Produksi susu nasional masih rendah/ist

Regulasi Diubah, Kementan Tetap Dorong Kemitraan Peternak dengan IPS

Agrofarm-Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jendral Perternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) menegaskan bahwa meski ada perubahan regulasi, pihaknya tetap mendorong untuk kemitraan antara peternak dan industri pengolahan susu (IPS) nasional.

“Bagaimanapun keberadaan Permentan 26 tahun 2017 walaupun sudah direvisi, telah menyadarkan atau menggugah semua pihak bahwa keberpihakan pada peternak pada prinsipnya sangat diperlukan. Tujuannya agar peternak yang kecil dan besar, serta para pelaku yang di hilir dan yang di hulu tumbuh bersama untuk keseimbangan ekonomi,” ungkap Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan I Ketut Diarmita dalam siaran persnya, Kamis (16/8/2018).

Ketut menjelaskan perubahan Permentan Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 30 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2018 tentang penyediaan dan pembelian susu merupakan konsekuensi dari keputusan DBS WTO. Karena itu, beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan hortikultura dan peternakan harus direvisi.

“Kementan sangat mengapresiasi semakin tingginya komitmen para pelaku yang besar dan pelaku hilir, untuk selalu membangun kemitraan dengan peternak dan pelaku di hulu,” jelas dia.

Apalagi kondisi saat ini, dikatakan Ketut, dinamika global yang terus menggerus nilai rupiah. Dampaknya, pasokan bahan baku (susu) impor dirasakan semakin mahal.

Substusi bahan baku susu dalam negeri, menjadi sangat dibutuhkan agar produk olahan susunya tetap mampu bersaing, baik dipasar domestik maupun pasar ASEAN atau bahkan Asia.

“Jika kita berani menjadi anggota WTO, risikonya adalah kita harus mampu mensinergikan aturan aturan atau regulasi kita terhadap aturan yang ada di WTO. Setelah kita sinergikan, bukan berarti kita harus habis akal,” ucapnya.

“Kita harusnya menghimbau terus menerus para Integrator untuk terus memperkuat penyerapan atau pemanfaatan produk dalam negeri. Semangat ini yg harus ditumbuh kembangkan untuk dignity bangsa,” sambung Ketut.

Lebih lanjut Ketut menegaskan dalam Permentan Nomor 30/2018 prinsip dasarnya adalah memang menghilangkan kemitraan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi. Karenanya, Kementan tetap mendorong pola kemitraan dengan regulasi lain sebagai pengganti.

Perubahan ini dilakukan karena ada keberatan dari AS dan ancaman akan menghilangkan program GSP terhadap komoditas ekspor Indonesia, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan ekspor produk Indonesia ke AS.

“Dengan perubahan permentan tersebut, program kemitraan antara pelaku usaha persusuan nasional dan peternak tetap akan diatur dalam rangka peningkatan populasi dan produksi susu segar dalam negeri. Pelaksanaan kemitraan ini tetap kita dorong untuk dilakukan oleh seluruh pelaku usaha persusuan nasional,” tegasnya. Bantolo