Agrofarm.co.id-Sawit Indonesia, kerap mendapatkan tudingan negatif akan keberadaannya. Sebab itu, dibutuhkan strategi bersama, dalam mengelola produksi minyak sawit nasional, supaya dapat menyuplai kebutuhan pasar minyak sawit secara berkelanjutan pula.
Salah satunya, melalui strategi pungutan dana CPO Supporting Fund (CSF), yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Melalui BLU inilah, strategi pembangunan minyak sawit nasional dilakukan, dengan mendorong adanya pertambahan nilai dari CPO yang dihasilkan Indonesia.
Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya mengatakan, badan ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri minyak sawit. Salah satunya upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, melalui dukungan pendanaan replanting perkebunan kelapa sawit milik petani.
“Petani kelapa sawit, memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional sebesar lebih dari 42% merupakan milik petani,” kata Herdrajat pada acara Diskusi bertema Quo Vadis Dana CPO Supporting Fund : Membedah Peremajaan Sawit Rakyat di Jakarta, Kamis (14/12/2018).
Pemerintah juga sudah mendorong peranan pasar domestik untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit melalui program mandatori biodiesel. Dimana, secara bertahap, konsumsi Biodiesel selalu bertambah, dewasa ini pemerintah menerapkan mandatori B20 terhadap penggunaan Biodiesel nasional.
Senada dengan itu, Senior Advisor Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, menegaskan keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Dimana, sebagian besar rakyat Indonesia berperan besar sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.
Melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka praktek budidaya menanam kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik petani, akan menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik.
“Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera,” ujar Abetnego.
Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan, menurut Direktur Mutu Certification, Irham Budiman, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkebunan kelapa sawit rakyat. Sebab itu, petani kelapa sawit membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, supaya kebun sawitnya berhasil.
“Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan harus dilakukan petani kelapa sawit, supaya hasil panen petani dapat menyejahterakan kehidupannya. Apalagi, masa depan sertifikasi ISPO, RSPO dan ISCC dapat membantu meningkatkan hasil jual TBS milik petani,” jelas Irham Budiman.
Dukungan pendanaan dari BPDP-KS bagi petani kelapa sawit, juga menjadi dorongan yang penting bagi perkebunan kelapa sawit nasional. Namun, Irham mengingatkan akan adanya bahaya laten korupsi yang dapat terjadi.
Maka itu, lanjutnya, untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Mutu Certification menyarankan pentingnya menerapkan ISO 37001 : Anti Penyuapan, pada manajemen yang terlibat.
Petani minta dukungan pemerintah
Lebih lanjut, sebagai organisasi petani, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan petani kelapa sawit. Dimana, kemampuan praktek budidaya dan akses pasar petani kelapa sawit dapat lebih meningkat.
Menurut Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, keberadaan petani kelapa sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.
“Petani kelapa sawit, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dan perusahaan perkebunan. Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus terus ditingkatkan,” ujar Darto.
Pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, juga menjadi kunci sukses bersama, bagi pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia, demi menyuplai kebutuhan pasar minyak nabati dunia. Dimana, pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs), juga menjadi tujuan bersama yang harus dicapai. Bantolo
