Agrofarm.co.id-Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memastikan jajarannya telah melakukan sejumlah langkah antisipatif untuk percepatan penanganan dampak Covid-19. Di antara langkah-langkah tersebut yakni, mendata estimasi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama April-Juni 2020.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendata semua infrastruktur rantai dingin (cold storage) yang tersebar di Indonesia. Menteri Edhy menegaskan, pihaknya juga menyusun rencana penguatan terhadap hasil-hasil produksi perikanan seperti mencari jalan keluar terhadap akses pemasaran. Penguatan lainnya ialah melaksanakan program “Bulan Bakti Perikanan: Lawan Corona dengan Makan Ikan.”
“Jalan keluar terhadap akses pemasaran lainnya melalui penyiapan sarana media penjualan ikan secara online,” jelas Edhy saat rapat kerja yang dilakukan secara virtual dengan Komisi IV DPR Republik Indonesia, Senin (6/4/2020).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Sudin tersebut, Edhy mengusulkan sejumlah paket stimulus ekonomi seperti, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memasukkan produk pangan berupa ikan segar dan produk olahan ikan sebagai salah satu bahan pokok penting yang dapat diakses oleh masyarakat penerima melalui e-waroeng. Dia juga meminta gubernur, bupati, walikota, bisa memasukkan produk-produk perikanan dalam program-program perlindungan sosial ke masyarakat yang dilaksanakan melalui APBD.
“Para nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan petambak garam yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin dan pelaku UMK dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bidang kelautan dan perikanan, dapat menjadi keluarga penerima manfaat dari PKH dan BPNT,” sambungnya.
Edhy mengusulkan agar pemerintah maupun BUMN bisa melakukan pembelian ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya serta produk-prduk UKM yang tidak terserap pasar. Tujuannya, agar bisa membantu keberlanjutan usaha di masa pandemi Covid-19.
Dia mengaku terbuka untuk meningkatkan dana penanganan dampak Covid-19 dan meminta waktu untuk kembali melakukan penyisiran di pagu anggaran KKP 2020.
“Tambahan (anggaran penanganan Covid-19) yang akan diusulkan Komisi IV akan menjadi pertimbangan,” jelas Edhy. Bantolo
