Agrofarm.co.id-Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mendukung pengembangan bio-hydrocarbon Fuel atau Green Fuel.
Direktur Utama BPDP-KS Dono Boestami, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik penunjukan BPDP-KS sebagai salah satu pelaksana proyek strategis tersebut bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Perusahaan Swasta.
“Kami telah terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan BBN berbasis sawit ini terutama dalam pelaksanaan program mandatori Biodiesel sejak 2015 sampai tercapainya program B30 awal tahun 2020 ini,” ungkap Dono dalam keterangan resminya, Minggu (02/2/2020).
Lebih lanjut dikatakannya bahwa selain keterlibatan dalam pelaksanaan program mandatori Biodiesel, BPDP-KS juga telah terlibat secara aktif dalam persiapan pengembangan program green fuel. Program green fuel ini merupakan tahap lanjutan dari program biodiesel dimana sawit diolah menjadi green diesel, green gasoline dan green avtur.
“Dengan program ini, ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil yang sebagian besar di impor dapat semakin berkurang,” ujar dia.
Sementara itu, dukungan dan keterlibatan BPDP-KS dalam persiapan program green fuel termasuk dukungan pendanaan dan fasilitasi untuk pengembangan katalis bio-hydrocarbon atau yang dikenal dengan katalis Merah Putih mulai dari tahap riset sampai tahap uji coba.
Katalis yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Pertamina ini saat ini didukung oleh BPDP-KS untuk memasuki tahap komersialisasi pada salah satu kilang milik Pertamina.
Dono menjelaskan bahwa pengembangan green fuel bukan hanya soal kesiapan pendanaan, tetapi jauh lebih penting adalah menyiapkan seluruh mata rantai proses mulai dari sektor hulu untuk memastikan pasokan bahan baku, persiapan dari sisi kilang, persiapan logistik termasuk storage dan fasilitas distribusi, serta sektor hilir lainnya untuk mempersiapkan masyarakat sebagai konsumen BBN berbasis sawit ini.
“Dana bisa dicari dari berbagai sumber, tapi penataan kebijakan yang tepat serta kerjasama dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan justru merupakan kunci utama,” tegas dia. Bantolo
