Agrofarm.co. id, Jakarta-Penguatan praktik budi daya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) dan peningkatan produktivitas kebun menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
Langkah tersebut dinilai semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk memenuhi pasar domestik, termasuk implementasi mandatori biodiesel B50.
Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Aziz Hidayat mengatakan, kinerja produksi sawit nasional menunjukkan peningkatan. Produksi yang tahun lalu mencapai 48,16 juta ton diperkirakan meningkat menjadi 51,66 juta ton pada tahun ini.
Hingga Juli, produksi juga naik dari 33,4 juta ton menjadi 35,6 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor sawit mencapai US$23,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$20,9 miliar. Devisa yang dihasilkan tercatat sekitar Rp403 triliun.
“Yang membanggakan, nilai ekspor sampai Juli itu US$23,2 miliar. Tahun lalu, Juli sekitar US$20,9 miliar. Devisanya Rp403 triliun. Mudah-mudahan bisa memecahkan rekor saat Covid-19 dulu yang sekitar Rp700 triliun sampai akhir tahun,” ujar Aziz dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Gedung C Kementerian Pertanian, Rabu (18 November 2026).
Meski demikian, dia mengingatkan peningkatan produksi belum sepenuhnya menjawab persoalan produktivitas. Menurutnya, produktivitas kebun masih menghadapi tantangan, bahkan cenderung stagnan di sejumlah wilayah.
“Produksi dan produktivitas menjadi masalah utama. Stagnan, bahkan turun. Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50,” katanya.
Aziz menilai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu mendapat perhatian lebih besar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperbaiki kondisi tanaman pekebun sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit.
Berdasarkan data yang disampaikan Aziz, realisasi PSR mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun hingga November. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dokumen kepemilikan lahan dan kebun yang berada di kawasan hutan.
“Tantangan program PSR ada masalah STDB, SHM, masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum,” ujarnya.
GAPKI, lanjut Aziz, turut mendorong pelaksanaan PSR melalui jalur kemitraan. Skema tersebut telah dijalankan sejak 2022, termasuk bagi pekebun yang sebelumnya tergabung dalam pola plasma dan kemudian melanjutkan kemitraan dengan perusahaan.
“Perlu kesabaran dan waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat mitra perusahaan. Rata-rata mereka dulu eks plasma. Sekarang sudah tidak ada lagi pola inti-plasma seperti sebelumnya,” katanya.
Dia menambahkan, pendampingan dan pemenuhan dokumen PSR juga dapat membantu pekebun memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO. “Kalau ini terpenuhi, menuju ISPO gampang sekali karena persyaratannya sama,” ujar Aziz.
Menurutnya, ISPO tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta daya saing produk sawit. Karena itu, percepatan sertifikasi perlu disertai penyelesaian persoalan legalitas lahan dan perbaikan pelayanan perizinan.
Aziz mengusulkan percepatan penerbitan STDB secara gratis, sertifikasi lahan, serta penyelesaian kebun sawit yang berada di kawasan hutan secara bijaksana. Dia juga mendorong sistem perizinan elektronik yang transparan, akuntabel, dan memiliki kejelasan persyaratan, waktu, serta biaya.
Optimalisasi kebun eksisting
Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menilai peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada merupakan peluang besar untuk memperkuat industri sawit. Menurut dia, Indonesia tidak harus hanya mengandalkan perluasan lahan untuk meningkatkan produksi.
Tungkot mengingatkan luas perkebunan sawit Indonesia berkembang dari sekitar 4 juta hektare pada 2000 menjadi 16,8 juta hektare berdasarkan data resmi saat ini. Perkembangan tersebut, menurutnya, merupakan capaian besar dalam sejarah pembangunan perkebunan nasional.
“Dalam 26 tahun kita bisa membangun kebun sawit sampai empat kali lipat. Ini sebuah revolusi. Waktu itu tidak ada uang, tetapi toh kita bisa membangun sebesar itu,” ujarnya.
Dia meminta pelaku industri tidak pesimistis menghadapi berbagai persoalan yang muncul. “Kita jangan pesimis. Dulu kita juga menghadapi tantangan besar. Kalau sekarang banyak masalah, memang semakin maju tantangannya semakin besar,” katanya.
Tungkot menyebut kontribusi ekonomi sawit terhadap produk domestik bruto (PDB) dari hulu hingga hilir mencapai 13,8% pada 2020. Sementara itu, nilai ekspor dan penghematan devisa dari industri sawit diperkirakan mencapai US$45 miliar atau hampir Rp800 triliun.
“Angka US$45 miliar itu karena kita memasukkan penghematan devisa. Hampir Rp800 triliun. Itu sangat besar,” ujarnya.
Meski memiliki kontribusi ekonomi besar, Tungkot menilai potensi industri sawit belum dimanfaatkan secara optimal. Dia memperkirakan pemanfaatan potensi industri baru sekitar 30%, sedangkan pengembangan hilirisasi masih memiliki ruang yang luas.
“Kita baru 30% memanfaatkannya. Hilirisasi baru tiga kilometer dari sepuluh kilometer. Jadi, potensi kita masih cukup besar,” katanya.
Dia juga mengutip proyeksi kebutuhan CPO domestik pada 2045 yang mencapai 43 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan menjaga pasokan ekspor, peningkatan produktivitas menjadi salah satu pilihan realistis.
“Potensi yang besar itu ada pada peningkatan produktivitas. Sebanyak 84% merupakan kebun eksisting. Kalau diupayakan naik satu ton per hektare, kita bisa meningkatkan produksi paling sedikit 14 juta ton,” tutur Tungkot.
Dia mencontohkan perbaikan GAP melalui analisis blok kebun dapat meningkatkan hasil perkebunan. “Di PTPN, dari 22 ton per hektare bisa menjadi 24 ton per hektare setelah dilakukan perbaikan GAP dan analisis blok. Bahkan ada yang mencapai 30 ton,” katanya.
Selain meningkatkan hasil, Tungkot menekankan pentingnya menurunkan emisi melalui penggunaan teknologi yang lebih baik. Salah satu upayanya adalah pemanfaatan pupuk berlapis atau coated fertilizer yang dinilai berpotensi menekan emisi dibandingkan metode penaburan biasa.
Kepastian lahan dan pengelolaan lingkungan
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto mengatakan kondisi iklim tropis Indonesia mendukung pengembangan kelapa sawit. Tanaman tersebut berasal dari Afrika Tengah dan membutuhkan kondisi curah hujan serta musim kering tertentu agar tumbuh optimal.
“Kelapa sawit ini mendapatkan rumah yang baik di Indonesia. Kita ini negara tropis. Curah hujannya sesuai dan musim keringnya tidak lebih dari tiga bulan,” ujarnya.
Budi juga menilai sawit memiliki kemampuan fotosintesis yang efisien. Dalam proses tersebut, tanaman menyerap karbon dioksida (CO2), memanfaatkan energi matahari, dan menghasilkan oksigen.
“Kalau dibilang sawit penyebab pemanasan global, itu salah besar. Pada saat menyerap CO2, sawit juga menyerap energi matahari dan menyimpannya. Tanaman ini menyerap CO2 dan memberikan oksigen,” katanya.
Dia menambahkan, berbagai bagian dan produk samping sawit dapat dimanfaatkan, termasuk limbah cair pabrik kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME). Karena itu, pengembangan teknologi pengolahan dinilai dapat meningkatkan nilai tambah industri.
Terkait karhutla, Budi menekankan pentingnya kejelasan status dan pemegang hak atas lahan. Menurutnya, kepastian tersebut akan mendorong pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lahan.
“Setiap jengkal lahan harus jelas siapa pemegang haknya. Kalau pemegang haknya jelas, tanah itu akan lebih dipelihara. Kalau tidak jelas, jadinya seperti ini,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Koordinator Pengembangan Kelapa Sawit Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Lainnya, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Mula Putra, memaparkan tantangan perkebunan sawit yang masih perlu diselesaikan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan produktivitas, tetapi juga mencakup legalitas lahan, sumber daya manusia, akses modal, sarana produksi, dan rantai pasok.
Dari sisi produktivitas, penggunaan benih yang tidak jelas sumbernya atau belum bersertifikat serta rendahnya penerapan GAP menjadi kendala. Di sisi lain, sebagian pekebun belum memiliki SHM, STDB, maupun sertifikat ISPO.
Tantangan lainnya meliputi kebun yang tidak berada dalam satu hamparan, pengelolaan yang belum didukung mekanisasi, terbatasnya akses permodalan, serta meningkatnya biaya produksi. Penggunaan agroinput yang belum sesuai standar dan rendahnya rendemen tandan buah segar (TBS) juga memengaruhi efisiensi usaha perkebunan.
Mula menambahkan, rantai pasok yang panjang dan belum optimalnya pemanfaatan produk samping serta pengolahan limbah sawit menjadi pekerjaan rumah bagi industri. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pekebun maupun kelembagaan, turut memengaruhi penerapan praktik perkebunan yang baik.
Karena itu, menurut Mula, peningkatan produktivitas tidak bisa hanya dibebankan kepada petani. Perusahaan perkebunan dan pekebun perlu membangun kemitraan agar perbaikan kebun rakyat berjalan lebih efektif.
“Petani tidak mungkin sendiri-sendiri,” ucap Mula.
Dia menjelaskan, dukungan terhadap perkebunan besar dan kebun rakyat membutuhkan pendekatan berbeda. Perkebunan besar dapat didorong melalui regulasi dan insentif, sedangkan pengembangan kebun rakyat membutuhkan dukungan pendanaan, pendampingan, serta sarana dan prasarana.
Mula juga menekankan pentingnya perencanaan tata ruang dalam pembangunan kebun plasma. Ketersediaan alokasi ruang perlu dipastikan sejak awal, sementara penyelesaian legalitas menjadi bagian dari proses berikutnya.
Menurut dia, penguatan sumber daya manusia juga tidak kalah penting. Penerapan ISPO, misalnya, tidak cukup hanya dengan melengkapi dokumen dan memperoleh tanda tangan sertifikasi. Pekebun dan perusahaan harus mengubah kebiasaan dalam mengelola kebun agar prinsip keberlanjutan benar-benar diterapkan.
“ISPO tidak hanya sekadar kertas. Titik kritisnya adalah mengubah kebiasaan,” ujarnya.
