Agrofarm-Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepal Daerah (Pilkada) 2018 akan digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia, berdampak positif terhadap sektor pertanian. Ini akan meningkatkan permintaan bahan pangan seperti beras dan daging.
Hal itu diungkapkan Menteri Pertanian era Presiden Megawati Soekarnoputri, Bungaran Saragih pada acara Tantangan dan Peluang Agribisnis 2018 di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Kamis (15/3/2018).
Menurutnya, Pilkada tahun ini justru bagi sektor pertanian menjadi peluang pasar yang baru. “Orang sibuk kampanye dan rapat membutuhkan banyak makanan. Kebutuhn bahan pangan akan meningkat tahun ini,” ujar Bungaran.
Selain itu, katanya, tahun 2019 ada pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres), maka kebutuhan beras dan daging sapi akan naik.
Sementara itu, tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sektor pertanian dari segi anggaran cukup baik.
“Ini menjadi faktor positif, meskipun anggaran Rp 23,8 triiun untuk pertanian dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa itu kecil sekali,” kata Guru Besar di Institut Pertanian Bogor (IPB).
Namun adanya kebutuhan pangan yang meningkat pada tahun politik. Sementara di satu sisi pasokan tidak mencukupi. “Sehingga pemerintah terpaksa membuka keran impor seperti yang terjadi tahun ini, kita impor beras sekitar 281.000 ton ton,” ungkap Bungaran.
Era proteksionisme
Perekonomian global 2018 menunjukan perbaikan, negara adikuasa Amerika Serikat (AS) bisa keluar dari krisis keuangan yang dialami pada 2008. China juga mulai membaik, ini terlihat pertumbuhan ekonominya yang sudah mencapai 6,5%-7%.
Sementara itu, krisis ekonomi 2008 tidak berdampak besar terhadap India. Perekonomian tumbuh dengan baik ketimbang negara besar lainnya. Meskipun negara Eropa dan Rusia belum mengalami perbaikan ekonomi yang signifikan.
“Secara global ada pertumbuhan positif dan ini akan berdampak pada sektor pertanian dunia. Orang harus makan. Apakah orang itu kaya atau miskin. Ini juga akan mempengaruhi perkembangan pertanian Indonesia,” ujar Bungaran.
Tantangan negatif, lantaran kebijakan Presiden AS Donald Trump mengarah pada proteksionisme. Eropa dan India juga mengikuti jejak negara AS. “Ini langsung mempengaruhi Indonesia karena tarff produk sawit Indonesia meningkat 50% hingga 100%,” tandasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberatkan Indonesia karena produk minyak sawit lebih banyak diekspor ke India. “Untungnya ini juga berlaku kepada produsen lain yakni Malaysia. Meningkatkanya proteksionisme menjadi penghambat ekspor pertanian Indonesia,” bebernya.
Untuk itu, solusinya harus melakukan tindakan ofensif atau ekspor. Meskipun saat Indonesia tidak melaksanakan hal itu. “Akhirnya lahir konsep swasembada pangan, padahal ini juga salah satu bentuk dari proteksionisme,” jelasnya.
AS merupakan negara pertanian terbesar dunia yang melakukan proteksionisme. Ini secara tidak langsung berdampak kepada Indonesia. “Ini menjadi faktor bahwa kita harus berhati-hati. Parahnya lagi jika proteksionisme berubah menjadi trade war,” pungkasnya. Bantolo
