Beranda Sawit Tak Jelas Arah Kebijakan Pemerintah Di Industri Sawit

Tak Jelas Arah Kebijakan Pemerintah Di Industri Sawit

BERBAGI
Petani panen kelapa sawit. (ist)

Agrofarm.co.id – Salah satu produk unggulan Indonesia adalah kelapa sawit. Namun yang terjadi sekarang ini sawit selalu dimusuhi dari dalam negeri maupun luar negeri. Sofyan Wanandi Ketua Tim Ahli Wakil Presiden mengatakan, sekarang sawit Indonesia sudah mengalami hambatan perdagangan di Uni Eropa dan Amerika Serikat. “Akan tetapi, kita tidak pernah bersatu untuk membicarakan masalah yang dihadapi oleh industri ini,” ujar Sofyan.

Padahal, katanya, industri ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Apalagi sekitar 40% perkebunan sawit dimiliki oleh rakyat. Kita harus menyelesaikan isu-isu negatif terhadap industri sawit di luar negeri. “Banyak lembaga swadaya masyrakat (NGO) memainkan isu lingkungan hanya untuk mendiskreditkan industri sawit Indonesia. Tujuanya agar Uni Eropa tidak mau membeli minyak sawit dari Indonesia,” tukasnya.

Menurutnya, negara Eropa menggunakan LSM sebagai alat black campaign, karena minyak nabatinya kalah bersaing dengan minyak sawit. Tapi di Indonesia seolah-olah pemerintah mendukung LSM itu. “Kebijakan pemerintah sekarang tidak jelas dalam mengembangkan industri sawit nasional. Jadi arah kebijakan sawit mau dibawa kemana?. Masih boleh atau tidak bisa lagi dikembangkan di Indonesia,” tegasnya.

Dia menambahkan, ini terlihat dengan terbitnya kebijakan moratorium hutan untuk pembukaan kebun sawit baru. Kebijakan yang telah dibuat, tidak boleh mematikan usaha kelapa sawit. “Harus ada win-win solution agar saling menguntungkan. Industri sawit paling kompetitif di dunia,” tandas mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Apabila kebijakan pemerintah tidak jelas, maka industri sawit ke depan bisa bubar. “Sekarang tidak ada kesatuan di dalam pemerintah untuki menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh industri sawit. Masalah-masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” katanya.

Dia mengatakan, sebenarnya banyak kebijakan yang bisa dibuat dalam perbaikan industri sawit, namun tidak ada satupun yang berani mengabil keputusan karena takut tidak populer. Jadi tidak boleh mematikan hal-hal yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. “Oleh karena itu, dibutuhkan kordinator (dirigen) dalam penaganan industri sawit, karena di luar negeri sudah dihambat eskpornya dan di dalam negeri kebijakannya tidak jelas,” ujar Sofyan.

Menurutnya, di luar negeri harus disiapkan juru bicara untuk melakukan positif campaign terhadap sawit. Ini penting karena membawa nama baik negara Indonesia. Belum ada menteri yang kualifat untuk mengkordinasikan kepentingan sawit nasional agar ekspor sawit tetap terjaga dan di dalam negeri iklim usaha sawit menjadi kondusif.

“Kuncinya kita harus bersatu dan saling berkomunikasi untuk mecari jalan keluar, tidak boleh saling menyalahkan. Ini menghasbiskan waktu, padahal kita ingin tumbuh lebih cepat,” tegas pria kelahiran Sawahlunto Sumatera Barat ini.

Dia menambhakan, sawit indonesia akan banyak terkena proteksi dari beberapa negara terutama eropa, dengan menghasut masyrakatnya untuk tidak mengkonsumsi minyak sawit karena merusak lingkungan. Kemudian Amerika Serikat juga telah memberikan berbagai macam hambatan. “Sedangkan pasar-pasar lain akan melakukan hal yang sama jika kita diam saja,” ujar Sofyan.

Kemudian, katanya, bagi perusahaan-perusahaan sawit harus membangun industri hulu sampai hilirnya di dalam negeri. Tidak hanya produksi minyak sawit mentah (CPO) saja, akan tetapi ke produk turunannya agar ada nilai tambahnya. “Sehingga bisa berkompetisi di luar negeri,” tegasnya.

Walaupun diakuinya, ada beberapa perusahaan sawit membangun industri hilirnya di luar negeri karena tidak ada insentif dari pemerintah. Oleh karena itu harus dibuat tim yang diisi oleh kalangan swasta dan pemerintah untuk menghadapi hambatan perdagangan di luar negeri. Selain itu, dilakukan promosi bahwa sawit indonesia tidak merusak lingkungan.

“Ini harus dikerjakan bersama karena pihak swasta melakukan sendiri atau pemerintah sendirian. Apabila ini tidak dilakukan maka ekspor sawit bakal menurun dan harga minyak sawit akan kalah dengan minyak nabati lain,” katanya.

Di dalam negeri pelaku usaha dipusingkan dengan peraturan gambut yang tertuang dalam PP.No.71 tahun 2014. Sekarang masih ada perdebatan antar para ahli terkait tinggi muka air tanah melebihi 40 sentimeter di bawah lahan. ini harus ada kordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian agar ini tidak berlarut-larut.

Sahat Sinaga Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor sawit dalam lima ini meningkat 300% dapat tercapai ada empat elemen yang harus diperbaiki.

Pertama, perbaikan image sawit di pasar luar negeri sesuai dengan tuntutan pasar. Indonesia harus secepatnya menghasilkan sawit ramah lingkungan dengan penerapan ISPO terutama pada perkebunan petani. Kemudian mengembangkan hub perdagangan di Pakistan dan Turki. “Diperkirakan dengan dibangunnya hub perdagangan di kedua negra itu ada peningkatan ekspor berkisar 4-5 juta ton/tahun,” kata Sahat.

Kedua, image sawit di dalam negeri bahwa kebun sawit merupakan kebun rakyat, karena semenjak tahun 1998 kepemilikan kebun sawit telah berpindah posisi dari perusahaan besar ke perkebunan rakyat. “Kemudian harus ada pelurusan terhadap restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) itu bukan keuntungan namun pada hakekatnya merupakan biaya yang sementara waktu dititipkan di kas negara sampai ekspor terealisasi,” ungkapnya.

Ketiga, insentif tambahan minimalisasi hambatan akibat regulasi. Perlu ada insentif bagi perusahaan (PT) diatas 50% dari kapasitas produksi produk hilir sawit untuk ekspor berupa incentive discount corporate tax sebesar 3%, dan seterusnya setiap kenaikan ekspor 10% diberi discount tambahan 7% dan volume ekspor diatas 80% diberikan diskon sampai 12%.

Perbaikan jalur merah artinya 100% produk sawit hanya boleh masuk kontainer, bila disaksikan oleh petugas bea dan cukai. Sahat mengusulkan, agar pemeriksaan ini sebaiknya dirubah saja menjadi sampling method dan pemasukan produk ke kontainer dapat langsung dilakukan oleh pabrikan tanpa menunggu petugas bea dan cukai.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 101/2014 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perusahan sawit melakukan pengujian terhadap pengecualian spent bleaching earth (SBE) sebagi limbah B3. Ini bisa dilakukan secara kolektif melalui asosiasi yang terkait karena kebanyakan perusahan rafinasi kecil-kecil. Perusahaan kecil ini dananya terbatas untuk melakukan tes SBE.

Keempat, efisiensi biaya dan membangun infrastruktur yang kompetitif. Adanya perlakuan letter of credit (L/C) akan menimbulkanbiaya ekstra berkisar USD 15-18/ton dan ini akan ditannggung oleh pihak eksportir Indonesia. Ditambah PMk 128/2013 tentang pengenaan bea keluar bagi produk sawit perlu disempurnakan agar setiap produk hulu dan hilir jelas bedanya. “Tak kalah penting adalah perbaikan fasilitas dan pelabuhan ekspor sawit untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara penghasil sawit lain,” tegasnya.

Sahat memperkirakan, ekspor produk sawit dan turunannya pada tahun 2015 sebesar 23,7 juta ton. Komposisi ekspor berupa CPO sebesar 42% (9,9 juta ton) dan PPO sekitar 58% (13,8 juta ton). Pencapain ini sama dengan tahun lalu. (Beledug Bantolo)