Agrofarm.co.id, Jakarta– Kebijakan pemerintah terhadap harga gas memberikan dampaksignifikan bagi sektor industri, terutama industri pertanian.
Salah satu sektor yang sangatdipengaruhi oleh kebijakan harga gas adalah industri pupuk, yang memainkan peran pentingdalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia.
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) telah diberlakukan Pemerintah kepada tujuhindustri sejak 2020, salah satunya adalah industri pupuk. Selaku produsen pupuk terbesar ditanah air, Pupuk Indonesia menilai kebijakan HGBT mendukung Perusahaan dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.
Selain itu, pupuk berbasis gas alam sepertiUrea, NPK, dan ZA, akan membantu meningkatkan produktivitas berbagai jenis tanaman pertanian, perkebunan, hortikultura, dan sebagainya.
Rahmad Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia menyatakan bahwa gas menjadibahan baku penting untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan pupuk dan ketahananpangan nasional.
“Kaitan antara pupuk dan ketahanan pangan sangat jelas. Secara konsensusumum, tanaman pangan bila tidak diberikan pupuk berbasis gas N (Nitrogen), produktivitasnya dapat turun 50%, padahal Indonesia punya sumber gas. Dengan kapasitas produksi 14,5 jutaton pertahun, Pupuk Indonesia tentunya siap mendukung produktivitas industri pertanian lewat pupuk,” ungkap Rahmad dalam acara IDE Katadata 2024, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Pupuk Indonesia mengungkapkan penerapan kebijakan HGBT menghasilkan efisiensi biayakonsumsi gas sekitar Rp10,91 triliun pada tahun 2022. Dengan HGBT, produksi pupuk dalamnegeri menjadi lebih kompetitif, sehingga pemerintah bisa menetapkan volume atau alokasipupuk bersubsidi secara optimal.
Hal ini merupakan langkah yang sangat membantu PupukIndonesia yang mendapat amanat untuk menopang ketahanan pangan nasional lewatpenyediaan pupuk berkualitas dan terjangkau.
Oleh karena itu, Pupuk Indonesia menyadari pentingnya keberlanjutan HGBT dimana perluregulasi harga gas agar tetap dapat kompetitif dalam mendukung ekspansi kapasitas produksipupuk bersubsidi. Dengan kondisi ini, produktivitas industri pupuk dapat ditingkatkan secarasignifikan.
Hal ini selaras dengan kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia,Joko Widodo terkait peningkatan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta tonsepanjang tahun 2024. Penetapan kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu langkah pentingdalam mendukung produktivitas para petani.
Petani, sebagai ujung tombak produksi pangan, sangat rentan terhadap fluktuasi harga danketersediaan pupuk. Bila harga pupuk melonjak, petani bisa terdorong untuk mengurangipenggunaan pupuk yang bisa berdampak pada produktivitas panen atau bahkan memilih untuk tidak menanam, yang pada akhirnya akan berdampak pada produksi pangan nasional. Diketahui, kebijakan akan berakhir di tahun 2024.
“Bagi kami di industri pupuk, yang menjadi kekhawatiran terkait ketahanan pangan adalahsetelah tahun 2024. Karena agroinput sumbernya adalah gas. Seperti yang diketahui, kebijakanharga gas bumi tertentu terhadap industri pupuk akan berakhir di 2024. Bila kebijakan HGBTtidak dilanjutkan, dari sisi ketersediaan mungkin tetap ada, tetapi dari sisi keterjangkauan bagipetani akan menjadi pertanyaan,” tutur Rahmad. Bantolo
