Agrofarm.co.id, Jakarta- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan duduk persoalan temuan beras Bulog yang berkutu.
Ia menegaskan tidak mungkin dirinya memperbolehkan beras berkutu diedarkan ke masyarakat oleh Perum Bulog.
“Pertama yang harus disampaikan adalah tidak boleh mendistribusikan beras yang tidak layak. Kalau ada temuan, itu sebenarnya kasuistik. Jangan digeneralisir semua begitu. Beras yang disimpan itu harus ada treatment secara berkala, tapi kita semua sepakat bahwa yang distribusikan harus beras yang bagus,” beber dia dalam keterangan resminya, Senin (17/3/2025).
“Selama 2 tahun terakhir ini, Badan Pangan Nasional menjaga sekali kualitas beras bersama Bulog. Ini karena masyarakat luas harus mendapatkan beras yang kualitasnya baik, tapi kita terima kasih karena Ibu Ketua Komisi IV DPR itu kan melihat ada seperti itu, beliau jeli. Nah itu memang harus di follow up langsung,” lanjutnya.
“Sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, saya minta tolong, kemarin saya telepon Pak Dirut Bulog, supaya bisa mencek kembali beras-beras yang ada di gudang,” ucap Arief.
Menurut Arief, perawatan berkala perlu diterapkan pada stok beras yang ada di Gudang Perum Bulog. Akan tetapi tetap harus bersandar pada standar keamanan pangan, terutama pada implementasi food grade.
“Saya mau kasih penjelasan lain. Kalau misalnya barang-barang ini diberikan misalnya fumigasi atau zat kimia berlebihan, itu malah nggak ada kutu. Tapi kalau ini food grade, itu memang dia biasanya suka ada seperti itu,” paparnya.
Makanya harus ada perawatan berkala. Jadi ada waktunya, tetapi kualitas yang masuk ke Bulog, harus baik. Kadar airnya harus 14 presen, kemudian disimpan di Gudang dengan kondisi tertentu. Itu kan sudah ada check list-nya. Saya yakin Bulog mengerjakannya,” katanya.
Ia juga menampik penyebab stok beras terendap lama dikarenakan tidak ada penyaluran. “Ini kan dimanfaatkan. Saat ini kan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) 150 ribu ton. Perintahnya Pak Menko Pangan. Hanya yang membedakan adalah apabila daerah panen, jangan diguyur, nanti harga petaninya jatuh,” tegasnya.
“Kita lagi ingin mengangkat harga petani, sehingga SPHP itu di daerah-daerah yang kita lihat angka beras mediumnya naik. Misalnya Zona 2 dan 3. Jadi pemilihan tempat-tempat untuk stabilisasi, khusus beras, kita harus benar-benar lihat mana daerah yang sedang panen atau tidak,” jelas dia.
Mengenai program SPHP beras, dari total target penyaluran 150 ribu ton tersebut, terbagi untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) dialokasikan sebanyak 50 ribu ton.
Kemudian, Zona 2 (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, dan Kalimantan) sebanyak 84,5 ribu ton. Terakhir, Zona 3 (Maluku dan Papua) dialokasikan 15,5 ribu ton.
Per 14 Maret, realisasi penyaluran beras SPHP di tingkat konsumen dalam rangka HBKN di Maret ini telah menyentuh angka 30,45 ribu ton atau 20,3 persen dari target 150 ribu ton. Dengan adanya penyaluran kembali program SPHP beras ini, diyakini akan memperkuat daya beli masyarakat dan inflasi. Bantolo
