Beranda Liputan Khusus Urgensi UU Sawit

Urgensi UU Sawit

BERBAGI
Foto : Fadhil Hasan. (Bimo Agrofarm).

Agrofarm.co.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung penuh rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan menjadi undang-undang pada tahun 2017 mendatang. RUU Perkelapasawitan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi industri sawit.

Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan mengatakan, pengesahan RUU Perkelapasawitan akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dari industri sawit nasional.

Fadhil menegaskan, saat ini industri kelapa sawit nasional memiliki banyak persoalan karena belum memiliki payung hukum yang kuat. “Ada urgensi bagi Indonesia untuk memounyai UU Perkelapasawitan karena kita dihadapkan banyak persoalan yang tidak dapat diatasi kalau kita tidak memiliki payung hukum yang kuat,” ujarnya

Meskipun, diakuinya, pasca mempunyai UU Perkelapasawitan bukan berarti sepenuhnya lepas dari persoalan-persoalan yang dihadapi. “Akan tetapi, ini menjadi jalan untuk mengatasi berbagai persoalan sawit dan juga dapat memberikan suatu tempat yang layak terhadap industri strategis yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia,” tandasnya.

Menurutnya, apabila dibandingkan sektor pertambangan sudah ada UU Tambang. Indonesia pun menganut lex specialis yang melahirkan UU minyak dan gas (migas), karena migas ini merupakan industri penting bagi perekonomian nasional, dilihat dari sumbangan ke APBN dan banyak daerah tergantung dari migas. “Sehingga ada pengaturan khusus di sektor tambang,” ujar Fadhil.

Sekarang industri migas dan sawit sama pentingnya bagi perekonomian. Penyerapan tenaga kerja dari sektor migas sekitar 150.000 orang. Akan tetapi industri sawit mampu menyerap 3-4 juta orang. Ada daerah-daerah tergantung kepada industri sawit. “Daerah Sumatera dan Kalimantan itu merupakan sentra penghasil sawit. Alhasil pertumbuhan ekonomi di dua wilayah maju pesat lantaran adanya perkebunan sawit,” jelasnya.

Sehingga pengaturan secara khusus terhadap sawit mendapat legitimasi, karena Indonesia menganut aturan lex specialis. Produsen sawit terbesar kedua dunia Malaysia lebih jauh berkembang sawitnya ketimbang Indonesia. Sejak tahun 1998 sudah mempunyai Malaysia Palm Oil Board (MPOB) Act. Fungsinya mengatur tentang industri kelapa sawit secara khusus.

“Malaysia menganggap industri sawit penting bagi perekomian negaranya. Adanya MPOB, Malaysia dapat membuat regulasi, melindungi dan mengatur industri sawitnya lebih baik daripada Indonesia,” katanya.

Indonesia dihadapkan pada hambatan perdagangan kelapa sawit baik bersifat non tariff Barrier maupun Nontariff Barrier. “Selama ini kita tidak mempunyai instrument yang dapat mengcounter berbagai kebijakan yang menghambat perdagangan sawit. Utamanya yang datang dari negara-negara eropa yakni Perancis, Belanda dan Jerman yang anti terhadap sawit,” jelasnya.

Meskipun dari data ekspor tidak pernah mengalami penurunan secara siginfikan. Artinya mereka berusaha menghambat perdagangan sawit, namun pada saat yang sama mebutuhkan sawit untuk olahan produk cokelat. “Kita tidak mempunyai kebijakan untuk mengatasi hambatan perdagangan tersebut,” ungkap Fadhil.

Fadhil mengatakan, adanya tuntutan praktik sustainability, ini harus direspon dengan bijaksana. Ini juga harus menjadi komitmen kita sendiri untuk melaksanakannya. Hingga kini belum ada satu aturan yang tegas bagi pelaku usaha melaksanakan praktik-praktik sustainability. Ini harus dilakukan karena komitmen Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) COP guna menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29%.

Dan salah satu sektor yang diharapkan dapat menurunkan emisi dari industri sawit. Sektor ini mampu menurunkan emisi apabila merapkan praktik sustainability di dalam pengelolaan perkebunan maupun industrinya. “Jadi dengan urgensi dan tantangan ini kita meyakini memerlukan adanya satu UU khusus sawit,” jelasnya.

Dia mendukung rencana pembentukan lembaga atau badan yang khusus mengatur industri kelapa sawit, karena pada saat ini badan yang mengatur industri perkelapasawitan tidak terpusat dan terpencar dimana-mana sehingga tidak efektif.

Selama ini badan yang mengatur industri perkelapa sawitan terpencar dimana-mana. Ada di Kementan, Kementerian Perindustrian, Kementerian LHK dan Kemendag.  Adanya pengaturan seperti ini tidak efektif dan efisien serta tidak optimal. Oleh karena itu, aspek penting dalam pengaturan UU Sawit ada satu badan pengelola perkelapasawitan nasional. Ini sama halnya dengan Malaysia yakni MPOB.

Adapun fungsi badan perkelapasawitan. Pertama, melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pekebun. Kedua, mempercepat proses investasi dan pengembangan industri sawit. Ketiga, memperbaiki tata kelola industri sawit dari hulu sampai hilir. Keempat, mendukung sertifikasi sawit berkelanjutan ISPO. “Adanya UU ini diharapkan ISPO dapat diperkuat,” tambahnya.

Kelima, melakukan promosi dan diplomasi dagang terhadap hambatan industri sawit. Keenam, menghimpun dan mengelola keuangan bagi kepentingan pengembangan sawit nasional.

Dia mengatakan, saat ini sudah ada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit. Apabila UU sawit sudah disahkan, maka akan bertransformasi bukan hanya mengelola keuangan, tapi juga mengatur fungsi lain yakni pembuatan regulasi sawit, mempermudah izin investasi, perbaikan tata kelola dan memperkuat ISPO.

Adanya badan ini diharapkan bisa melindungi dan mengembangkan pekebun kecil.kemudian mengatur dana bagi hasil untuk daerah. Manfaat lain, lanjutnya, badan ini memastikan  adanya system informasi sawit secara akurat.

“Sekarang ini luas areal kebun sawit di Indonesia setiap instansi pemerintah dan asosiasi mempunyai data sendiri. Sehingga tidak ada data yang kredibel dan akurat tentang sawit. Sementara yang ada data perkiraan. Sebagai Negara produsen sawit terbesar itu seharusnya mempunyai data yang akurat,” tandas Fadhil.

Selain itu, ISPO juga dapat berjalan dengan baik karena mempunyai suatu payung hukum lebih tinggi berupa Peraturan Presiden.  “Adanya badan ini juga akan menjamin kemitraan antara petani dan perusahaan berjalan dengan baik,” tambahnya.

Dalam UU ini akan diatur pengembangan sawit berbasis pada kemitraan antara masyarakat dan perusahaan.  “Ada aspek yang diatur didalamnya kemitraan tersebut meliputi masalah harga, pembinaan petani. Ada UU sawit diharapkan pelbagai permasalahan sawit dapat diatasi secara sistematis. UU ini diharapkan dapat rampung pada tahun 2017,” pungkas Fadhil. Beledug Bantolo