacibility maka data akan lebih kredibel serta dalam upaya perbaikan tata kelola industri sawit,” katanya. Bantolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *