Ketua Delegasi GKSB, Dr. Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuannya dengan Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and ASEAN (DASE), Committee on International Trade (INTA) Parlemen Eropa dan European External Action Service (EEAS)/ist

DPR Minta Parlemen Eropa Tinjau Ulang Resolusi Sawit

Agrofarm-Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia dan Uni Eropa (UE) DPR-RI meminta perhatian Parlemen Eropa atas Resolusi Parlemen Eropa yang melarang penggunaan biofuel dari bahan baku kelapa sawit pada 2021. Resolusi yang disahkan pada 17 Januari 2018 dinilai diskriminatif karena hanya dikenakan terhadap kelapa sawit dari jenis tanaman pangan lainnya.

Ketua Delegasi GKSB, Dr. Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuannya dengan Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and ASEAN (DASE), Committee on International Trade (INTA) Parlemen Eropa dan European External Action Service (EEAS) menegaskan bahwa bagi Indonesia, kelapa sawit merupakan motor utama untuk mengatasi masalah kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, balancing inequality, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Dia menegaskan bahwa kelapa sawit sangat terkait dengan mata pencaharian dari sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang sebagian besar merupakan petani kecil.

Selain itu, katanya, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan aspek sustainability dari kelapa sawit termasuk penguatan aspek penegakan hukum.

“Perlu dicatat pula bahwa sejak 2015, Indonesia telah berhasil mencegah kebakaran hutan melalui langkah-langkah preventifm,” ujar Nurhayati dalam keterangan resminya, Senin (16/4/2018).

Dalam aspek perdagangan, Nurhayati menyampaikan bahwa UE dapat lebih memperkuat kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagai sesama negara demokrasi. Dalam beberapa kesempatan, UE justru dinilai lebih mengedepankan kerja sama dengan negara yang tidak demokratis.

“Hal ini dinilai dapat memberikan sinyal negatif bahwa demokrasi bukan suatu syarat dalam penguatan kerja sama dengan UE. UE diharapkan dapat memberikan cerminan bahwa Indonesia merupakan mitra yang baik dan dapat diandalkan termasuk dalam aspek perdagangan,” terangnya.

Dalam responnya, Warner Langen MEP selaku Chair DASE menyampaikan bahwa Resolusi Parlemen Eropa tersebut belum final dan saat ini Uni Eropa tengah melaksanakan proses negosiasi trilogue antara 3 institusi UE yakni Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa.

Dia berharap agar Indonesia dapat menyediakan data dan informasi yang relevan terkait kelapa sawit karena selama ini kelapa sawit dinilai sebagai produk yang kurang ramah lingkungan dan tidak bersifat sustainable.

Di lain sisi, Sean Kelly MEP selaku shadow rapporteur dari INTA menyampaikan bahwa agar aspek mata pencaharian kelapa sawit perlu lebih direfleksikan oleh Indonesia terutama aspek ketenagakerjaan dan sustainable development.

Sean menambahkan, proses negosiasi trilogue pada dasarnya harus merefleksikan compliance dengan aturan World Trade Organization (WTO) terutama aspek no discrimination. Pertemuan dengan GKSB RI-UE dinilai sangat tepat mengingat Parlemen Eropa akan bersidang di Strasbourg pada minggu depan dan hasil pertemuan ini akan disampaikan dalam pertemuan INTA.

Wakil Kepala Perwakilan RI yang mendampingi delegasi GKSB RI-UE juga menambahkan bahwa pada bulan Mei 2018 delegasi DASE dan Komite Luar Negeri (AFET) Parlemen Eropa akan berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan DPR-RI.

“Diharapkan melalui kunjungan tersebut, anggota Parlemen Eropa dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Indonesia termasuk pentingnya kelapa sawit sebagai komoditas utama Indonesia,” pungkasnya. Bantolo