Beranda Industri & Keuangan Target Fantastis Ekspor 300% Mendag Gobel

Target Fantastis Ekspor 300% Mendag Gobel

BERBAGI

Agrofarm.co.id – “Jadi ekspor harus naik 200%. Atau tiga kali lipat. Ingat, ini total ekspor. Migas ekspornya turun terus. Nggak bisa naik. Berarti target non migasnya harus lebih kencang lagi,” kata Faisal mengingatkan Gobel soal target ekspor, di Gedung Auditorium Utama Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jalan Ridwan Rais, Jakarta.

Faisal memprediksi, target pertumbuhan ekspor 300% bisa terealisasi, bila pertumbuhan ekspor rata-rata setahun harus 24%, dengan catatan semua ekspor komoditas naik. Namun sebaliknya, bila salah satu komoditas nilai ekspornya tetap bahkan turun, maka target itu sulit tercapai.

“Jadi 1.000 malaikat pun diturunkan dari langit, nggak bisa itu. Jadi kok kita berbohong pada diri sendiri. Sudahlah, cukup menurut saya kebohongan-kebohongan ini terjadi. Bayangkan, ekspor tahun ini di dunia paling banter di dunia itu naiknya 3,8%, kita naiknya 28%. Ya mimpilah,” celoteh Faisal kepada Gobel.

Namun Mendag Gobel masih omptimis atas target fantastis yang dibuatnya. Kementerian yang dipimpinnya itu sudah berusaha dan telah membuat strategis khusus agar ekspor bisa mencapai 300%.

“Supaya capai pertumbuhan ekspor 300% , kita ingin bertarung, kita bisa tidak. Perkara tidak mencapai 300% yang penting berusaha dulu, yang di atas yang menentukan,” kata Gobel dengan nada serius.

Target Ekspor 300 %, Butuh Investasi USD 211,5 M

Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa untuk mencapai ekspor 300% atau USD 458,8 miliar hingga 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan tambahan investasi sebanyak USD 211,5 miliar. Sedangkan tenaga kerja yang terserap sebanyak 23 juta orang.

Sementara itu, menurut Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Kementerian Perdagangan, Tjahja Widayanti,untuk mencapai target ekspor tahun ini, USD 192,9 miliar, dibutuhkan nilai investasi USD 46,5 miliar dengan serapan tenaga kerja 5 juta orang.

Untuk mencapai target 300% tahun depan, capaian ekspor paling tidak mencapai USD 255,6 miliar dengan nilai investasi USD 54 miliar dan serapan tenaga kerja 6 juta orang. Pada 2017, ekspor diharapkan mencapai USD 322,2 miliar dengan investasi USD 38,7 miliar. Dan pada 2018, capaian ekspor harus senilai USD 391,5 miliar dengan nilai investasi USD 36,9 miliar.

Tjahja mengatakan, target ekspor nonmigas pada produk manufaktur telah dipetakan melalui empat kelompok produk. Kelompok pertama meliputi furnitur, biji tembaga, biji besin, nikel, alumunium, dengan realisasi ekspor 2013 mencapai USD 10,7 miliar dan ditargetkan pada 2019 mencapai USD 17,2 miliar.

Kelompok kedua adalah makanan olahan, produk hewan yang realisasinya pada 2013 USD 4,3 miliar dolar dan ditargetkan mencapai USD 9,3 miliar pada 2019. Kelompok ketiga, batubara, crude palm oil (CPO) dan turunannya dengan realisasi ekspor pada 2013 mencapai USD 24,5 dan ditargetkan mencapai USD 17,1 miliar pada 2019.

“Kelompok empat, ada ikan dan produk ikan, karet, logam dasar, udang, perhiasan, kayu, kakao dan olahannya, kopi, rempah-rempah, buah dan sayur,” ujar Tjahja.

Dia menyatakan, pemerintah harus menyiapkan beberapa strategi. Salah satu yang terpenting adalah strategi pendekatan pasar. Tjahja menyebutkan ada empat hal yang haris diperhatikan dalam pendekatan pasar. Pertama mempertahankan pasar yang telah dibangun sebelumnya. Meningkatkan ekspor produk bernilai tambah di pasar tersebut. Kemudian membuka pasar baru dengan membuka akses pasar dan menahan penurunan ekspor ke negara utama.

“Strategi itu juga tak akan jalan jika tidak disokong oleh faktor kunci keberhasilan, yaitu menjadikan target ekspor sebagai komitmen nasional yang melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, daerah maupun pelaku usaha,” ujar Tjahja di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Selain itu, perubahan struktur ekspor menjadi produk manufaktur juga harus dilaksanakan. Pasalnya, Iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan sistem perburuhan dan tata ruang daerah juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan mengembangkan industri penunjang. Yang tidak kalah penting adalah menjamin ketersediaan bahan baku dan penolong serta suplai energi untuk industri.

Adapun sistem logistik yang meliputi gudang, jaringan distribusi, seperti jalan dan armada angkutan, terminal handling serta shipping pun harus diperbaiki. Perizinan dan berbagai prosedur, menurut Tjahja, juga harus dipermudah terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Produk yang kita jual harus memenuhi standar internasional. Walaupun sudah berstandar nasional, tapi belum tentu secara private standar di negara tertentu belum memenuhi,” kata Tjahja.

Investor Masih Terimej Kebijakan Tumpang Tindih

Ketua Asosiasi Penguaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani justru menyatakan bahwa Indonesia masih belum lepas dari image high cost country, atau sistem investasi yang mahal. Pasalnya, sering kali investor mendapat kesulitan seperti masalah lahan atau aturan yang tumpang tindih. Di sisi lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak kompak.

Sementara, gencarnya promosi yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menurut dia, sifatnya lebih kepada menarik investor. Namun masalah sering kali muncul justru setelah invetor menanamkan modalnya. Haryadi menilai hal itu dipicu karena pemerintah pusat dan daerah jalan masing-masing. Inilah yang sering kali dikeluhkan investor.

“Tapi dia (BKPM) tidak memperhatikan after sales. Padahal setelah masuk banyak masalah terutama di Pemda. Belum ada kesamaan sikap pandangan dari Pemda dan pemerintah bagaimana memperlakukan investor. Misalnya listrik, sudah investasi ternyata di sana tidak ada listrik. Belum bangun pakai listrik. Belum lagi harus ini itu,” ujar Haryadi, saat dihubungi Radarpena.

Masalah lainnya, dikatakan Haryadi adalah tenaga kerja yang sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat. Apindo mengharapkan pemerintah bisa membuat satu pintu monitoring melalui kementerian terkait ,yakni Kementerian Dalam Negeri yang menangani pemerintah daerah dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk mensinkronkan aturan-aturan yang tumpang tindih.

“Berdasarkan doing business World Bank kita masih sangat jelek. Competitiveness kita juga tidak bagus-bagus amat. Kalau tidak ada koordinasi yang bagus, image-nya jelek. Jadinya investor kapok,” ujar Haryadi. (Dian Yuniarni)