Agrofarm.co.id-Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta pemerintah untuk menghentikan sementara Bea Keluar (BK) minyak sawit mentah atau CPO selama tiga bulan. Hal ini penting guna memperlancar ekspor minyak sawit.
“Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buat ketetapan bahwa BK dibebaskan selama tiga bulan dari Febuari April atau hingga Lebaran,” ujar Plt Ketua DMSI Sahat Sinaga dalam konferensi pers DMSI, Tantangan dan Perkembangan Industri Hilir Sawit 2023, di Pusat Bisnis Thamrin, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Sahat menambahkan, langkanya minyak goreng kemasan sederhana atau Minyakita di pasaran karena produsen enggan memproduksi karena tidak menguntungkan pengusaha.
Apalagi, saat ini pengusaha tak mendapat keuntungan dari ekspor crude palm oil (CPO) akibat tingginya tarif bea keluar. Saat ini, eksportir CPO dibebani USD 142 per ton untuk pungutan ekspor dan bea keluar. Terdiri atas USD 90 per ton pungutan ekspor dan USD 52 per ton bea keluar.
“Saya menduga mereka tidak memproduksi Minyakita ini karena tidak ada cuannya. Ekspor juga apa? Nggak ada untuk menutup kerugian mereka, tidak ada dari ekspor. Ya, karena di ekspor pun sudah dipotong USD142,” kata Sahat.
Dia menyebutkan, sebanyak 6,17 juta ton minyak sawit siap ekspor tapi tertahan karena alasan pasar dunia yang sedang melemah, dan jika tetap dipaksakan untuk ekspor ditambah dengan adanya BK, maka para pengusaha hanya akan merugi.
Sementara itu, jika para pengusaha sawit tersebut tidak melakukan ekspor, menurutnya, para pengusaha tidak bisa menutupi kerugiannya dari dalam negeri. Akibatnya, produksi Minyakita pun mereka hentikan, karena tidak bisa memberikan keuntungan bagi mereka.
“DMO adalah konsep hati nurani. Artinya, keuntungan saya dari tempat lain bisa saya share ke subsidi dengan domestik. Tapi sekaligus konsep ini diskriminasi,” ujar dia. Bantolo
