Beranda Liputan Khusus Tarik Ulur Migor Wajib Kemasan

Tarik Ulur Migor Wajib Kemasan

BERBAGI
Minyak goreng curah. (Ist)

Agrofarm.co.id – Saat ini Indonesia masih menggunakan minyak goreng (migor) curah, berbeda dengan negara negara lain yang sudah menggunakan minyak goreng kemasan, dengan alasan market pasar dari minyak goreng curah ini lebih tinggi dengan harga yang murah. Namun belum memastikan kehigenisannya.

Penggunaan minyak curah dari minyak goreng kemasan, dengan perbandingan skala 70 % berbanding 30 %, sehingga membuat masyarakat dan produsen menggunakan minyak goreng curah, meskipun belum terjamin kehigienisan dari minyak goreng curah ini.

Pemerintah sudah lama akan memberlakukan kebijakan minyak goreng wajib kemasan, namun selalu terkendala  kesiapan teknis. Tarik ulurpun  selalu terjadi dalam penerapan kebijakannya. Alasannya pemerintah perlu mempersiapkan secara matang kebijakan ini terutama terkait fasilitas pengemasan.

Kementerian Perdagangan menyatakan larangan peredaran minyak goreng curah di pasar tidak jadi diberlakukan pada April 2017. Pertimbangannya, pemerintah perlu mempersiapkan secara matang kebijakan ini terutama untuk fasilitas pengemasan.

“Sudah ada beberapa kesepakatan dengan industri minyak goreng. Pertama harga minyak goreng curah stabil pada level angka Rp 10.500 per kilogram sampai akhir tahun ini. Itu yang kita sepakati,” ungkap Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan, pada Agrofram Indoensia.

Kesepakatan berikutnya adalah pemerintah menyadari pengemasan minyak goreng butuh persiapan lebih panjang. Persiapan ini akan diberlakukan secara bertahap mulai tahun 2018 dan penuh dijalankan pada 2020.

Enggartiasto mengakui program kewajiban minyak goreng kemasan harus melalui proses sosialisasi. “Berbagai hal harus disiapkan dari sekarang  karena itu ada peta jalannya, tidak mendadak. Kalau begitu mendadak stok, langsung inflasi naik,” jelasnya.

Kebijakan ini sesuai dengan keinginan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) yang telah mengusulkan program kewajiban minyak goreng agar diundur dari batas waktu sebelumnya 1 April 2017. Mandatori ini sesuai peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 9/M-DAG/PER/2/2016, yang menyebutkan bahwa pemerintah mengundur kewajiban perdagangan minyak goreng dengan menggunakan kemasan menjadi 1 April 2017 untuk minyak goreng berbahan baku sawit.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya telah meminta agar penerapan kebijakan minyak goreng wajib kemasan diundur.

Dari persetujuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemdag), beleid ini baru akan diterapkan per 1 Januari 2020. Nantinya, mulai 1 Januari 2018 masa transisi dari minyak goreng curah ke kemasan dimulai sampai 31 Desember 2019.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya dapat menerima alasan tersebut namun ada syarat yang harus dilakukan oleh pengusaha. Para produsen minyak goreng skala besar tersebut harus menjalin kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha kecil dalam bidang pengemasan produk.

Bila pola kemitraan tersebut dapat diterima oleh pengusaha, maka kewajiban penjualan minyak goreng kemasan dapat dilonggarkan lagi. “Kita harus dapat keuntungan meningkatkan ekonomi kecil melalui kemitraan,” ujar Enggartiasto.

Sekadar catatan, terhitung 1 April 2017 mendatang seharusnya batas maksimal waktu untuk keberadaan minyak curah atau minyak tanpa kemasan beredar di pasaran. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 9 Tahun 2016 tentang minyak goreng kemasan.

Kebijakan ini sebenarnya sudah mundur beberapa kali. Permendag Nomor 80 Tahun 2014 sebelumnya mengatakan, batas waktu keberadaan minyak curah di pasaran sampai pada 27 Maret 2015. Namun pada tahun 2015 diubah menjadi Permendag Nomor 20 Tahun 2015 yakni sampai pada tanggal 27 Maret 2016.

Enggartiasto menyadari, luasnya wilayah Indonesia ini menjadi penghambat kebijakan wajib kemasan untuk penjualan minyak goreng tersebut. Sejatinya, aturan wajib kemasan untuk penjualan minyak goreng ini adalah dalam rangka melindungi konsumen (masyarakat) minyak goreng dari mengonsumsi minyak goreng yang tidak sehat.

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan, perlu koordinasi antara pemerintah dengan pengusaha. Jangan sampai bila dipaksakan untuk diimplementasikan akan membuat kekacauan. “Jangan sampai kebijakannya tidak efektif bagi dunia usaha,” kata Sanny.

Stabilitas Harga

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, seharusnya harga minyak goreng di Indonesia lebih murah dibandingkan negara lain. Namun, faktanya saat ini harga minyak goreng curah saja di pasar sudah mencapai Rp 11.600 hingga Rp 13.000 per liter. Harga tersebut jauh di atas harga acuan minyak goreng yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag) yakni Rp 10.500 per liter.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya menentukan harga acuan minyak goreng curah untuk membantu masyarakat yang sebagian besar daya belinya masih rendah. Namun fakta di lapangan, Kemdag menemukan harga minyak goreng curah sudah jauh di atas harga acuan.

Oleh karena itu, Mendag akan memaksa industri minyak goreng untuk menurunkan harga. “Harga minyak goreng curah sekarang bertengger kelamaan di atas harga acuan.

Enggar menjelaskan, jika penyebab tingginya harga minyak goreng akibat kenaikan bahan baku minyak sawit, maka ia mengacam akan mendorong agar harga minyak sawit turun saja, daripada rakyat yang menjadi korban.

Menurutnya, sebenarnya, industri minyak goreng tidak rugi jika menjual seharga Rp 10.500 per liter ke pasaran. Pasalnya, mereka sudah mendapatkan keuntungan. “Mungkin margin keuntunganya berkurang, tapi kan mereka itu punya beberapa perusahaan, meskipun beda perusahaan, tapi kantongnya cuma satu orang pemilik saja,” terangnya.

Mendag mengatakan, harga minyak goreng tidak boleh naik sampai Lebaran nanti, bahkan sampai satu tahun ke depan. Bila ada perubahan, maka perlu ada evaluasi terhadap keuntungan perusahaan.

Ia akan meminta Menteri Keuangan untuk mengusut pajak setiap perusahaan yang bergerak di bidang minyak goreng, apakah mereka merugi dengan kebijakan itu atau tidak. “Kalau mereka banyak berdebat nanti saya akan usut terus pajak mereka,” ancam Mendag.

Kemdag telah meminta industri dan distributor segera mencari jalan keluar sehingga harga minyak goreng curah di tingkat konsumen bisa turun di harga Rp 10.500 pe liter. Sebab sejauh ini, harga masih tinggi di kisaran Rp 11.600-Rp 13.000 per kg.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, saat ini, harga minyak kelapa sawit telah turun. Karena itu, harga minyak goreng seharusnya sudah turun dan sesuai dengan yang ditetapkan Kemdag Februari lalu.

Mendag mengancam akan memajukan waktu penerapan minyak goreng wajib kemasana jika industri minyak goreng dan distributor tidak berhasil menurunkan harga minyak goreng sampai Lebaran tahun ini. “Untuk itu, saya mendesak agar industri dan distributor minyak goreng segera menurunkan harga,” ujar Enggartiasto lagi.

Sebelumnya, Kemdag dan industri minyak goreng sepakat penerapan kewajiban minyak goreng wajib kemasan mulai dilaksanakan 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2019, sehingga pada 1 Januari 2020 semua minyak goreng sudah dijual dalam kemasan.

Jika penerapan dipercepat, tentu akan menyulitkan industri, karena mereka harus membangun industri kemasan yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 1.522 unit di seluruh Indonesia dalam waktu cepat.  Jumlah tersebut sesuai dengan penjualan minyak goreng curah yang tahun ini diperkirakan mencapai 3,649 juta ton. Diany