Agrofarm.co.id-Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, kinerja Sistem Resi Gudang (SRG) juga membanggakan.
Ditegaskan Didid, sampai saat ini terhadap barang yang dapat diterbitkan resi gudang SRG telah mencakup 20 komoditas, baik komoditas pangan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Sementara itu, pelaksanaan SRG dilakukan baik dengan memanfaatkan gudang yang dibangun pemerintah maupun gudang milik swasta/BUMN.
Saat ini terdapat 162 gudang SRG, baik yang dibangun pemerintah maupun gudang milik swasta/BUMN dan telah dilaksanakan di 144 kabupaten/kota yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia.
Tercatat telah terdapat 113 pengelola gudang SRG yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti. Sedangkan, pemanfaat SRG berasal dari clusterperorangan yang terdiri atas petani dan nelayan dengan proporsi 84 persen, kemudian dari clusterkelompok tani/gapokatan dan koperasi sebesar 14 persen, dan sisanya sebesar 2 persen berasal dari clusterpelaku usaha, baik itu eksportir, pedagang, maupun usaha pengolahan.
“Pada 2022, nilai transaksi resi gudang tercatat mencapai Rp1,27 triliun atau tumbuh sebesar 147 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, nilai pembiayaan berbasis SRG juga mengalami peningkatan dan tercatat pada 2022 nilai pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp819 miliar,” ungkap Didid dalam keterangan resminya, Jumat (06/1/2023).
Transaksi PBK Tembus Rp51 Triliun
Pengembangan ekonomi digital juga ditunjukkan dengan kinerjaPerdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang sangat signifikan.
Dalam perhitungan secara notional value, PBK mengalami tren kenaikan. Total nilai transaksi pada periode Januari-November 2022 sebesar Rp51,55 triliun dengan rata-rata transaksi setiap bulannya sebesar Rp4,68 triliun. Total nilai transaksi pada periode Januari-November 2022 meningkat sebesar 139,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021 sebesar Rp21,51 triliun (YoY).
Nilai transaksi PBK November 2022 tercatat sebesar Rp1,60 triliun. Sedangkan, volume transaksi PBK November 2022 sebesar 1.283.085,7 lot atau meningkat 21 persen,ujar Didid.
Selain aset kripto, Bappebti juga mengatur perdagangan fisik emas digital. Pengaturan perdagangan fisik emas digital dilatarbelakangi pesatnya perdagangan fisik emas digital di Indonesia sekaligus untuk mengakomodir minat masyarakat.
Dasar hukum perdagangan emas digital antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
Kelembagaan dalam perdagangan fisik emas digital yang telah berizin Bappebti terdiri dari dua bursa berjangka, dua lembaga kliring, dua tempat pengelola penyimpanan emas, empat pedagang fisik emas digital, dan satu perantara perdagangan emas digital.
Pada Januari-November 2022, transaksi perdagangan fisik emas digital tercatat belum terdapat transaksi on exchangedan seluruhnya merupakan transaksi off exchange.
Perkembangan transaksi perdagangan fisik emas digital secara off exchangedari segi nilai transaksi dan volume transaksi mengalami peningkatan.
Tak hanya emas, untuk mewujudkan pembentukan referensi harga, Bappebti juga mengatur perdagangan fisik timah murni batangan di Bursa Berjangka.
Dasar hukum perdagangan fisik timah murni batangan di Bursa Berjangka antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 dan Peraturan Bappebti No.11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah.
Kelembagaan pada perdagangan fisik timah murni batangan yang telah berizin Bappebti yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (JFX) yang memiliki anggota dalam perdagangan fisik timah berupa11 peserta jual dan 14 peserta beli yang mulai bertransaksi pada 2019.
Terdapat pula PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) yang memiliki anggota 56 peserta jual dan 41 peserta beli yang mulai bertransaksi sejak 2013.
Waspadai PBK Ilegal
Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko meminta masyarakat terus mewaspadai hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Saat ini seiring perkembangan teknologi, terdapat modus kegiatan PBKilegal.
“Ada kegiatan ilegal sepertikegiatan pialang berjangka, perusahaan pedagang aset kripto dan pedagang emas digital tanpa izin usaha Bappebti yang menyerupai bisnis perdagangan berjangka serta melakukan penawaran investasi berkedok PBK,” tegas Didid.
Terkait hal ini, Bappebti telah membuat aturan dan kebijakan terkait PBK dan hal-hal turunan lainnya seiring dengan berkembangnya teknologi, kebutuhan pasar, dan pelaku usaha. Bappebti juga terus melakukan pengawasan pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi.
Pasar fisik (termasuk aset kripto) harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal penindakan, pada periode 2020 November 2022 Kementerian Perdagangan bersama pihak Kepolisian RI telah memblokir sejumlah perusahaan yang diduga melakukan penghimpunan dana melalui investasi ilegal.
Selain upaya di atas, Bappebti juga membuat Layanan Pengaduan Bappebti Call Center Bappebti LINI. Keberadaan LINI Bappebti bertujuan untuk mempermudah pengaduan dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi PBK, SRG dan PLK. Dian
