20.8 C
New York

Percepat Program Biodiesel, Bahlil Bakal Bangun Pabrik Metanol di Bojonegoro

Published:

Agrofarm.co.id, Jakarta-Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri.

Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).

“Saat ini sudah mencapai B40, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai arahan Presiden,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Guna mendukung target tersebut, Bahlil menekankan bahwa proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri.

Untuk itu, pemerintah Indonesia akan membangun pabrik metanol di Bojonegoro, Jawa Timur. Pabrik tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan produksi biodiesel.

“Biodiesel membutuhkan etanol dan metanol. Contoh metanol di B40 kita butuh 2,3 juta ton. Arahan dari bapak presiden kita langsung bangun dalam negeri, itu kita bangun (pabrik) di Bojonegoro, bahan bakunya dari gas,” jelas dia.

Bahlil memperkirakan, nilai investasi pabrik metanol di Bojonegoro sekitar USD 1,2 miliar atau setara Rp 19 triliun akan didanai oleh investor dalam negeri.

Satgas Hilirisasi juga berkomitmen memastikan implementasi kebijakan hilirisasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

“Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia,” kata Bahlil yang juga Ketua Satgas Hilirisasi.
Dalam lima tahun ke depan, Satgas akan mengawal pelaksanaan peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Semua langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Satgas akan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Langkah ini diharapkan pemerintah agar dapat mempercepat realisasi hilirisasi dan mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia. Bimo

Related articles

Recent articles