Agrofarm.co.id-Dalam beberapa dekade terakhir, negara Indonesia dihadapkan pada tantangan yang kian kompleks dalam bidang pangan.
Krisis iklim yang terus memburuk telah mengancam sistem pertanian global dan lokal, mengganggu rantai pasok makanan, serta memperparah kerentanan masyarakat miskin terhadap kelaparan.
Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan multidimensi yang langsung mempengaruhi ketahanan pangan, ekonomi, dan kesehatan.
Dalam konteks inilah, peralihan menuju green economy atau ekonomi hijau menjadi sangat mendesak dan tak terelakkan.
Ketahanan pangan, sebagaimana didefinisikan oleh FAO, mencakup ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
Namun, keempat pilar ini kini terguncang oleh gejala perubahan iklim seperti suhu ekstrem, pola cuaca yang tak menentu, kekeringan berkepanjangan, banjir, dan serangan hama yang makin ganas.
Hasil penelitian terbaru dari IPCC dan FAO menunjukkan bahwa produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan gandum menurun drastis di berbagai wilayah tropis akibat naiknya suhu rata-rata global.
Dalam konteks Indonesia, hal ini diperparah oleh degradasi lahan, alih fungsi pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan, serta sistem pertanian intensif berbasis input kimia yang tidak berkelanjutan.
Sistem pertanian konvensional yang selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan Indonesia semakin menunjukkan kelemahannya.
Ketergantungan pada pupuk kimia, pestisida sintetis, serta penggunaan air dan energi dalam skala besar tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menyumbang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca.
Ironisnya, sektor pertanian yang harusnya menjadi solusi bagi keberlanjutan hidup justru turut menyumbang pada krisis iklim.
Maka, kita menghadapi dilema besar: sistem pangan yang ada saat ini memperparah krisis iklim, sementara krisis iklim memperburuk sistem pangan itu sendiri.
Sebagai solusi, pendekatan green economy menjadi sangat relevan. Ekonomi hijau menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip dasar pembangunan.
Di sektor pertanian, ini berarti menggeser paradigma dari produksi maksimal dengan biaya lingkungan tinggi menuju sistem yang mengedepankan efisiensi sumber daya, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial.
Green economy menawarkan pendekatan pembangunan yang lebih seimbang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.
Dalam sektor pangan, ini berarti mendorong pertanian berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang.
Praktik seperti pertanian organik, agroforestri, pertanian berbasis komunitas, dan sistem irigasi hemat air menjadi alternatif yang tidak hanya lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga mendukung keberlangsungan sumber daya alam. Kondisi ketahanan pangan Indonesia memang sedang diuji secara serius.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 Indonesia mengalami penurunan produksi padi sebesar 2,05% dibanding tahun sebelumnya, terutama akibat kekeringan dan gagal panen di beberapa daerah.
Sementara itu, laporan dari Kementerian Pertanian mengungkap bahwa lebih dari 100.000 hektar sawah terancam kekeringan setiap musim kemarau panjang.
Contoh nyata bisa dilihat dari daerah Jawa Barat tentang penerapan sistem agroforestri, yakni penggabungan antara tanaman pangan dengan pohon-pohon produktif dalam satu lahan.
Sistem ini terbukti dapat meningkatkan kesuburan tanah, menjaga kelembaban, menekan erosi, sekaligus menyediakan beragam hasil panen sepanjang tahun. Selain itu, diversifikasi tanaman juga membantu petani menghadapi fluktuasi pasar dan perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi.
Dengan mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman, risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem bisa diminimalkan.
Namun demikian, perubahan tidak akan terjadi secara otomatis. Diperlukan intervensi aktif dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang progresif, insentif bagi petani yang beralih ke pertanian hijau, serta investasi pada pendidikan dan pelatihan pertanian berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu memastikan akses terhadap kredit dan pasar bagi petani kecil yang sering kali menjadi pihak paling rentan namun paling terdampak oleh perubahan iklim. Jika green economy ingin diterapkan secara luas, maka sistem pendukung baik dari sisi keuangan, teknologi, maupun kebijakan harus tersedia dan menyeluruh.
Selain itu, peran masyarakat sebagai konsumen juga tak kalah penting. Konsumsi pangan yang lebih sadar lingkungan, seperti memilih produk lokal, organik, dan berkelanjutan, dapat menciptakan permintaan pasar yang mendorong perubahan di sektor produksi.
Karena, ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola, membagi, dan mengonsumsi makanan.
Momentum untuk beralih ke green economy semakin kuat, terutama di tengah berbagai krisis global yang membuka mata banyak pihak akan pentingnya keberlanjutan.
Ketahanan pangan yang sejati hanya bisa dicapai melalui sistem yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan daya dukung lingkungan. Indonesia memiliki potensi besar dalam hal ini: kekayaan hayati, tanah subur, dan masyarakat yang kreatif.
Namun, semua potensi itu hanya akan menjadi potensi belaka jika tidak disertai dengan komitmen nyata untuk berubah.
Peralihan ke green economy bukanlah proses yang mudah, namun hal ini sangat mungkin dicapai melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan: petani, pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat luas. Kita memerlukan visi jangka panjang dan kebijakan yang konsisten untuk menavigasi transisi ini.
Bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita tidak hanya akan memiliki sistem pangan yang lebih kuat dan tahan terhadap krisis iklim, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas hidup petani, serta memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Di tengah berbagai tantangan global, perubahan iklim seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk memperbaiki cara kita hidup dan bertani, dengan memilih green economy. Ketahanan pangan bukan bisa dicapai dengan cara lama dalam dunia yang sudah berubah.
Transformasi menuju green economy bukanlah pilihan, melainkan keharusan jika kita ingin menjamin masa depan pangan yang aman, adil, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar: tanah subur, keragaman hayati yang tinggi, dan masyarakat yang resilien.
Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk berubah, kemauan politik yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor, dunia telah berubah, dan sistem pangan harus mampu beradaptasi.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam transformasi ini, dengan memanfaatkan kekayaan biodiversitas, kultur agraris, dan semangat gotong royong masyarakatnya.
Kini saatnya seluruh masyarakat Indonesia bersatu mewujudkan green Economy, karena masa depan pangan adalah masa depan kita bersama.
Saya seorang mahasiswa agribisnis, menyadari bahwa transformasi menuju green economy merupakan langkah strategis sekaligus moral.
Saya pribadi meyakini bahwa pertanian tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. Ketika melihat banyak petani di desa-desa sekitar kampung saya kesulitan mengakses pupuk, air, bahkan pasar, saya merasa perlu untuk tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendorong solusi yang aplikatif.
Untuk mewujudkan transisi menuju green economy yang inklusif dan nyata, saya mengusulkan beberapa saran dan solusi strategis.
Pertama, perlu adanya reformasi kurikulum pendidikan terutama pada pendidikan tinggi, seperti jurusan agribisnis yang saya tekuni, sebaiknya mendorong inovasi agroekologi, tidak hanya efisiensi pasar.
Kedua, programprogram pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu diarahkan lebih banyak kepada petani yang mengadopsi praktik ramah lingkungan, sebagai bentuk insentif dan pembinaan.
Lalu yang terakhir, kolaborasi lintas sektor harus diperkuat, termasuk dengan pelibatan generasi muda dan komunitas lokal dalam inovasi pertanian hijau.
Penulis: Hasni Mahmudah Nur Syamsina, Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
