Agrofarm.co.id-Delegasi Indonesia di WTO (World Trade Organization / Organisasi Perdagangan Dunia) pada pertemuan Komite Hambatan Teknis Perdagangan barang yang diselenggarakan di kota Jenewa, Swiss, kembali mempermasalahkan dua kebijakan Uni Eropa (UE) yang akan menghambat akses masuk ekspor kelapa sawit dan produk-produk turunannya ke 28 pasar negara anggota UE.
Bentuk hambatan kebijakan UE dimaksud adalah RED II (Amendment Renewable Energy Directive 2009/20/EC) yang berkenaan dengan rencana UE untuk melarang penggunaan bahan bakar biofuel yang bersumber kelapa sawit, serta kebijakan pelabelan bebas-minyak-sawit (palm oil free labelling) pada berbagai produk konsumen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan swasta di UE.
Delegasi Indonesia, selain menyampaikan dampak negatif terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia dari implementasi kebijakan RED II dan pelabelan sukarela bebas-minyak-sawit, juga menegaskan bahwa dua kebijakan UE tersebut hanya akan menguntungkan, produsen minyak nabati asal UE yang bersumber biji rapa (rapeseed).
Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, menegaskan bahwa metode pelabelan sukarela UE telah menciptakan kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit.
“Hal ini dirasa tidak adil karena mendiskriminasi produk impor dari produk domestik, suatu kondisi yang dilarang oleh perjanjian WTO,” ujar Kleib dalam keterangan resminya, Minggu (18/11/2018).
Selain itu, dia menambahkan bahwa argumentasi UE terkait dengan penerapan kebijakan pelabelan sukarela bersifat ambigu dan cenderung misleading karena tidak menyertakan bukti ilmiah konkret akan adanya dampak negatif terhadap kesehatan dari penggunaan atau konsumsi minyak sawit.
“Oleh karena itu, Indonesia kembali meminta UE agar anggotanya dan perusahaan yang berada di wilayahnya berhenti mempraktekkan pelabelan bebas-minyak-sawit secara sukarela,” tandas Kleib.
Keprihatinan Indonesia terhadap kebijakan RED II dan pelabelan bebas-minyak-sawit ini mendapat dukungan dari beberapa anggota WTO lainnya seperti Malaysia, Honduras, Kolombia, dan Thailand. Menanggapi tekanan Indonesia, UE berjanji untuk melakukan konsultasi dengan anggota WTO yang terkena dampak negatif dari kebijakan RED II. Bantolo
