Gamal Nasir/ist

GAPPERINDO Minta Pemerintah Percepat Implementasi Sertifikasi ISPO

Agrofarm-Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) meminta pemerintah untuk mempercepat implementasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), ketimbang penguatan dan merubah struktur organisasinya yang berubah. Sehingga 100% CPO yang dihasilkan sudah bersertifikat ISPO.

Jadi yang diperlukan bukan Peraturan Presiden soal hal-hal teknis ISPO serta perubahan struktur organisasinya. Saat ini yang diperlukan adalah Instruksi Presiden pada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Keuangan untuk mempercepat pelaksanaan ISPO, kata Gamal Nasir, Sekjen GAPPERINDO dalam keterangan resminya, Kamis, (05/4/2018)

Menurutnya, tidak tepat menjadikan ISPO seperti SVLK (Sistim Verifikasi Legalitas Kayu) karena sangat berbeda sekali. SVLK adalah sertifikasi produk akhir. “Pohonnya ditebang, kayunya diambil dan disertifikasi,” ujar Mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

Dia menjelaskan,dalam ISPO, setelah minyak sawit diambil maka pohonnya harus dipelihara sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dalam ISPO. Di sini ada peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) untuk menjaga dan mengawal tata kelola perkebunan kelapa sawit dilaksanakan.

“Jadi kalau Komisi ISPO menjadi lembaga independen di luar Ditjebun, Kementerian Pertanian, tidak tepat. Apalagi nanti lembaga sertifikasi diberi wewenang penuh mengeluarkan sertifikat tanpa lewat sidang Komisi ISPO. Prinsip dan kriteria ISPO semuanya ada dalam Undang-Undang (UU) Perkebunan. Cara kerja dan metode lembaga independen harus mengacu pada UU. Selama ini terbukti banyak Lembaga Sertifikasi (LS) yang meloloskan kebun yang ternyata HGU-nya masuk dalam kawasan hutan,” katanya.

Gamal menegaskan, pemerintah tidak bisa melepaskan begitu saja pada lembaga independen. Pemerintah harus tetap mengawal lembaga sertifikasi. Pemerintah harus tetap mengawal dan menjaga tata kelola perkebunan kelapa sawit. Dan hal itu sudah menjadi tugas dan fungsi Ditjenbun sesuai dengan amanat UU Perkebunan.

“Jadi masalahnya bukan perlu tidaknya lembaga independen untuk ISPO. Perpres ISPO jangan berisi hal-hal teknis perkelapasawitan. Presiden jangan dibebani hal-hal teknis sebab wewenangnya sudah dilimpahkan pada Menteri Pertanian. Kementerian lain berkontribusi dalam membantu percepatan ISPO,” bebernya.

Dia menyebutkan, saat ini CPO yang suadah bersertifikat ISPO baru sekitar 24%. Untuk itu, harus ditingkatkan hingga 100%. “Karena itu perlu Inpres yang menginstruksikan semua pihak untuk mempercepat ISPO baik perkebunan rakyat maupun swasta,” tuturnya. Bantolo