Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto dan Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti/ist

Bulog dan BPS kerjasama Perbaiki Data Pangan

Agrofarm-Perum Bulog dan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan utamnya beras.

Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, bagi Perum Bulog data BPS yang diamati dan dirilis akan menjadi bagian dari early warning system maupun sebagai salah satu alat bagi Perum Bulog dalam menentukan strategi penugasan dan komersial Bulog.

Oleh karena itu, lanjutnya, Bulog membutuhkan dukungan BPS berupa data-data akurat serta independen. “Kami sering mengalami masalah lantaran harus menggunakan data dengan tingkat independensi tidak cukup terjaga,” ujar Djarot di kantornya, Selasa (20/3/2018).

Dia menjelaskan, tujuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi yang saling mendukung dan dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penugasan Pemerintah.

Dia berharap, Nota Kesepahaman ini dapat mendukung kegiatan bisnisnya dengan tidak mengurangi independensi BPS.

“Ini merupakan tantangn sekaligus kesempatan Bulog meningkatkan kapabilitas dalam menjalankan mandat sebagai operator pangan untuk membantu pemerintah menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan,” tuturnya.

Menurutnya, akurasi data dan independensinya BPS itu penting, karena semakin tinggi akurasi data maka perencanaan, monitoring dan evaluasi program akan mejadi lebih baik. “Sehingga tujuan kita dalam penyediaan dan stabilitas harga pangan dapat terealisasi,” katanya.

Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto menyambut langkah Perum Bulog untuk membina hubungan baik dengan BPS yang memiliki fasilitas dan peralatan analisa mutu pangan yang dapat mendukung pencatatan informasi dan data pangan.

“Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman dimaksud, diharapkan independensi BPS tetap terjaga sehingga data dan informasi BPS dapat digunakan oleh pengambil keputusan kebijakan di Pemerintahan maupun oleh Perum Bulog dalam melakukan analisa, perencanaan, dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” pungkasnya. Bantolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *