12.2 C
New York

Harga Beras Naik, Pemerintah Tambah Alokasi Beras SPHP 100.000 Ton

Published:

Agrofarm.co.id, Semarang-Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah memastikan program intervensi beras dengan penyediaan harga yang lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium terus dijalankan.

Dengan ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog dipastikan tidak hanya sebagai monumen statistik semata.

Program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah ditambahkan kembali oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog dengan alokasi sebanyak 100.000 ton. Sepanjang tahun 2026, realisasi program SPHP beras dapat mencapai hingga 1,35 juta ton.

Adapun pada Januari-Februari realisasi SPHP beras telah dikucurkan sebanyak 221,05 ribu ton. Kemudian periode Maret sampai September telah digelontorkan 828.000 ton dan dilanjutkan awal Oktober sampai minggu ketiga November 200.000 ton. Terakhir, alokasi tambahan 100.000 ton dapat disalurkan ke pasaran hingga akhir tahun 2026.

“Bulog punya logistik pangan yang cukup. Jadi cadangan kita itu untuk beras nasional kita masih ada sekitar 4,5 juta ton. Artinya kalau dari sisi CBP yang dikelola Bulog, hari ini punya cadangan yang cukup melakukan stabilisasi yang seperti yang kita harapkan,” ucap Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam rapat koordinasi perberasan di Semarang, Jawa Tengah dikutip pada Minggu (22/11/2026).

“Ini saatnya, saatnya beras CBP yang ada di Bulog ini, kita keluarkan. Tadi tambahan 100.000 ton SPHP beras, ini bisa dimanfaatkan sampai akhir tahun. Prioritaskan ke titik-titik yang harga beras medium di atas harga HET,” tambah Deputi Bapanas Andriko.

Menurut Andriko, intervensi perberasan dilaksanakan untuk mengantisipasi fluktuasi harga sampai momen Nataru mendatang. Masyarakat diharapkan dapat mengakses beras dengan harga yang lebih terjangkau.

“Ini adalah intervensi dengan beras SPHP. Kita intervensinya ini perintah Bapak Kepala Badan Pangan Nasional sampai dengan Nataru. akhir Desember,” kata dia.

Sementara, Pemimpin Wilayah (Pimwil) Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati mengapresiasi langkah gerak cepat yang dilakukan Bapanas. Dengan tambahan alokasi SPHP beras 100.000 ton secara nasional ke Perum Bulog telah mengatasi realisasi alokasi SPHP beras sebelumnya yang telah tuntas 100 persen.

“Pertama kami menyampaikan terima kasih, karena ini kami mendapatkan kabar dari pusat bahwa penyaluran SPHP yang tambahan 200.000 ton sudah tercapai realisasinya dan pemerintah sudah memberikan tugas tambahan lagi untuk sampai dengan akhir tahun, itu 100.000 ton. Kami baru sebatas diberi informasi bahwa sudah ada tambahan kuota SPHP lagi, sebanyak 100.000,” tutur Pimwil Jateng Sri Muniati.

Bantuan Pangan Beras Dijalankan Jaga Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Adapun selain penggelontoran stok CBP melalui program SPHP beras, Bapanas juga sudah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras. Ini merupakan program bantuan pangan beras tahap ketiga di tahun 2026 ini setelah tahap pertama di Februari-Maret dan tahap ketiga di Juli-September.

“Jadi untuk beras, pemerintah punya instrumen penting. Ada bantuan pangan beras juga. Ini sudah diputuskan Oktober, November, Desember. Itu agar segera disalurkan,” sebut Deputi Bapanas Andriko.

“Harga beras berfluktuatif, tapi untuk yang kalangan masyarakat desil 1 sampai 4, itu jangan terpengaruh terlalu dalam. Dengan cara kita beri bantuan pangan gratis, 1 bulan 10 kilo. Nah kalau itu disalurkannya cepat, ini kan bisa menjadi bantalan ekonomi yang paling basic untuk masyarakat berpenghasilan rendah kita,” jelas dia.

Menyadur data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Oktober tahun 2026 beras tidak memberi andil signifikan terhadap inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) pada Oktober 2026. Inflasi pangan bulanan melandai ke 0,77 persen, dari 1,46 persen pada September.

Inflasi beras bulanan Oktober tercatat hanya 0,08 persen, ini turun dari 0,80 persen pada September yang merupakan angka tertinggi sepanjang 2026. Sebelumnya, inflasi beras tertinggi terjadi pada Maret dengan 0,65 persen saat puncak Ramadan dan Idulfitri.

Pemerintah Tidak Mengincar Pedagang Kecil, Distributor yang Permainkan Harga Pangan Siap-siap Ditindak

Selanjutnya mengenai Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026, dapat dijelaskan bahwa pemerintah bersama Aparat Penegak Hukum (APH) lebih menargetkan target sasaran ke distributor pangan yang memainkan harga, bukan ke pedagang kecil.

Bapanas mendorong Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk dapat menemukan distributor yang kerap membuat anomali harga dalam rantai pasok.

“Bapak Kepala Badan Pangan Nasional berpesan ke kita, jangan pedagang pengecer yang untung banyak Rp 100 sampai Rp 200 saja, itu jangan ditindak, tapi cari distributornya. Inilah yang perlu kita cari agar bisa memberikan harga yang pantas kepada pengecer,” tegas Andriko.

“Ini yang menjadi concern Bapak Kepala Badan Pangan Nasional. Teman-teman Satgas Pangan juga kita harapkan memonitor itu,” jelas Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian memastikan kebijakan pengawasan dan penindakan pelanggaran harga pangan diarahkan secara tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan tata niaga. Dalam hal ini, produsen besar dan distributor besar yang menjadi perhatian utama pemerintah.

“Ketentuan denda dan penjara itu bagi yang mempermainkan harga. Dan itu berlaku untuk distributor dan produsen khusus yang level atas. Yang melakukan itu produsen dan distributor besar,” tegas Amran di Samarinda, Kalimantan Timur (16/11/2026).

Penegakan aturan di sektor pangan tidak boleh dipolitisasi atau disalahartikan hingga menjadi tendensi pemerintah yang ingin menekan pedagang kecil. Fokus pemerintah lebih menyasar kepada memberangus praktik culas yang kerap dilakukan oleh para pelaku usaha besar yang membawa dampak ke masyarakat secara luas.

Related articles

Recent articles