Produksi beras surplus/ist

81 Kabupaten Rawan Pangan

Agrofarm.co.id-Sebanyak 117 Kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami peningkatan ketahanan pangan yang cukup segnifikan. Status peningkatan ini terlihat dari data dan informasi yang disajikan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2018.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, menjelaskan sebanyak 81 kabupaten merupakan wilayah rentan rawan pangan yang kini statusnya naik 19 persen. Sedangkan 102 kabupaten lainya merupakan wilayah tahan pangan yang kini naik statusnya menjadi 26 persen. “Ini adalah capaian luar biasa yang harus kita tingkatkan melalui berbagai program untuk ketahanan pangan wilayah,” kata Agung di Jakarta.

Agung menyebutkan, potensi rawan pangan hanya terjadi di beberapa wilayah, contohnya pedalaman Papua, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Menurut Agung, status ketahanan pangan ini dikelompokkan menjadi enam bagian. Masing-masing kelompok adalah warna merah untuk menandakan daerah yang rentan rawan pangan. Sedangkan 3 kelompok lainya berwarna hijau untuk daerah yang tahan pangan sesuai dengan tingkatnya.

“BKP memanfaatkan FSVA ini sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU), Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL),” jelasnya.

Sekedar diketahui, FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis berdasarkan hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.

BKP sendiri telah menerbitkan peta tersebut sejak tahun 2005 dengan tujuan menyediakan informasi seputar situasi ketahanan pangan secara terintegrasi sekaligus menjadi alat kesiapsiagaan terhadap situasi kerentanan rawan pangan.

“Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi,” ujar Agung.

Agung menambahkan, sistem FSVA dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi, baik di tingkat pusat maupum daerah. Caranya, kata dia, bisa dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Peta FSVA juga sudah digunakan sebagai rujukan penanganan program oleh Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.