Petani jagung panen/bimo

Asosiasi Petani dan Peternak Buat Petisi Ragunan

Agrofarm.co.id-Sebanyak 15 perwakilan organisasi dan asosiasi petani serta peternak menggelar acara refleksi akhir tahun untuk membahas berbagai persoalan pembangunan pertanian.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) menyepakati dua hal. Pertama, membentuk agriwatch yang akan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program program di Kementerian Pertanian (Kementan)..

Kedua, menyepakati Petisi Ragunan sebagai hasil refleksi akhir tahun. Petisi Ragunan dibacakan oleh Yeka Hendra Fatika selaku penggagas kegiatan. Petisi tersebut didasari bahwa telah terjadi pembohongan data produksi pertanian yang sudah dibuktikan oleh BPS.

Agropreneur Jagung dari Lombok, Dean Novel menilai, pemerintah dalam hal ini Kementan terlalu asik sendiri dengan kebijakan yang dibuat. “Sementara petani justru bingung dengan kebijakan pemerintah. Apa yang petani perlukan tidak diberikan. Sebaliknya yang petani tidak perlukan justru pemerintah berikan,” dalam keterangan pers tertulis yang diterima Agrofarm.co.id, Jumat (23/11/2018).

Dia mencontohkan, pemerintah mendorong tanam serentak membuat petani menjadi delematis. Bahkan ketika panen, harga malah jatuh. Sementara pemerintah tidak menyiapkan sarana penyimpanan seperti alat pengering (dryer) dan pergudangan.

Ketika tidak ada panen, harga melonjak tinggi, sehingga peternak unggas yang kesulitan mendapatkan bahan baku pakan ternak. Lebih mirisnya, benih jagung bantuan pemerintah juga kualitasnya dipertanyakan, tukasnya.

Mulyono Makmur dari Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) melihat karut marutnya kondisi pertanian Indonesia karena pemimpinnya gagal paham. Misalnya, ingin ada sebuah gerakan untuk mencapai swasembada pangan, tapi tidak mempunyai konsep yang jelas. Akhirnya yang terjadi seperti saat ini.

“Jadi akan sulit mau swasembada, tapi tidak ada konsep. Konsep yang dipakai sekarang adalah konsep green revolution,” ujar Mulyono. .

Kadma Wijaya dari PPUN (Perhimpunan Peternak Unggas Nasional) Bogor melihat dari sisi peternak rakyat pemerintah juga tidak berpihak. Di sisi hulu pemerintah memaksa untuk harga mahal dengan berbagai kebijakan, tapi di bagian hilir harga sesuai mekanisme pasar. “Kondisi tersebut membuat banyak peternak bangkrut,” ucapnya.

Kalangan peternak broiler, GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional) juga mengeluhkan kebijakan pemerintah. Sigit Prabowo menilai, pemerintah memang mengatur kebijakan di hulu, tapi dibagian hilirnya tidak pernah diatur.

“Artinya, kebijakan yang pemerintah buat sepotong-sepotong. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai acuan, tapi harga jualnya sesuai mekanisme pasar. Akibat kebijakan itu, harga menjadi tinggi DOC, peternak pun terancam gulung tikar,” tandasnya.

Agus Warsito dari APSPI (Asosisasi Peternak Sapi Perah Indonesia) mengatakan, tugas pemerintah sebenarnya tidak berat, buat regulasi yang berpihak kepada rakyat, tapi kenyataannya regulasinya tidak berpihak nyata. Stimulan yang pemerintah berikan hanya lipsservice hanya gula gula.

Misalnya pada awal pemerintahan, Agus mengaku optimis dengan kebijakan persusuan dengan keluarnya Permentan No. 27/ 2016. Tapi kemudian setelah mendapat respon swasta dan ditekan kepentingan asing, Permentan tersebut dicabut diganti Permentan 30, lalu diganti lagi Permentan 33. Artinya, Kementan tidak mempunyai kedualatan di negei sendiri, dan justru tunduk kepentingan asing.

Mudatsir, Sekjen Dewan Bawang Merah Indonesia mengatakan, keberpihakan pemerintah untuk membantu petani hanya sebatas dalam dokmen negara. Ada Peraturan Menteri Pertanian terkait harga referensi bawang merah di tingkat petani.

“Tapi kebijakan itu berjalan jika harga sedang melonjak. Tapi ketika harga bawang merah di petani jatuh, tidak ada yang merespon,” katanya.

Rio Erlangga, pelaku usaha Hortikultura juga mengakui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian tidak mempunyai data valid terhadap produksi buah nasional.

“Berapa buah yang diproduksi petani, tapi kemudian pemerintah membuka impor buah sebesar-besarnya. Padahal di satu sisi buah dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri,” tuturnya. Bimo