Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tengah)/ist

Jaga Keberlangsungan Sawit, Pemerintah dan Pelaku Usaha Perlu Tingkatkan Kejasama

Agrofarm-Kelapa sawit Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa dalam mensukseskan keberlangsungan komoditas sawit, para pengusaha perlu meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah.

Menurutnya, sawit memiliki peranan besar dalam menggerakan ekonomi masyarakat, dimana komoditas ini mampu mempengaruhi keberlangsungan angka pertumbuhan secara signifikan.

“Ada banyak tantangan kedepan yang dihadapi komoditas ini, untuk itu pemerintah bersama sama pengusaha kelapa sawit harus terus bekerjasama menjalin langkah tepat yang mendukung kebijakan untuk menghadapi tantangan tersebut,” kata Darmin dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) X Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bertemakan Kemitraan Petani Sawit Demi Kesejahteraan Bangsa di Jakarta (14/3/2018).

Darmin juga menjelaskan perlunya pertemuan musyawarah nasional sawit seperti ini guna meningkatkan kemitraan antar pengusaha kelapa sawit Indonesia beserta pemerintah dalam menjaga keberlangsungan komoditas dari berbagai tantangan, termasuk perlawanan terhadap upaya-upaya kampanye yang sifatnya negatif terhadap kelapa sawit Indonesia.

“Selain ada BPDP Sawit yang lebih fokus ke urusan dalam produksi sawit, kita juga punya Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang aktif melawan black campaign sawit Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, katanya, pemerintah hingga saat ini terus menjalankan beberapa program kegiatan di bawah Kebijakan Pemerataan ekonomi. Salah satunya adalah percepatan sertifikasi tanah rakyat.

“Sertifikasi tanah rakyat menjadi salah satu program Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang dinilai berhasil melebihi target 5 juta bidang (persil) tanah. Tahun ini targetnya 7 juta bidang (persil) dan kalua berhasil sampai tahun depan 9 juta bidang (persil) tanah maka seluruh lahan rakyat akan selesai sertifikasi,” ujar Darmin.

Lebih lanjut lagi Darmin menyampaikan kalua pemerintah juga serius menggarap permasalahan perhutanan sosial. Berdasarkan skema yang sudah dirancang pemerintah, program ini menggunakan sistem klaster dengan pengelolaan dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat.

“Dibuat sistem klaster supaya para petani yang ada dalam klaster atau kelompok itu bisa menghasilkan eksternalias dengan bekerja bersama-sama. Tidak perlu besar 300 ternak, cukup sekitar 10 ternak,” katanya.

Pada intinya pemerintah ingin merubah bisnis yang berlaku budidaya atau peternakan yang sebelumnya bersifat sangat individual dan sub-sistem menjadi kelompok yang komersial. Melalui pemahaman ini diharapkan pembangunan sektor manapun termasuk sektor pangan bisa terlepas dari permasalahan middle-income dalam perekonomian.

Menko Darmin menyampaikan bahwa pemerintah bersama gabungan pengusaha kelapa sawit perlu membangun kemitraan yang tidak hanya kuat namun juga bersifat inklusif, dimana kemudahan komunikasi disertai dengan peran serta pelaku usaha dalam kegiatan budi daya keberlangsungan komoditas sawit. Bantolo