Lawan Covid-19, Mendag Naikkan HPP Gabah Petani

Agrofarm.co.id-Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk Gabah Atau Beras pada 16 Maret 2020. Tujuan permendag diterbitkan untuk mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras di tingkat petani oleh Perum Bulog.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan Permendag 24 tahun 2020 merevisi besaran HPP yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 19 Maret 2020.

Adapun besaran HPP yang ditetapkan dalam Permendag 24 tahun 2020 yaitu untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kilogram (kg) dan di tingkat penggilingan sebesar Rp4.250 per kg. Kemudian gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.250 per kg dan di gudang Bulog sebesar Rp5.300 per kg dan beras di gudang Perum Bulog Rp8.300 per kg.

“Kebijakan HPP untuk gabah atau beras ini diterbitkan bertepatan dengan momentum jelang panen raya yang mundur ke April 2020 dan telah menyesuaikan kondisi harga saat ini. Melalui kebijakan HPP ini, diharapkan Perum Bulog akan lebih optimal dalam menyerap gabah atau beras dari petani untuk memperkuat stok pemerintah dan dapat menjamin ketahanan pangan,” ungkap Mendag dalam keterangan resminya, Jumat (03/4/2020).

Dia menekankan, pemerintah akan selalu menjaga kekuatan stok beras yang dikelola Perum Bulog untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini dan sebagai antisipasi paceklik. Hal ini merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan intervensi pasar.

Selain itu, kata dia, pemerintah melalui Perum Bulog juga tetap menjaga stabilitas harga melalui kebijakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) saat terjadi gejolak harga beras di pasar. Penetapan HPP gabah atau beras ini merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan insentif bagi petani.

“Ketika harga gabah/beras di petani atau penggilingan berada di bawah HPP. Maka Perum Bulog wajib menyerap sesuai dengan HPP dan tetap memperhatikan syarat kualitas sesuai ketentuan,” kata dia.

Dia berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan perberasan dalam implementasi kebijakan HPP ini. Agus menekankan tidak ada perubahan harga eceran tertinggi di tingkat konsumen, maka tidak akan menaikan inflasi.

“Untuk itu, diharapkan kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan berspekulasi atau berupaya menaikkan harga beras di masyarakat,” ujar Agus. Dian