Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa (kiri)/ist

Kementen Terjunkan Tim Pengendalian Rabies di NTT

Agrofarm-Dalam pengendalian kasus penyakit rabies di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan optimal, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menurunkan Tim dari pusat yang dipimpin langsung oleh Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa.

Setibanya di lokasi Direktur Keswan dan Tim (Direktorat Keswan dan Balai Besar Veteriner Denpasar) segera melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan pengendalian rabies di Kabupaten Sikka-NTT, terutama dalam pelaksanaan program vaksinasi dan ketersediaan vaksin di wilayah tersebut.

Selain dari Tim Pusat, Rapat Koordinasi Lintas Sektor tersebut juga dihadiri anatara lain oleh Asisten 1 Kab Sikka, Kabid Keswan Dinas Peternakan Prov NTT, perwakilan dari Kemenkes, Kepala Dinas Pertanian Kab Sikka dan Dinas Kesehatan kabupaten Sikka. Pada kesempatan tersebut, Fadjar Sumping Tjatur Rasa menekankan bahwa dalam pengendalian rabies perlu kerjasama dari multi sektor.

“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, dengan pendekatan “One Health” kita harapkan upaya pengendalian dan pemberantasan rabies pada hewan rentan seperti anjing, kucing dan kera akan berjalan optimal,” kata Fadjar dalam keterangan resminya, Jumat (07/9/2018).

Dia berharap jumlah korban gigitan pada manusia mampu ditekan. Selain itu, Fadjar Sumping juga menegaskan bahwa penanganan kasus dan pengendalian rabies harus komprehensif, terintegrasi, dan didukung oleh data-data yang akurat, sehingga perencanaan program vaksinasi dapat dilakukan dengan baik.

“Kita hadir disini untuk memastikan pelaksanaan program vaksinasi berjalan lancar dan jumlahnya mencukupi,” jelas Fadjar Sumping menindaklanjuti isu yang beredar tentang adanya kekurangan vaksin. Ia jelaskan bahwa dalam pengendalian rabies yang perlu diperhatikan adalah kegiatan vaksinasi yang bisa mencegah anjing tertular rabies.

Menurutnya ketersediaan vaksin harusnya cukup karena untuk tahun 2018 ini Kementan melalui dana TP (Tugas Pembantuan) mengalokasikan ke provinsi sebanyak 250 ribu dosis dan mencukupi untuk vaksinasi dengan target minimal 70% di daerah tertular.

Fadjar juga menekankan tentang pentingnya menjaga rantai dingin vaksin untuk memastikan kualitas vaksin tetap terjaga, serta perlunya ada penandaan anjing-anjing yang sudah divaksin dengan kalung anjing (collar) yang bisa bertahan lama sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat karena tahu anjing-anjing disekelilingnya sudah divaksinasi.

Ditjen PKH juga mengerahkan Tenaga Harian Lepas (THL) dokter hewan sebanyak 20 orang dan paramedik veteriner 42 orang untuk membantu pelaksanaan program pengendalian dan pembebasan rabies di NTT.

“Kami selalu berkomitmen untuk membantu Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengendalian rabies dengan tata laksana pengendalian rabies yang benar dan tepat.”

“Kecukupan vaksin juga perlu didukung dengan operasional dan logistik serta peningkatan kemampuan tenaga vaksinator dan penangkap HPR. Hal ini yang akan diupayakan untuk ditingkatkan. Misalnya melalui pelatihan penangkap anjing agar bisa memudahkan pelaksanaan vaksinasi pada anjing-anjing yang tidak dikandangkan” kata Fadjar Sumping.

Selain vaksinasi, menurutnya pengawasan lalu lintas HPR (Hewan Penular Rabies) pada daerah tertular untuk pencegahan penyebaran virus rabies ke wilayah lainnya sangat penting.

Ia menekankan juga bahwa perlu ada pencegahan terjadinya gigitan, dan apabila terjadi gigitan harus dipastikan tidak menularkan rabies. “HPR yang menggigit jangan dibunuh dan jangan didekati tetapi diamati agar tidak kabur/hilang sambil segera dilaporkan ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan/atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk penanganan lebih lanjut,” ungkapnya. Bantolo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *