Agrofarm.co.id, Jakarta- Konflik di Timur Tengah turut memberikan tekanan pada harga pupuk global, terutama akibat terganggunya jalur logistik internasional setelah penutupan Selat Hormuz. Kondisi ini berdampak juga bagi Indonesia.
Sebagai upaya menjaga ketersediaan pupuk untuk petani, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis.
Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Yustina Retno Widiati mengakui, konflik Timur Tengah mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya. Hal ini disebabkan adanya hambatan logistik pasca tutupnya Selat Hormuz.
“Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P dan K tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,” kata Yustina saat webinar Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional yang digelar Tabloid Sinartani bekerja sama dengan Pupuk Indonesia, beberapa waktu lalu.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mengambil beberapa langkah antisipasi mengamankan pupuk subsidi petani. Diantaranya, pembayaran subsidi pupuk lebih awal untuk pengadaan bahan baku, sehingga pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi. Berdasarkan hasil reviu BPKP, alokasi subsidi untuk bahan baku pupuk bersubsidi tahun 2026 mencapai Rp25,89 triliun.
Selain itu, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan guna menjaga daya beli petani. Upaya lain meliputi pengajuan tambahan anggaran subsidi jika kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.
“Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” ujarnya.
Di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada sektor pertanian, pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk subsidi. Misalnya, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 difokuskan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan.
Untuk sektor pertanian, terdapat 10 komoditas prioritas yang mencakup tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu; hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta komoditas perkebunan yakni kopi, tebu rakyat, dan kakao. Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK mencapai 14,45 juta NIK, sedangkan sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.
Perbaikan tata kelola juga dilakukan dalam proses penyaluran pupuk. Distribusi dilakukan Pupuk Indonesia, yang bertanggung jawab mulai dari proses produksi hingga penyaluran ke titik serah. Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.
”Kini petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan,” katanya.
Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan
Sementara itu PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional. Kepastian itu disampaikan SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Junianto Simare Mare, dalam webinar bertajuk “Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional” yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerja sama dengan Pupuk Indonesia.
Dari sisi kapasitas produksi, Pupuk Indonesia menempati posisi strategis di tingkat global. Perusahaan ini tercatat sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.
Kapasitas produksi urea mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, melampaui sejumlah produsen besar dunia seperti China dan Qatar. Sementara itu, produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun.
Pada tahun 2026, Pupuk Indonesia menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton. Sementara itu, kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 6,4 juta ton, termasuk untuk pupuk bersubsidi. Surplus produksi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisinya sebagai pemain penting di industri pupuk global.
“Ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk tampil sebagai salah satu pemasok urea di pasar internasional, terutama di tengah terganggunya pasokan global,” kata Junianto.
Meski memiliki kekuatan di sisi produksi dan distribusi, Junianto tidak menampik bahwa konflik di kawasan Selat Hormuz tetap membawa dampak signifikan terhadap pasar global. Kawasan tersebut merupakan jalur vital perdagangan berbagai bahan baku pupuk, seperti fosfat, kalium (KCl), dan sulfur. Bahkan, kontribusi ekspor global yang melewati Selat Hormuz terbilang besar, yakni sekitar 34 persen untuk urea, 21 persen untuk fosfat, dan hingga 50 persen untuk sulfur.
Selain itu, ungkap Junianto, sejumlah negara produsen utama juga berada di kawasan tersebut. Iran, misalnya, menyumbang sekitar 16 persen produksi urea dunia, sementara China dan Nigeria masing-masing berkontribusi 14 persen dan 12 persen. Untuk komoditas fosfat, negara seperti Yordania menjadi salah satu produsen utama, sedangkan sulfur banyak dipasok dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar.
“Penutupan Selat Hormuz tentu memberikan tekanan terhadap rantai pasok global. Namun, untuk Indonesia, dampaknya relatif dapat dikendalikan, terutama untuk produk urea,” ujarnya. Hal ini lanjut Junianto, tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku utama urea, yaitu gas alam, yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea, bahkan memiliki kapasitas yang melebihi kebutuhan nasional.
Sementara itu, untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto mengatakan, Pupuk Indonesia memperoleh pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik, seperti Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko. Dengan demikian, kedua komoditas tersebut relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz.
Namun, untuk sulfur, sebagian pasokan memang berasal dari kawasan Timur Tengah, seperti Qatar dan Kuwait. Menyikapi potensi gangguan tersebut, Pupuk Indonesia telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna memastikan kelangsungan produksi. “Kami terus melakukan diversifikasi sumber pasokan bahan baku agar tidak bergantung pada satu kawasan tertentu,” imbuhnya.
Dengan berbagai strategi, Pemerintah dan Pupuk Indonesia optimistis dapat menjaga stabilitas pasokan pupuk dalam negeri. Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
