Agrofarm.co.id, Jakarta-Penguatan industri pupuk dan benih menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.
Selain memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, pemerintah perlu memperkuat distribusi, penggunaan benih bersertifikat, serta dukungan terhadap industri perbenihan dalam negeri.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Memperkuat Sarana Produksi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Rabu (18 November 2026).
Diskusi tersebut menghadirkan perwakilan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo).
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan swasembada pangan 2025 pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Tahun ini, pemerintah optimis bisa mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Data BPS. produksi beras nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 33,11 juta ton, meningkat 8,11 persen dibandingkan 2024.
Salah satu regulasi untuk mendukung swasembada berkelanjutan, pemerintah memperbaharui tata kelola pupuk dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Peraturan Presiden tersebut kemudian direvisi dengan terbitnya Perpres No. 113 Tahun 2025.
Peran Penting Pupuk
Senior Vice President Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero) Veronika Trisna Sukmawati mengatakan, pupuk berkontribusi sekitar 60% terhadap produktivitas tanaman padi. Karena itu, ketersediaan pupuk menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan produksi pangan.
“Pupuk Indonesia mendukung kedaulatan pangan. Pupuk memiliki kontribusi 60% terhadap produktivitas padi. Ibarat energi bagi manusia, pupuk menjadi kebutuhan penting bagi tanaman,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap penguatan produksi pangan melalui alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebesar 9,5 juta ton untuk periode 2026–2027. Pupuk Indonesia, siap memenuhi kebutuhan tersebut melalui kapasitas produksi dan jaringan distribusi yang dimiliki.
“Kami tentunya mendukung apa yang dicanangkan pemerintah. Kami memiliki kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Indonesia,” katanya.
Veronika menjelaskan, kapasitas produksi Pupuk Indonesia tersebar di sejumlah wilayah. Di Lhokseumawe ada Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Sirwijaya Palembang, PT . Pupuk Kujang (Cikampek), PT. Petrokimia Gresik, dan PT. Pupuk Kalimantan Timur (Bontang).
Pabrik pupuk di Gresik mempunyai kapasitas NPK terbesar mencapai 3,2 juta ton dan Urea 1 juta ton. Sedangkan kapasitas pupuk urea terbesar di Pupuk Kaltim mencapai 3,4 juta ton. Secara keseluruhan, kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 14 juta–15 juta ton.
Selain pupuk bersubsidi, perusahaan juga memiliki kemampuan memasok kebutuhan pupuk nonsubsidi, termasuk untuk sektor perkebunan seperti kelapa sawit.
Dari sisi distribusi, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas gudang sekitar 2,7 juta ton, empat kompleks pelabuhan khusus, serta jaringan 236 rute angkutan laut dan sekitar 1.084 rute angkutan darat.
Jaringan tersebut terus dievaluasi untuk menyesuaikan kebutuhan distribusi di berbagai daerah.
“Untuk mendistribusikan pupuk, kapasitas gudang kami sekitar 2,7 juta ton. Kami juga memiliki 236 rute angkutan laut dan lebih dari 1.000 rute angkutan darat. Jaringan ini dinamis dan terus kami evaluasi,” jelasnya.
Stok Pupuk Subsidi
Veronika memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dalam kondisi siap. Per 17 November 2026, stok pupuk nasional mencapai 1,9 juta ton. Terdiri dari stok pupuk bersubsidi sekitar 1,55 juta ton atau setara kebutuhan selama 56 hari.
“Seandainya terjadi sesuatu, stok tersebut bisa menopang kebutuhan sampai akhir Desember, meskipun kami setiap hari juga terus melakukan produksi,” ungkapnya.
Sementara itu, stok pupuk nonsubsidi tercatat sekitar 362.716 ton. Persediaan tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan perkebunan di luar program subsidi.
Untuk meningkatkan transparansi distribusi, perusahaan mengembangkan sistem digitalisasi melalui pusat kendali atau command center di kantor pusat kawasan Tanah Abang, Jakarta. Sistem tersebut memantau pergerakan lebih dari 1.000 truk, aktivitas pelabuhan, serta persediaan di gudang penyangga.
“Kami bisa memantau lalu lintas distribusi melalui command center. Ada empat indikator, merah, kuning, hijau, dan biru. Kalau merah, artinya stok sudah di bawah 50% dari safety stock dan daerah tersebut harus menjadi prioritas,” katanya.
Dia menambahkan, sekitar 70% gudang penyangga telah dilengkapi CCTV. Perusahaan juga menggunakan sistem pelacakan kendaraan untuk memastikan armada pengangkut pupuk berjalan sesuai rute.
“Kalau ada truk yang tidak melewati jalur seharusnya, kami bisa memantaunya. Kalau ada pelanggaran oleh mitra, kami bisa memberikan sanksi hingga pemutusan kontrak,” ujarnya.
Terkait isu kelangkaan pupuk, Veronika mengatakan persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan penerima subsidi.
Menurut aturan, pupuk bersubsidi diperuntukkan kepada 10 komoditas strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, kakao, dan ubi kayu. Apabila petani belum masuk dalam e-RDKK, Pupuk Indonesia bisa membantu dengan berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat.
“Saat ini ada sekitar 14,68 juta petani telah terdaftar dalam e-RDKK. Data penerima diperbarui setiap empat bulan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi petani,” jelasnya.
Penguatan industri benih
Selain pupuk, ketersediaan benih bermutu menjadi perhatian dalam penguatan sarana produksi pertanian. Vice President Research PT Sang Hyang Seri (SHS) Persero, Agustinus Budi mengatakan benih bukan sekadar fondasi pertanian, tetapi juga fondasi kedaulatan pangan.
“Benih tidak hanya menjadi fondasi pertanian, tetapi juga fondasi kedaulatan pangan. Tantangan perbenihan nasional saat ini antara lain pasokan yang belum sesuai permintaan, ketepatan waktu benih sumber, dan konsistensi mutu,” katanya.
Dia menyebut tingkat adopsi benih bersertifikat di Indonesia baru mencapai sekitar 62%, sedangkan 38% lainnya masih menggunakan benih tidak bersertifikat. PT SHS berupaya memperluas akses benih bermutu, termasuk menjangkau petani di daerah terpencil.
Agustinus mengusulkan, lima agenda untuk memperkuat kemandirian benih nasional, yakni perencanaan kebutuhan benih, penguatan pemuliaan dalam negeri, pembangunan industri benih yang sehat, penyediaan cadangan benih nasional, serta peningkatan kolaborasi pemerintah dan swasta.
Menurut dia, produksi benih membutuhkan perencanaan lebih panjang dibandingkan pupuk. Prosesnya dapat berlangsung minimal empat bulan hingga satu tahun sehingga produsen sulit memenuhi permintaan mendadak.
“Produksi benih tidak seperti pupuk. Minimal membutuhkan waktu empat bulan, bahkan bisa satu tahun. Ini menjadi persoalan ketika ada kebutuhan mendadak, misalnya akibat bencana alam,” ujarnya.
Saat ini, PT SHS memiliki 42 unit produksi benih dengan kapasitas terpasang sekitar 150.000 ton. Perusahaan juga memiliki kawasan Sukamandi seluas 3.200 hektare dan sekitar 1.500 koleksi genetik untuk mendukung pengembangan varietas.
Saat ini kata Agustinus, perusahaan tengah memperkuat fokus bisnis sebagai produsen benih nasional. Pihaknya juga menargetkan penjualan benih mencapai 150.000 ton per tahun pada 2029.
“Kami ingin menjaga stabilitas kebutuhan benih nasional. Salah satunya dengan memperkuat petani penangkar dan menjamin hasil produksinya terserap sebagai offtaker,” katanya.
Perusahaan berencana meningkatkan jumlah petani penangkar dari sekitar 5.000 orang serta memperluas lahan penangkaran hingga 15.000 hektare. Petani mitra juga akan memperoleh harga pembelian di atas harga gabah konsumsi agar kegiatan penangkaran tetap menarik secara ekonomi.
Industri benih butuh kepastian usaha
Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Nana Laksana Ranu menegaskan, industri benih merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan. Karena itu, produsen harus menjaga kualitas sejak proses produksi hingga benih diterima petani.
“Industri benih ini bisnis kepercayaan. Kalau menjual benih abal-abal, perusahaan bisa mati. Makanya kualitas harus dijaga betul,” ujarnya.
Namun menurut Nana, benih merupakan produk hidup yang memerlukan penanganan khusus. Setiap varietas juga memiliki identitas dan karakteristik yang harus dipastikan melalui proses pelepasan varietas, sertifikasi, serta pelabelan sebelum diedarkan.
Dia menilai, industri benih menghadapi tantangan regulasi yang cukup kompleks. Karena itu, Asbenindo berharap pemerintah untuk memudahkan regulasi untuk mendukung pengembangan industri benih dalam negeri.
“Peraturan perbenihan sebaiknya dibuat sederhana saja, tapi juga jangan mengorbankan mutu benih yang diterima petani,” tegasnya.
Selain itu, Nana juga menyoroti ketidakpastian permintaan dari program pemerintah. Produsen kerap menghadapi permintaan mendadak, sementara proses produksi benih membutuhkan waktu panjang.
“Kadang-kadang pemerintah hari ini membutuhkan benih, hari ini juga harus tersedia. Padahal produsen harus menyiapkan produksi jauh sebelumnya. Bahkan, ketika benih sudah disiapkan untuk program pemerintah, anggarannya bisa saja dipindahkan,” katanya.
Untuk itu, Nana berharap pemerintah memperkuat dukungan terhadap kegiatan pemuliaan varietas karena penelitian menjadi modal utama industri perbenihan.
“Pemuliaan adalah nyawa industri benih. Selama ini produsen menggunakan dana komersial untuk membiayai penelitian. Padahal, kegiatan tersebut membutuhkan investasi besar dan dukungan pemerintah,” ujarnya.
Menurut dia, apresiasi terhadap hasil pemuliaan dalam negeri juga perlu ditingkatkan. Misalnya, dalam setiap keberhasilan panen, informasi mengenai varietas dan produsen benih perlu disampaikan juga.
“Ketika ada panen raya, kita sering hanya menyebut jumlah produksinya. Jarang disebut varietas apa yang digunakan dan siapa produsennya. Padahal, pemulia juga perlu dihargai,” jelas dia.
Dia juga berharap pemerintah memperkuat pengawasan peredaran benih sekaligus memberikan kepastian usaha bagi produsen yang telah mematuhi regulasi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh produsen benih mematuhi aturan agar perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengendalian mutu tidak dirugikan peredaran benih ilegal atau tidak bersertifikat.
“Saat ini banyak beredar penjualan benih melalui online yang kualitasnya tidak bisa dijamin,” ujarnya.
