Dukung Ketahanan Pangan, Provinsi Jateng Terapkan Sapta Usaha Tani

Agrofarm-Dalam upaya mendukung program pemerintah tercapainya ketahanan pangan, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah menerapkan Sapta Usaha Tani guna meningkatkan produksi pangan.

Suryo Banendro Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng mengungkapkan, kebijakan dan upaya Provinsi Jateng mewujudkan ketahanan pangan dituangkan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013 – 2018, menekankan pentingnya ketahanan pangan yang mencakup: ketersediaan, keterjangkauan, Konsumsi dan keamanan pangan.

Sedangkan kebijakan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Tengah antara lain: Pertama, pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan LP2B Prov. Jateng, yang dijabarkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 46 tahun 2013 tentang Pedoman pengembangan dan Pembinaan LP2B.

Kedua, perlindungan dan pemberdayaan petani, dengan keluarnya Perda No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan ditindaklanjuti dengan Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tersebut. Secara langsung upaya yang dilakukan antara lain melalui penerapan Kartu Tani.

Ketiga, pelaksanaan Integrated Farming System (IFS) bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada dan Perhutani dengan penerapan sistem pertanian terpadu dalam kawasan hutan dan sekitar hutan, dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Selain itu, katanya, dalam peningkatan produksi pangan, Jateng menerapkan Sapta Usaha Tani secara optimal meliputi : Pertama, penggunaan benih atau bibit unggul baru. Kedua, pengolahan lahan yang baik (mekanisasi) meliputi : penyehatan tanah dengan meng-optimalkan pupuk berimbang, bahan organik dan agensia hayati serta tata tanam jajar legowo, gerakan olah tanah dan tanam serentak.

Ketiga, pemupukan yang tepat yakni tepat waktu, jenis dan dosis, serta mengoptimalkan pupuk organic. Keempat, pengendalian OPT secara terpadu, dari kegiatan stop spot untuk menekan gangguan hama.

Kelima, pengairan atau Irigasi yang cukup. Perbaikan jaringan irigasi dan embung, pendampingan P3A dan GP3A lebih intensif, pompanisasi terutama daerah rawan kekeringan serta efisiensi penggunaan air melalui irigasi berselang atau intermitten.

Keenam, penerapan pasca panen yang baik melalui efisiensi perlakuan panen dan pasca panen. Ketujuh, pemasaran hasil pertanian, dengan menjaga kualitas tanaman yang dibudidayakan.

“Meski demikian faktor tata niaga juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani. Saat ini kondisi tata niaga khususnya pangan pokok masih merupakan  rantai distribusi yang panjang dari produsen sampai ke konsumen,” jelas Suryo dalam Seminar : Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045 di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Dia menuturkan, Jawa Tengah merupakan salah satu penyangga utama pangan nasional khususnya beras.

Berdasarkan data, produksi beras pada tahun 2017 sebanyak 11,3 juta ton, penyediaan sekitar 6,7 juta ton. Sementara kebutuhan 3,1 juta ton, sehingga ada surplus sebesar 3,5 juta ton.

Provinsi Jateng terus bergerak pada capaian positif untuk berkontribusi bagi perwujudan daulat pangan negeri ini. Adapun kontribusi Jawa Tengah terhadap kebutuhan pangan nasional adalah, Angka produksi Beras Nasional berdasarkan Asem 2017 sebanyak 81.042.874 ton, angka produksi Jateng sebesar 11.395.395 ton atau 14,06 %, menempati urutan ke tiga setelah Jawa Barat (15,21%) dan Jawa Timur (16,12%).

Kemudian jagung angka produksi Nasional 28.925.710 ton, Jateng 3.577.507 ton (12.37%), menempati urutan ke dua setelah Jawa Timur. Kedelai angka produksi Nasional 538.253 ton, Jateng 105.553 ton (19,61%) atau menempati urutan ke dua setelah Jawa Timur (37,33%). Bantolo

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *