Agrofarm.co.id, Yogyakarta- Sunari Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengatakan, industri sawit masih menghadapi berbagai permasalahan dari sektor hulu sampai dengan hilir.
“Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan industri sawit, salah satunya dengan program-program BPDPKS,” ungkap Sunari dalam Forum Sawit Indonesia (FoSI) 2023, di Graha Instiper Yogyakarta, Kamis, (23/11/2023).
Hampir separuh (42%) dari total luas tutupan perkebunan kelapa sawit Indonesia 16,38 Juta hektare (ha) merupakan perkebunan milik petani swadaya. Dari total tutupan sawit yang ada, seluas 2,4 Juta ha perlu dilakukan Peremajaan. Untuk itu, kata dia, dibutuhkan strategi peningkatan kinerja sektor sawit.
Menurut Sunari, permasalahan yang harus dihadapi oleh industri sawit dimulai dari hulu, diantaranya, produktivitas pohon rendah dengan rata-rata berusia 20 tahun ke atas, sehingga perlu peremajaan. Kemudian, keterampilan dalam budidaya sawit perlu ditingkatkan. Pendapatan hanya bersumber dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS).
“Selain itu, kualitas benih yang tidak baik, sehingga menghasilkan TBS dengan rendemen yang rendah serta kurangnya sarana prasarana (pengolahan, penyimpanan dan transportasi yang mengakibatkan biaya produksi tinggi,” kata Sunari.
Permasalahan selanjutnya adalah penghasilan petani masih bertumpu pada penjualan CPO dan diperlukan pengembangan pasar untuk menyerap hasil produksi yang terus meningkat. Dan yang terus hangat, kampanye negatif baik pada pasar dalam maupun luar negeri, mulai dengan isu kesehatan dan lingkungan
Sementara untuk, lanjut Sunari, industri sawit atau hilir juga masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya; Kurangnya akses terhadap pendanaan, benih yang legitimate, dan GAP bagi smallholders, Keterbatasan sinergitas instansi pemerintah dalam memberikan pemahaman penerapan teknologi dan manajemen usaha hilir.
Kemudian terbatasnya pabrik kelapa sawit mendorong terjadinya oligopsoni di pasar serta terbukanya pasar bebas dan ketatnya standar mutu ekspor.
“Keterbatasan penyimpanan dan logisti, membutuhkan penanganan pascapanen dan pengolahan yang mengurangi lossess dan bernilai tambah serta pasar domestik sebagian besar berada di sektor makanan dan oleokimia dan fluktuasi harga yang menghambat kontinuitas usaha hilir,” jelas dia.
Sunari menjelaskan, beberapa langkah strategis telah diambil pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat melalui BPDPKS sesuai Perpres 61 Tahun 2015 Jo. Perpres 66 Tahun 2018 untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Diantaranya bantuan untuk peremajaan sawit sakyat, sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian,” ujar dia. Bantolo
