Agrofarm.co.id-Adanya tekad kuat dan diiringi dengan arah kebijakan pertanian yang jelas dari Presiden Soeharto. Alhasil pemerintahan orde baru (orba) berhasil menciptakan swasembada beras. Sedangkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) lebih kencang beretorika swasembada beras dan hasilnya impor beras melulu.
Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec, Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) mengungkapkan, pada zaman Presiden Soeharto infrastruktur amat terbatas dan jumlah penduduk juga tidak terlalu banyak. Kemudian dinamika politik tidak sekompleks seperti sekarang sekarag.
“Namun jelas pada waktu itu ada suatu tekad yang kuat pemerintah untuk mencapai swasembada pangan,” ujar dia kepada agrofarm.co.id, Selasa (10/3/2020).
Selain itu, katanya, pemerintah saat itu bekerja keras dan membangun sinergitas dengan perguruan tinggi bagus sekali. Kementerian Pertanian (Kementan) dan perguruan tinggi menjalin kerjasama penelitaian di sektor pertanian.
“Banyak penelitian dilakukan oleh dosen dan didukung oleh Kementan karena dana kampus terbatas. Sehingga ditemukan bermacam-macam teknologi,” jelaas dia.
Hasil kerja keras dan tekad pemeritahan Soeharto berbuah manis, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras tahun 1984.
“Swasembada beras diraih, bahkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (Food Agricultural Organization) tahun 1985, karena dinilai berhasil menciptakan swasembada beras,” ungkap dia.
Hermanto mengungkapkan, swasembada beras bisa tercapai salah satunya melalui program bimbingan massal (Bimas). Program ini luar biasa bagusnya, karena proyek ini dikerjakan antara Kementan dan IPB.
“Para dosen dan mahasiswa dikerahkan dalam penyuluhan pertanian. Nah sekarang sudah tidak ada lagi program seperti itu,” tandasnya.
Dia mendorong Kementan untuk menggandeng perguruan tinggi dalam pengembangan produk pertanian.
“Daerah-daerah yang mempunyai potensi dikembangkan komoditas pertanian seperti cabai, bawang, tomat dan karet bisa mengajak perguruan tinggi setempat. Jangan semuanya dikerjakan sendiri, namun tidak ada hasilnya,” terangnya.
Dalam pembiayaan sektor pertanian era Soeharto dikembangkan kredit usaha tani (KUT). Kredit ini memang didedikasikan untuk petani. Program itu sangat dirasakan oleh petani. “Sekarang kredit khusus petani tidak ada. Kredit usaha rakyat (KUR) itu bukan untuk petani, akan tetapi ke ritel,” ujar Hermanto.
Dia menyebutkan, prosentase ke petani kecil hanya 20 persen. Petani tidak dominan menikmati KUR tersebut.
“Pembangunan pertanian pada masa Soeharto dibuat seacara komprehensif dari hulu hingga hulir. Ada prpgram intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi,” katanya.
Dia menjelaskan, program intensifikasi pertanian dengan menerapkan teknologi supaya produktivitas pertanian meningkat. Daerah-derah yang lahan pertaniannya sempit dilakukan intensifikasi.
Sedangkan ekstensifikasi pertanian yakni daerah yang masih memungkinkan melakukan perluasan areal pertanian lewat pembukaan sawah baru.
“Terakhir diversifikasi dengan menganekaragamkan produk pertanian yang ditanam. Tidak ditanam padi saja, namun harus ada tanaman lain agar dalam budidaya tanaman lebih sustnable (berkelanjutan),” jelas Hermanto
Menurut dia, pada pemerintahan Jokowi dalam mencapai swasembada pangan hanya sebatas retorika. Retorika ada, tapi keseriusan dan implementasi tidak ada. “Misalnya pada periode pertama pemerintah fokus pada swasembada padi, jagung dan kedelai (kedelai). Namun tidak ada yang berhasil karena impornya masih tinggi,” ungkap dia.
Anehnya lagi, kata dia, Kementan bekerjasama dengan TNI, meskipun tujuannya baik untuk mengamankan stok pangan.
“Akan tetapi, ahli-ahli pertanian itu adanya di kampus. Jadi ada hal yang kurang tepat dalam mengembangkan sektor pertanian,” kata dia.
Sedangkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sekarang belum terlihat kebijakan nyata soal petanian. “Jadi pekerjaan rumah bukan sekedar pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi atau waduk. Terpenting yang dibutuhkan petani kejelasan soal kebijakan sektor pertanian,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, pemerintah berencana mencabut subsidi pupuk. Subsidi dicabut, maka biaya produksi petani akan naik. “Imbasnya nanti daya saing produk pertanian kita akan turun. Apa pengganti subsidi pupuk yang bisa membantu petani. Hingga kini belum ada solusinya,” katanya.
Hermanto menambahkan, irigasi yang telah dibangun pada masa Soeharto sekarang justru tidak terpelihara. “Ini akibat adanya otonomi daerah, sehingga pengelolaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sekarang banyak pemda yang tidak mengurus atau merawat irigasi,” ujar dia
Tergantung beras
Menurut dia, selama masyarakat itu income (pendapatan) meningkat, otomatis akan mengkonsumsi pangan non beras yakni daging, sayuran dan buah-buahan. Konsumsi beras per kapita akan turun. Apalag diringi dengan kampanye diversifikasi pangan oleh pemerintah.
“Artinya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih terbilang rendah karena konsumsi pangan masih mengandalkan beras atau nasi,” ujar dia.
Sementara masyarakat kelas menengah atas dalam mengkonsumsi nasi terus berkurang. “Jadi program diversifikasi konumsi pangan harus digalakkan juga guna menekan konsumsi nasi dan mengurangi impor beras,” kata dia.
Dia meragukan, program program komando strategi pembangunan pertanian (Konstratani) dan agriculture war room (AWR) guna meningkatkan produksi pangan nasional.
Sekarang akses orang terhadap sumber informasi sudah cukup bagus. “Terpenting sekarang itu kejelasan dan arah kebijakan pertanian. Kemudian penyuluhan karena ini penting. Sekarang tidak jelas program penyuluhan stelah diserahkan kepada pemda.”
“Pemda tidak mempunyai kapasitas dalam penyuluhan. Sedangkan dulu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” pungkas Hermanto. Bantolo
