Agrofarm.co.id, Jakarta-Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) memaparkan hasil Survei Keragaan Produksi dan Harga Beras Nasional 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa pada periode Desember 2024 terjadi penurunan produksi padi di wilayah amatan sekitar 14%-15% dan penurunan produktivitas sekitar 9%.
Penurunan ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya: meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebesar 19,4%, masih terdapat kekeringan di wilayah amatan sekitar 51% dan adanya konversi lahan sawah sekitar 10-15%.
Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas hasil panen masih sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti kondisi alam, OPT dan konversi lahan.
Survei ini dipresentasikan oleh Direktur Riset Pataka, Cindy Septiany, dalam acara Outlook Pembangunan Pertanian 2025 yang bertema “Mewujudkan Swasembada Beras di Tengah Tantangan Produksi dan Harga yang Fluktuatif: Mungkinkah?” yang digelar di Jakarta pada Senin, 23 Desember.
Adapun survei ini melibatkan sebelas provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.
Khudori, Pengamat Pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, mengungkapkan bahwa sektor produksi padi di Indonesia menghadapi berbagai masalah struktural yang memerlukan perhatian serius.
Menurutnya, salah satu masalah utama yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi produksi padi yang terpusat di Pulau Jawa, yang menyumbang hingga 55,8 persen dari total produksi nasional.
“Selain itu, produksi padi masih sangat bergantung pada faktor alam, dengan produktivitas yang relatif stagnan, hanya tumbuh sebesar 0,13%. Surplus produksi pada 2024 diperkirakan akan berbalik menjadi defisit, sementara luas sawah yang ditanami padi terus menurun, disertai dengan disparitas produksi antar daerah,” ungkap dia.
Happy Suryati, Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Monitoring Sertifikasi Benih dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), mengungkapkan bahwa Kementan telah menyusun blueprint untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia.
Menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah merancang blueprint swasembada pangan dengan dua pendekatan utama.
Pertama adalah Program Solusi Cepat, yang mencakup penyediaan benih unggul, distribusi pupuk, program pompanisasi, dan optimalisasi lahan pertanian.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Program Swasembada Pangan Jangka Panjang, yang meliputi langkah-langkah strategis seperti cetak sawah seluas 3 juta hektar, revitalisasi sistem irigasi dengan pembangunan 61 bendungan, serta melibatkan petani milenial dan generasi Z untuk memperkuat ketahanan pangan di masa depan.
“Tak kalah penting, transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern juga menjadi fokus utama dalam program ini,” ujar Happy.
Happy menambahkan bahwa seluruh program tersebut akan dijalankan dengan satu komando dan berdasarkan pada 7 Kunci Utama Swasembada Pangan.
Kunci-kunci tersebut antara lain penguatan infrastruktur irigasi di lahan intensifikasi dan ekstensifikasi, dukungan terhadap penyediaan benih unggul untuk tahun 2025, serta penyederhanaan sistem distribusi pupuk bersubsidi.
Selain itu, pengembangan padi gogo juga menjadi bagian penting dalam mendukung swasembada pangan, bersama dengan program cetak sawah seluas 3 juta hektar, transformasi kelembagaan Bulog, dan penguatan peran penyuluh pertanian lapangan.
Sementara itu, Epi Sulandari, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Bulog telah melakukan transformasi kelembagaan yang signifikan, salah satunya melalui corporate rebranding.
Rebranding ini mencakup perubahan logo dan tagline perusahaan dari “Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan” menjadi “Mengantar Kebaikan.”
“Bulog merupakan entitas yang mengelola cadangan pangan di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya dari pemerintah, Bulog berfokus pada tiga aspek utama: Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Stabilitas,” ungkap Epi Sulandari.
Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Bulog membangun ekosistem pangan terintegrasi yang mencakup seluruh rantai pasok, dari hulu hingga hilir.
Ini meliputi pengembangan budidaya komoditas pangan, penerapan sistem pengolahan pangan modern, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta distribusi pangan sesuai dengan penugasan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Bulog juga memiliki peran penting dalam mendukung swasembada pangan, dengan merujuk pada Perpres 66/2021.
Dalam peraturan ini, Bulog ditugaskan untuk mengelola sembilan komoditas pertanian dan bertanggung jawab terhadap mekanisme Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP).
“Rantai pasokan dan jaringan distribusi Bulog yang luas sangat mendukung kelancaran pengelolaan pangan. Pada tahun 2023, Bulog berhasil mengelola 2,8 juta ton beras, dengan 1,3 juta ton di antaranya disimpan dan disalurkan ke berbagai daerah,” jelasnya.
Jaringan distribusi Bulog yang luas mencakup 474 gudang, 10 MRMP, 5 UP aktif, 7 RTR, dan 2 CDC yang tersebar di seluruh Indonesia.
Bulog juga berhasil menjangkau lebih dari 80.000 retail modern dan pertokoan di seluruh Indonesia untuk memastikan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang efisien.
Ferry Sitompul, Ketua Pataka mengungkapkan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin mencapai swasembada pangan dalam waktu empat atau lima tahun kedepan dan siap menjadi lumbung pangan dunia.
Untuk itu, guna mendukung program swasembada pangan tersebut pemerintah sudah mengalokasikan anggara mencapai Rp 139,4 triliun.
Namun kata dia, terdapat tiga pilar ketahanan pangan yang perlu diperhatikan yaitu: ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia, dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat.
Adapun permasalahan ketahanan pangan saat ini mencakup lima hal utama masalah produksi, distribusi, tataniaga, pasar global, serta ketersediaan dan keterjangkauan. Bantolo
